Cegah Konflik Manusia dan Harimau, KLHK Gelar Patroli Hingga Sejahterakan Masyarakat

Reporter

Antara

Editor

Abdul Manan

Minggu, 28 Juli 2024 22:31 WIB

Kepala Balai TNBBS Ismanto (kedua kiri) dan Senior Management TWNC Ardi Bayu Firmansyah (kedua kanan) saat diskusi dalam rangka Global Tiger Day 2024 di Jakarta, Minggu (28/7/2024) (ANTARA/Prisca Triferna)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menekan interaksi negatif harimau sumatera (Panthera tigris sondaica) dengan masyarakat di sekitar habitatnya. Termasuk dengan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya..

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Ismanto mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung konservasi harimau Sumatra, termasuk bersama Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC)

"Selain patroli, pengamanan kawasan, kami juga melakukan sosialisasi sehingga melalui edukasi yang kami lakukan dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu kita mengubah mindset yang tadi negatif menjadi positif," kata Ismanto dalam peringatan Global Tiger Day 2024 di Jakarta, Ahad, 28 Juli 2024, seperti dilansir Antara,

Salah satu fokus untuk menekan interaksi negatif atau konflik antara harimau dengan masyarakat sekitar adalah dengan meningkatkan kesejahteraan warga sekitar kawasan. "Dengan dicarikan mata pencaharian alternatif ekonomi bagi masyarakat kita berharap, masyarakat tidak berinteraksi negatif," kata Ismanto sembari menambahkan bahwa eduksi dilakukan untuk mendukung upaya menghentikan perburuan harimau.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Management TWNC Ardi Bayu Firmansyah menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak itu untuk mendukung peningkatan satwa harimau di wilayah TWNC. Merujuk survei pada 2012, diidentifikasi ada sekitar 24 harimau. Saat ini teridentifikasi lebih dari 50.

Advertising
Advertising

"Untuk kepadatan di daerah inti kita, memang sangat padat di mana 6 ekor per 100 kilometer persegi. Itu terpadat di Asia Tenggara," kata Ardi. Dia berharap para pemangku kepentingan membantu menyelesaikan soal ini mengingat individu harimau perlu memiliki wilayah jelajah yang luas dengan persediaan makanan cukup.

Pilihan Editor: CrowdStrike Klaim Kegagalan Tes Software sebagai Biang Kerok Macetnya 8,5 Juta Komputer Global

Berita terkait

Wali Kota Rahmad Mas'ud Cetak Hattrick Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra

48 menit lalu

Wali Kota Rahmad Mas'ud Cetak Hattrick Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra

Nirwasita Tantra merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Kota Padang Kembali Raih Dua Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK

1 hari lalu

Kota Padang Kembali Raih Dua Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK

Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, dan Ketua DPRD, Muharlion, menerima penghargaan Nirwasita Tantra 2023 karena keberhasilan membangun kota berwawasan lingkungan melalui kolaborasi eksekutif-legislatif.

Baca Selengkapnya

Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

2 hari lalu

Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

KLHK akan berkoordinasi dengan Komnas HAM, LPSK dan polisi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

Baca Selengkapnya

PIS dan KLHK Gelar Arung Edukasi Festival Ciliwung SH IML

2 hari lalu

PIS dan KLHK Gelar Arung Edukasi Festival Ciliwung SH IML

Pertamina International Shipping (PIS) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi merawat sungai Ciliwung lewat festival Ciliwung SH IML.

Baca Selengkapnya

Hasil Regulasi Baru, KLHK Bisa Bentuk Tim Penilai untuk Kasus Hukum Aktivis Lingkungan

2 hari lalu

Hasil Regulasi Baru, KLHK Bisa Bentuk Tim Penilai untuk Kasus Hukum Aktivis Lingkungan

Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 menebalkan partisipasi publik dalam upaya perlindungan hukum aktivis lingkungan.

Baca Selengkapnya

Soal Aturan Perlindungan Aktivis Lingkungan, Komnas HAM: Mendorong Keadilan Restoratif

2 hari lalu

Soal Aturan Perlindungan Aktivis Lingkungan, Komnas HAM: Mendorong Keadilan Restoratif

Komnas HAM mengapresiasi penerbitan Permen LHK Nomor 10/2024 tentang perlindungan hukum terhadap aktivis atau pembela lingkungan.

Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Petambak Udang Karimunjawa Mencemari Lingkungan Segera Masuki Tahap Tuntutan

4 hari lalu

Sidang Kasus Petambak Udang Karimunjawa Mencemari Lingkungan Segera Masuki Tahap Tuntutan

KLHK menetapkan 4 petambak udang sebagai tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

KLHK Terbitkan Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan, ICEL: Tinggal Polri yang Belum Punya

6 hari lalu

KLHK Terbitkan Aturan Pelindung Aktivis Lingkungan, ICEL: Tinggal Polri yang Belum Punya

ICEL menilai Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024 harus diselaraskan dengan beleid sejenis yang sudah ada. Mereka menunggu komitmen sejenis dari Polri

Baca Selengkapnya

Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: Permen Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan

7 hari lalu

Kriminalisasi Marak, Satya Bumi: Permen Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan Harus Dimaksimalkan

Permen LHK adalah salah satu produk yg sudah lama ditunggu para aktivis lingkungan karena banyaknya kasus-kasus kriminalisasi.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Bali Mengaku Prihatin Terhadap Kasus Nyoman Sukena, Akan Berikan Bantuan Hukum?

8 hari lalu

Pj Gubernur Bali Mengaku Prihatin Terhadap Kasus Nyoman Sukena, Akan Berikan Bantuan Hukum?

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengaku mengikuti perkembangan kasus Nyoman Sukena yang terancam 5 tahun penjara akibat pelihara landak Jawa

Baca Selengkapnya