KIP Kuliah Merdeka 2024: Anggaran Rp13,9 Triliun untuk Bantu 985.577 Mahasiswa

Selasa, 18 Juni 2024 09:33 WIB

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka 2024, sebuah bantuan biaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi.

Program ini merupakan transformasi dari program Bidikmisi yang telah berlangsung sejak tahun 2010 dan mulai diluncurkan pada tahun 2020 dengan nama KIP Kuliah. Pada tahun 2021, program ini disempurnakan dengan nama KIP Kuliah Merdeka.

Dilansir dari laman puslapdik.kemdikbud.go.id, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk KIP Kuliah Merdeka 2024. Anggaran ini ditargetkan untuk membantu 985.577 orang, termasuk 200.000 mahasiswa baru.

KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa berprestasi dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Program ini dirancang untuk membantu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik namun mengalami keterbatasan ekonomi.

Berbeda dengan beasiswa yang umumnya diberikan sebagai penghargaan atas prestasi akademik atau non-akademik tertentu, KIP Kuliah lebih difokuskan pada memberikan dukungan finansial untuk memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan tingginya.

Advertising
Advertising

Hal ini sesuai dengan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan pentingnya dukungan pendidikan bagi semua kalangan.

Penerima KIP Kuliah Merdeka tidak perlu khawatir akan biaya kuliah. Biaya pendidikan akan dibayarkan langsung oleh pemerintah ke perguruan tinggi berdasarkan akreditasi program studi yang dipilih.

Selain biaya pendidikan, penerima KIP Kuliah Merdeka juga mendapatkan bantuan biaya hidup per bulan. Besaran bantuan ini bervariasi berdasarkan 5 klaster wilayah, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000. Bantuan ini mengacu pada hasil survei Badan Pusat Statistik dan bertujuan untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan hidup selama studi.

Sasaran utama KIP Kuliah Merdeka adalah siswa SMA/SMK/sederajat yang memiliki KIP Dikdasmen. Selain itu, program ini juga terbuka bagi calon mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Pilihan editor: Ketentuan Baru KIP Kuliah 2024 dan Tata Cara Daftar KIP Kuliah

Berita terkait

Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

1 hari lalu

Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

Anak buah Nadiem Makarim menyebut sang menteri kemungkinan tak akan melanjutkan kariernya di pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

Permintaan melanjuti program Merdeka Belajar ini juga sempat diutarakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Baca Selengkapnya

Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

1 hari lalu

Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

Kebutuhan jumlah guru di Provinsi Papua masih belum seimbang.

Baca Selengkapnya

Anak Buah Nadiem Makarim Tanggapi Kritik Jusuf Kalla: Mas Menteri Paham Pendidikan

2 hari lalu

Anak Buah Nadiem Makarim Tanggapi Kritik Jusuf Kalla: Mas Menteri Paham Pendidikan

Jusuf Kalla sebelumnya mengkritik kinerja Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Baca Selengkapnya

Permendikbud Anti-Bullying yang Baru Tengah Digodok, Kemenkes Bakal Usulkan Ini

3 hari lalu

Permendikbud Anti-Bullying yang Baru Tengah Digodok, Kemenkes Bakal Usulkan Ini

Kemendikbudristek akan melibatkan Kemenkes untuk menyiapkan Permendikbud anti-bullying yang baru menyusul kasus dugaan perundungan di PPDS Undip

Baca Selengkapnya

Kemenkes Akan Dilibatkan dalam Pembahasan Permendikbud Anti-perundungan

4 hari lalu

Kemenkes Akan Dilibatkan dalam Pembahasan Permendikbud Anti-perundungan

Kemendikbudristek akan libatkan Kemenkes untuk menyiapkan Permendikbud anti-perundungan baru menyusul kasus dugaan perundungan di PPDS Undip

Baca Selengkapnya

Pendaftaran CPNS Ditutup Kecuali di 2 Kementerian, Pendaftar Tembus 3,8 Juta

9 hari lalu

Pendaftaran CPNS Ditutup Kecuali di 2 Kementerian, Pendaftar Tembus 3,8 Juta

Penerimaan lamaran CPNS Kemendikbudristek akan ditutup pada 13 September 2024, dan di Kemenag akan ditutup pada 14 September 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim

11 hari lalu

Ini Kritik Eks Wakil Presiden JK kepada Menteri Nadiem Makarim

Eks Wakil Presiden JK menilai Menteri Nadiem Makarim tidak punya pengalaman dalam dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Kritik Kinerja Mendikbud Nadiem Makarim: Tak Cukup Pengalaman Pendidikan

13 hari lalu

Jusuf Kalla Kritik Kinerja Mendikbud Nadiem Makarim: Tak Cukup Pengalaman Pendidikan

Jusuf Kalla menyampaikan kritik terhadap kinerja Mendikbud Nadiwm Makarim.

Baca Selengkapnya

Inovasi Ini Bikin Orang Indonesia Masuk Daftar 100 Figur Berpengaruh Bidang AI versi Majalah TIME

14 hari lalu

Inovasi Ini Bikin Orang Indonesia Masuk Daftar 100 Figur Berpengaruh Bidang AI versi Majalah TIME

Endang Aminudin Aziz mengembangkan revitalisasi bahasa daerah sejak 2021. Inovasinya kemudian dilirik oleh Majalah Time.

Baca Selengkapnya