Hadapi Pemilu 2024, BSSN Bentuk Satgas dan Prioritaskan KPU

Kamis, 13 Juli 2023 09:46 WIB

Ariandi Putra, Juru Bicara BSSN di acara 'Indonesia Waspada-Kenali Ancaman Digital di Indonesia' di Jakarta, 12 Juli 2023. Foto: Tempo/Maria Fransisca Lahur

TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi Pemilu 2024, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah bersiap diri mengamankan ranah siber demi kelancaran hajatan nasional tersebut.

“Satgas pemilu bekerja sejak awal tahun, nanti selesai pekerjaan setelah adanya pelantikan presiden, wakil presiden,” kata Ariandi Putra, juru bicara BSSN, di Jakarta, Rabu,12 Juli 2023.

Ia membandingkan kerja satgas ini seperti satgas saat KTT Asean dan G20. Menurutnya, saat G20, BSSN adalah lembaga pertama yang datang ke Bali dan terakhir pulang. Hal ini sebagai bentuk tindakan preventif dan lain-lain untuk pengamanan di ranah siber. BSSN juga berkoordinasi dengan institusi Polri, TNI dan penegak hukum lain.

“Bersama KPU dan Bawaslu kita sudah bangun CSIRT (Computer Security Incident Response Team)” jelas Ariandi.

Menurutnya, tim teknis BSSN harus bolak-balik ke KPU saat menemukan kerentanan untuk diperbaiki. Ia menjelaskan, sesuai fungsinya, BSSN bertugas memperkuat sistemnya, pencegahan dini dan asistensi.

Advertising
Advertising

“Kami seperti orang yang melihat secara utuh dari luar, terkait dengan sistem elektronik, kita uji dan lakukan information technology security assessment (ITSA), lalu kami beri laporan lengkapnya ke KPU,” jelas Ariandi.

Sementara itu, terkait serangan siber, menurut Ariandi, tidak ada negara yang bebas dengan serangan tersebut. “Serangan itu tidak menurun, tapi yang paling penting bagaimana kita mengkapitalisasi agar serangan tidak menjadi insiden,” jelasnya.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

22 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

22 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya