TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Demokrasi Energi menggelar aksi teatrikal menggunakan replika cerobong PLTU dan panel surya di kantor pusat Perusahaan Listri Negara atau PLN, Jakarta Selatan. Aksi yang digelar dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional ini diadakan pada Kamis, 26 Oktober 2023. Melalui aksi damai ini, para aktivis ingin menyampaikan kepada PLN agar tak membatasi kapasitas pemasangan surya atap on grid bagi masyarakat.

Teatrikal ini menggambarkan bagaimana dampak yang dibawa oleh PLTU dan bagaimana pula potensi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap dapat menjadi jawaban. "PLN, Stop Kecanduan Batu Bara!" demikian terpampang tulisan pada sehelai spanduk kuning yang membentang dari atap pos keamanan Kantor Pusat PLN.

Aksi damai ini sebagai wadah untuk menyampaikan kepada PLN--satu-satunya perusahaan penyedia listrik negara--agar tak membatasi kapasitas pemasangan surya atap on grid (terhubung ke jaringan listrik PLN) bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana merevisi aturan dalam Peraturan Menteri (Permen) No 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap. Rencana revisi ini menjadi lampu hijau atas memo internal PLN yang membatasi kapasitas pemasangan PLTS atap on grid bagi tiap rumah warga.

Semula, ketentuan kapasitas pemasangan PLTS atap adalah 100 persen dari daya tersambung pelanggan. Melalui rencana revisi, pemasangan dibatasi hanya 10 sampai 15 persen kapasitas terpasang.

“PLN seharusnya memberikan pilihan sumber listrik bagi masyarakat yang ingin memasang surya atap. Apa yang dilakukan PLN saat ini, jelas mempersulit masyarakat yang ingin beralih ke energi terbarukan seperti matahari,” ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hadi Priyanto.

Ia mendesak keseriusan pemerintah, melalui Kementerian ESDM, untuk memberikan kejelasan mengenai regulasi dan insentif. Dengan demikian, transisi energi bisa berjalan optimal dan ongkos untuk energi terbarukan bisa lebih kompetitif.

"Jika PLN terus melayani nafsu oligarki batu bara untuk meraup cuan dari sektor energi, masyarakat akan selalu menjadi korban. Sudah saatnya PLN melibatkan masyarakat dalam proses transisi energi, sehingga masyarakat bisa berdaulat atas pengelolaan energinya sendiri,” lanjut Hadi.

Ginanjar Aryasuta dari 350 Indonesia mengatakan, PLN harusnya berada di garis depan dalam menyukseskan rencana transisi energi berkeadilan. Kebijakan untuk membatasi pemasangan PLTS atap akan menghambat partisipasi publik dalam transisi energi di Indonesia. Hal ini juga bertentangan dengan Permen ESDM No 26 Tahun 2021, menghambat pencapaian target bauran energi terbarukan.

"Kita perlu aksi cepat untuk menangani krisis iklim. Terhambatnya aksi iklim ini mengancam masa depan generasi muda dan memberikan ancaman terhadap kerusakan lingkungan," tutur Ginanjar.

Kejar target bauran energi terbarukan melalui akses mandiri energi

Koalisi Demokrasi Energi mengungkapkan, target bauran energi terbarukan juga bisa dicapai dengan memberikan akses mandiri energi kepada masyarakat. Sebagai perbandingan, kapasitas proyek PLTS Terapung Cirata dapat terpenuhi dengan pemasangan surya atap pada 200 ribu rumah warga di Jakarta. Dengan begitu, capaian target tidak hanya dipenuhi dari pembangkit listrik berskala besar, namun juga skala rumah tangga.

Indonesia merupakan negara tropis yang punya potensi energi surya sangat besar. Dari potensi sebesar 3,2 juta Megawatt, baru 322 Megawatt yang telah terpasang, atau 0.01 persen dari total kapasitas yang ada. Melihat besarnya potensi, koalisi aktivis lingkungan ini memproyeksikan bahwa Indonesia sangat mampu untuk beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Akan tetapi, kebijakan yang ada belum mendukung pemanfaatan potensinya.

Reka Maharwati dari Enter Nusantara mengatakan, selama ini generasi muda selalu dimotivasi untuk menjadi agen perubahan. Namun, kebijakan pemerintah belum melibatkan aspirasi mereka untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

“Transisi energi yang bersih dan berkeadilan bisa mulai diwujudkan dengan segera membatalkan revisi Permen tersebut,” katanya.

Pilihan Editor: Siswa SMK di Jatim Hasilkan 260 Kendaraan Listrik, Wujudkan Net Zero Emission