Kemendikbud: Program Matching Fund Dongkrak Indeks Inovasi dan Reputasi Indonesia

Reporter

Antara

Editor

Devy Ernis

Senin, 30 Oktober 2023 07:12 WIB

Para siswi SMKN 4 Kota Jambi membuat baju untuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Dokumentasi: Vokasi Kemendikbud.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyatakan program Matching Fund atau Dana Padanan mampu memberi dampak peningkatan pada Global Innovation Index (GII) atau Indeks Inovasi Indonesia serta Score University-Industry Collaboration atau skor kolaborasi antara industri dan universitas di Indonesia.

“Kami ingin menimbulkan kepercayaan masyarakat global tentang kesiapan kita menjadi negara yang mampu secara aktif dan produktif ikut dalam berbagai aktivitas ekonomi global,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudritek Kiki Yuliati dalam siaran persnya pada Ahad, 29 Oktober 2023.

Pada 2021, GII yang menilai tingkat produktivitas dan inovasi menempatkan Indonesia di peringkat 87 dan naik ke peringkat 75 pada 2022 hingga semakin naik ke peringkat 61 dari 132 negara pada 2023.

Menurut Kiki, program Matching Fund yang berhasil menciptakan ekosistem kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam menghasilkan produk inovasi yang berdampak pada peningkatan signifikan skor dari University-Industry Collaboration.

Pada 2020, skor University-Industry Collaboration Indonesia adalah 53.5. Tiga tahun berselang, skornya naik mencapai 87.4 atau meningkat 38 persen pada 2023.

Advertising
Advertising

Menurut Kiki, dengan reputasi yang baik di kancah global maka kepercayaan para investor terhadap Indonesia akan meningkat sehingga diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.

Sementara untuk tahun depan, program Matching Fund kembali hadir dengan terobosan baru yakni lebih awal dan melakukan terobosan pembiayaan multiyear atau multi-tahun untuk menjamin keberlanjutan penelitian.

Kiki mengatakan skema pembiayaan yang dilakukan secara multi-tahun itu dapat menjamin keberlanjutan riset sehingga diharapkan mendorong pelaksanaan teaching factory atau teaching industry di perguruan tinggi vokasi.

“Salah satu yang ingin kami kejar dari multiyear ini adalah pembangunan teaching factory atau teaching industry di kampus-kampus vokasi. Karena pada dasarnya pendidikan vokasi adalah industrial based learning,” ujar Kiki.

Dengan skema pendanaan multi-tahun tersebut diharapkan industri dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan vokasi untuk mendukung pembelajaran sekaligus memproduksi barang atau jasa.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek Beny Bandanadjaja menjelaskan skema pendanaan multi-tahun diperuntukkan bagi penelitian skema A yakni hilirisasi inovasi hasil riset untuk tujuan komersialisasi, serta hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Selain itu, skema tersebut turut diperuntukkan bagi pengembangan produk inovasi bersama DUDI/mitra inovasi, dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau produk substitusi impor melalui proses reverse engineering.

Pilihan Editor:Cerita Faqih Sukses Jualan Basreng Saat Masih Kuliah, Kini Punya Pegawai Sendiri

Berita terkait

Kemendikbudristek: BKT 2024 Perguruan Tinggi Alami Kenaikan Dibandingkan 2020

7 jam lalu

Kemendikbudristek: BKT 2024 Perguruan Tinggi Alami Kenaikan Dibandingkan 2020

Kemendikbudristek sebut biaya kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri pada 2024 ini mengalami kenaikan dibanding pada 2020.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Periksa Dugaan Pelanggaran Akademik Dosen Unas Kumba Digdowiseiso

13 jam lalu

Kemendikbudristek Periksa Dugaan Pelanggaran Akademik Dosen Unas Kumba Digdowiseiso

Kemendikbudristek membentuk tim integritas akademik untuk mengusut dugaan pelanggaran akademik yang dilakukan Dosen Unas Kumba Digdowiseiso.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Kemendikbud Ingatkan Sekolah Utamakan Keselamatan

1 hari lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Kemendikbud Ingatkan Sekolah Utamakan Keselamatan

Kemendikbud menyampaikan pesan kepada sekolah terkait kasus kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok.

Baca Selengkapnya

Kisruh UKT Mahal, Dirjen Diktiristek Sebut Tidak Ada Kenaikan UKT

1 hari lalu

Kisruh UKT Mahal, Dirjen Diktiristek Sebut Tidak Ada Kenaikan UKT

Kemendikbudristek menegaskan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT), melainkan penambahan kelompok tarif dan rekonfigurasi kelas UKT.

Baca Selengkapnya

Praktisi, Pakar, dan Peneliti Diminta Berkolaborasi Lahirkan Berbagai Inovasi di IDTH

1 hari lalu

Praktisi, Pakar, dan Peneliti Diminta Berkolaborasi Lahirkan Berbagai Inovasi di IDTH

Fasilitas IDTH tidak hanya berperan sebagai pusat pengujian tapi juga sebagai centre of excellence

Baca Selengkapnya

5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

2 hari lalu

5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

Alasan pentingnya MPLS dilakukan kepada siswa baru, tentu saja menghindari tindakan mengarah perpeloncoan atau bullying.

Baca Selengkapnya

Ramai Protes Mahasiswa Soal UKT Mahal, Pengamat: Kampus Harus Sediakan Ruang Dialog

3 hari lalu

Ramai Protes Mahasiswa Soal UKT Mahal, Pengamat: Kampus Harus Sediakan Ruang Dialog

Seharusnya, kampus menyediakan ruang-ruang dialog, bukannya membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Imbauan Kemendikbud ke PTN dalam Tetapkan UKT: Kewajiban Kelompok 1 dan 2

3 hari lalu

Imbauan Kemendikbud ke PTN dalam Tetapkan UKT: Kewajiban Kelompok 1 dan 2

Kemendikbud memberikan kewajiban bagi PTN untuk menyediakan tarif UKT kelompok 1 sebesar Rp 500 ribu dan tarif UKT kelompok 2 sebesar Rp 1 juta per semester.

Baca Selengkapnya

Kisruh Biaya Kuliah Naik, Kemendikbud Jelaskan Aturan Soal Penetapan UKT

3 hari lalu

Kisruh Biaya Kuliah Naik, Kemendikbud Jelaskan Aturan Soal Penetapan UKT

PTNBH harus berkonsultasi dan PTN BLU harus memperoleh persetujuan dari Kemendikbudristek dalam menetapkan besaran UKT.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

3 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya