TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 SMP Negeri (SMPN) di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tidak memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024.

"Ada 10 sekolah dari total 52 SMPN di Boyolali yang tidak memenuhi kuota PPDB pada tahun ini," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali Lasno, Rabu, 26 Juli2023.

Sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya adalah SMPN 2 Selo, SMPN 2 Sambi, SMPN 2 Nogosari, SMPN 2 Klego, SMPN 2 dan 3 Juwangi, SMPN 3 Simo, SMPN 2 Gladagsari serta SMPN 2 dan 3 Cepogo. Lasno menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor kedekatan dengan tempat tinggal.

Contohnya di SMPN 2 Gladagsari yang memiliki daya tampung tiga kelas dengan jumlah 96 kursi. Namun, jumlah siswa yang diterima sebanyak 82 siswa yang artinya masih ada kekurangan 14 kursi.

Menurut Lasno, memang ada kasus di beberapa daerah yang tahun lalu terjangkau zonasi, namun tahun ini tidak. Hal tersebut sesuai dengan faktor jarak, seperti jumlah populasi anak di sekitar sekolah. Kemudian, sistem zonasi yang digunakan dinas dengan menarik garis lurus jarak dari titik kedudukan rumah ketua RT setempat ke sekolah sehingga bukan masing-masing rumah siswa ke sekolah. Jika ada siswa dengan jarak yang sama, maka akan diurutkan dari usia paling tua.

Karena itu, Lasno mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah evaluasi, terutama di jalur zonasi dan afirmasi, meski secara keseluruhan, PPDB berjalan lancar.

Menyinggung soal afirmasi, Lasno menyebut jalur ini memberikan slot khusus pada anak-anak dari keluarga tidak mampu meski pihaknya tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Sebab, jalur afirmasi ini memiliki aturan tertulis, yaitu (diperuntukkan) anak-anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Sehingga, kami belum bisa mengakomodir anak-anak dari keluarga yang bukan pemegang KIP dan program keluarga harapan (PKH)," kata Lasno.

Pilihan Editor: Respons Muhadjir Effendy Soal Kepala Daerah Tolak Zonasi PPDB