Cara Menambahkan Alamat Tempat di Google Maps

Reporter

Eiben Heizar

Editor

Nurhadi

Rabu, 25 Oktober 2023 09:30 WIB

Google Maps akan segera meluncurkan fitur baru yang dapat memberi informasi pada pengguna mengenai kasus Covid-19 di suatu area. Kredit: Google

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah tag atau penanda lokasi bernama "Mahkamah Keluarga" sempat muncul di Google Maps dan menjadi perbincangan warganet, Selasa, 24 Oktober 2023.

Mereka saling berbagi tangkapan layar yang menunjukkan adanya sebuah lokasi di sebelah Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Google Maps yang diberi nama 'Mahkamah Keluarga'.

Itu seolah ekspresi sindiran dari netizen terhadap MK, terutama Ketua MK Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, yang mengabulkan gugatan kontroversial terkait syarat usia capres-cawapres.

Cara Menambahkan Alamat pada Google Maps

Berikut adalah cara untuk menambahkan tempat yang belum tercantum di Google Maps.

Advertising
Advertising

Komputer

1. Buka halaman Google Maps di komputer atau laptop

2. Telusuri alamat atau lokasi yang belum tercantum

3. Klik pada opsi 'Tambahkan tempat yang belum tercantum' atau 'Add a missing place'

4. Isi rincian tempat seperti nama tempat, kategori, alamat, titik di Google Maps, dan rincian-rincian lainnya

5. Kemudian, klik 'Submit'

Android atau iOS

1. Buka aplikasi Google Maps di perangkat Android atau iOS.

2. Klik pada opsi 'Beri kontribusi'.

3. Klik 'Tambahkan tempat'.

4. Ikuti petunjuk yang ada di layar.

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, Anda hanya perlu menunggu sekitar satu hingga dua minggu untuk mengetahui apakah permintaan penambahan lokasi tersebut akan disetujui atau tidak.

Pilihan Editor: 4 Trik Tersembunyi Google Maps yang Belum Anda Tahu

Berita terkait

Begini Cara Melihat Posisi Bus Transjakarta di Google Maps Secara Real Time

8 jam lalu

Begini Cara Melihat Posisi Bus Transjakarta di Google Maps Secara Real Time

Fitur live tracking di Google Maps bisa menyajikan data di semua halte bus Transjakarta hingga beberapa rute mikrotrans dan bus di Jakarta lainnya.

Baca Selengkapnya

Google Tingkatkan Fitur Anti Maling Android, Bukan untuk Ponsel Jadul

12 jam lalu

Google Tingkatkan Fitur Anti Maling Android, Bukan untuk Ponsel Jadul

Google menebalkan fitur keamanan anti maling pada sistem android 10 dan 15. Ponsel yang dicuri semakin sulit dibobol.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

18 jam lalu

Ketua MKMK Heran Revisi UU MK Selalu Utak-atik Syarat Umur hingga Jabatan Hakim

Palguna heran mengapa setiap revisi UU MK yang dipermasalahkan adalah persoalan yang tak ada relevansinya dengan penguatan MK sebagai peradilan yang berwibawa dan merdeka.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

23 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

1 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

1 hari lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

1 hari lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

2 hari lalu

Manuver Menggembosi Mahkamah Konstitusi

Aturan baru dalam hasil revisi tersebut bakal mengancam independensi Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

2 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya