Direktur Beasiswa LPDP Bicara Soal Fokus Beasiswa Pendidikan ke Depan

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Devy Ernis

Kamis, 18 Januari 2024 16:07 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pameran saat menghadiri LPDP Festival 2023 di Jakarta, Kamis 3 Agustus 2023. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menggelar LPDP Festival 2023 dengan mengusung tema Enlivening Indonesia, Advancing The Nation yang bertujuan memperluas publikasi hasil kerja pemerintah dalam memajukan pendidikan, riset dan kebudayaan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Dwi Larso mengatakan, beasiswa pendidikan akan selalu berfokus pada dua hal. Keduanya adalah optimalisasi jumlah serta penguatan di bidang-bidang prioritas Indonesia. "Ke depan, untuk beasiswa pendidikan, selalu berfokus pada optimalisasi jumlah dan penajaman pada area prioritas, demi mengejar ketertinggalan dan memaksimalkan manfaat," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Januari 2024.

Ketika ditanya tentang bagaimana mengoptimalisasi kedua ha tersebut jika dana abadi LPDP dihentikan, Dwi tak menjawab. "No comment."

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membahas perihal ini dengan LPDP. "Baru akan dibahas dengan LPDP. Membahas optimasi pendanaan LPDP untuk beasiswa dan riset," ujar Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam.

Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menyetop dana abadi LPDP dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Opsi tersebut dipertimbangkan agar 20 persen porsi dana pendidikan per tahun dapat dimaksimalkan untuk membenahi riset dan pengembangan. Sejak awal dibuka sampai 2023, LPDP telah menyelenggarakan beasiswa dengan nilai Rp 139 triliun.

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan rata-rata Rp 20 triliun dari 20 persen alokasi dana pendidikan dalam APBN. "Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Januari 2024.

Advertising
Advertising

Muhadjir memastikan bahwa meskipun rencana setop dana abadi LPDP dieksekusi, tak lantas menghentikan jalannya program LPDP. Ia menambahkan, 20 persen anggaran pendidikan diharapkan bisa digunakan sepenuhnya untuk membenahi ketimpangan rasio lulusan S2 dan S3 Indonesia.

"Alokasi anggaran untuk riset dinaikkan, termasuk alokasi biaya beasiswa, termasuk pendidikan untuk ke perguruan tinggi, diploma, S1, S2, S3 bisa ditingkatkan," ujarnya.

Pilihan Editor: Inilah 11 Panelis Debat Cawapres, dari Dosen UGM hingga Rektor IPB University

Berita terkait

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

2 menit lalu

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

37 menit lalu

Pria Nekat Terobos Sesi Wawancara Cegat Jokowi Diamankan Paspampres

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi menyapa para jurnalis sebelum keterangan pers usai meninjau RSUD Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

2 jam lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

2 jam lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

3 jam lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

3 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

3 jam lalu

Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

3 jam lalu

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

3 jam lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya