Silent Majority Artinya Apa dalam Pemilu? Ini Makna dan Asal Usulnya

Reporter

Tempo.co

Editor

Laili Ira

Selasa, 13 Februari 2024 21:50 WIB

Silent majority artinya adalah suara mayoritas yang diam. Dalam Pemilu, kelompok silent majority memiliki peran penting untuk perolehan hasil suara. Foto: Canva

TEMPO.CO, Jakarta - Di era Pemilihan Umum (Pemilu) seperti sekarang, istilah silent majority kerap kali terdengar. Silent majority artinya apa?

Istilah ini mengacu pada kelompok besar pemilih yang tidak terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon (Paslon).

Agar lebih memahami apa itu silent majority, asul-asul, hingga fenomena silent majority, berikut ini informasinya untuk Anda.

Apa Itu Silent Majority?

Jika didefinisikan, silent majority adalah kelompok besar masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam politik dan tidak mengungkapkan pendapat politiknya di depan umum.

Silent majority terdiri dari beragam individu yang memiliki berbagai latar belakang, keyakinan, dan kepentingan.

Advertising
Advertising

Mereka mungkin terdiri dari pemilih biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terlalu terpengaruh oleh berita politik atau perdebatan publik.

Meskipun mereka mungkin memiliki preferensi politik, mereka cenderung memilih untuk menjaga pendapat mereka sendiri dan mungkin tidak mengungkapkan dukungan mereka secara terbuka.

Meskipun terdengar kontradiktif, silent majority memiliki potensi untuk memengaruhi hasil pemilihan umum secara signifikan. Karena ukurannya yang besar, kelompok ini memiliki kekuatan untuk menjadi penentu dalam menentukan hasil suatu pemilihan.

Kandidat yang dapat menarik dukungan dari silent majority memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan, karena mereka mewakili suara mayoritas yang diam.

Meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung, penting untuk memperhatikan silent majority dalam pemilihan umum.

Kandidat yang dapat mengerti kekhawatiran dan kebutuhan kelompok ini, serta berhasil membangun hubungan dengannya, memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan.

Oleh karena itu, strategi kampanye yang berhasil harus mencoba untuk merangkul tidak hanya pemilih yang vokal secara politik, tetapi juga silent majority.

Asal Usul Silent Majority

Istilah silent majority pertama digunakan secara politis oleh Warren Harding dalam kampanyenya pada tahun 1919.

Pada tahun 1960-an, istilah silent majority mendapatkan perhatian dari Nixon sebagai cara untuk menggalangkan semangat para pemilih yang mungkin belum memilih karena merasa tidak puas terhadap pemilu.

Dalam pidatonya pada tahun 1969, Nixon memakai istilah tersebut untuk menarik sejumlah pemilih yang mendukungnya, meskipun hal itu tidak terjamin dalam jajak pendapat atau kaum intelektual politik dan sosial internasional.

Walaupun istilah silent majority menjadi terkenal melalui Nixon, namun konsepnya sendiri telah ada dalam beberapa bentuk.

Penggunaan istilah ini oleh Nixon membawa konsep silent majority ke panggung politik yang lebih luas dan membuatnya dikenal di seluruh Amerika Serikat bahkan dunia. Sehingga sejak saat ini, istilah silent majority telah menjadi bagian dari kosa kata politik.

Telah digunakan selama 50 tahun lebih sejak Nixon menggunakannya, istilah ini sering merujuk pada mereka yang tersinggung dengan munculnya kebenaran politik dan anggapan elitisme dari kaum kiri liberal dan pakar politik.

Kendati demikian, apapun kelompok yang dimaksud, silent majority masih digunakan oleh para politisi sebagai cara untuk menarik pemilih yang merasa menjadi bagian dari kelompok orang dilupakan dan selalu mencari kandidat yang sesuai dengan nilai dan prinsipnya.

Fenomena Silent Majority

Silent majority telah menjadi bahan diskusi penting dalam politik, khususnya ketika pemilu karena menyoroti perbedaan antara kelompok pemilih dengan ‘suara keras’ dan terorganisir serta pendapat mayoritas yang diam atau tidak terwakili.

Beberapa politisi dan pemimpin masyarakat mencoba untuk memahami dan memperhitungkan pendapat dari silent majority dalam kebijakan dan keputusan politik mereka.

Pemahaman tentang fenomena silent majority juga telah berkembang di luar politik. Dalam budaya masyarakat, silent majority terkadang dipahami sebagai kelompok yang tidak aktif atau tidak terdengar dalam diskusi publik, namun memiliki pendapat yang dapat dipertimbangkan dalam mengawal isu-isu tertentu.

Fenomena silent majority mengingatkan kita bahwa tidak semua pandangan atau opini masyarakat dalam suara yang terdengar paling keras atau paling aktif di luar publik.

Terkadang, keheningan mayoritas juga merupakan kekuatan yang dapat mempengaruhi arah atau keputusan politik dan sosial. Demikian informasi mengenai silent majority. Semoga bermanfaat, ya.

AULIA ULVA

Pilihan Editor: Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

1 hari lalu

Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

1 hari lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

2 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

2 hari lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya