Bappenas Bicara Program Cetak Sawah Baru Prabowo dan Proyek Waduk Jokowi, Tak Sejalan?

Rabu, 14 Agustus 2024 17:27 WIB

Lahan Cetak Sawah Terbengkalai di Sumatera Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menarget realisasi program cetak sawah baru Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, secara bertahap. Bappenas mengungkap tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama dukungan yang didapat dari proyek waduk Presiden Joko Widodo saat ini.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya di Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan pencetakan sawah harus terintegrasi dengan proyek prioritas yakni pembangunan waduk. Menurut dia, dari target pembangunan 63 waduk oleh Presiden Jokowi dalam 5 tahun terakhir, yang terealisasi baru 21 waduk. Itu pun masih fokus ke pengadaan air minum, belum terintegrasi dengan jaringan irigasi buat pertanian.

"Kalau kita bicara cetak sawah pada 2025, era presiden terpilih, kita mulai dulu dari daerah yang ada waduk dan ada jaringan irigasi, yakni cuma ada 600 ribu hektare," katanya dalam sebuah seminar nasional di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024. Seperti diketahui, dalam masa kampanyenya, Prabowo menyatakan program cetak sawah baru sampai seluas 4 juta hektare.

Menurut Vivi, sebagian besar sawah yang ada di Indonesia adalah tadah hujan. Itu pula yang menyebabkan revisi anggaran untuk Kementerian Pertanian untuk pengadaan pompa air pada tahun lalu. "Jadi ribut nih, pompanisasi didistribusikan tapi air tidak dapat. Hal itu karena air waduk cuma didesain untuk air baku PDAM di kota, di bawah. Itu rame di lapangan," kata Vivi menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mengusulkan penambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp 51 triliun untuk tahun anggaran 2025 ke DPR. Sebanyak separuh dari permintaan tambahan itu disebutkan akan dialokasikan untuk kepentingan cetak sawah satu juta hektare.

Advertising
Advertising

"Kementan mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung Astra Cita presiden terpilih, khususnya untuk cetak sawah satu juta hektare senilai Rp 25 triliun. Maka dari itu, usulan tambahan anggaran tahun 2025 ada sebesar Rp 51 triliun," kata Amran, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube, Kamis 20 Juni 2024, lalu.

Pilihan Editor: BRIN Kaji Pemanfaatan Teknologi Nuklir untuk Mengatasi Polusi Udara

Berita terkait

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

1 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

1 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

1 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

1 jam lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

1 jam lalu

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.

Baca Selengkapnya

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

1 jam lalu

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Presiden Jokowi meresmikan Seksi I jalan tol Solo - Yogyakarta-Bandara YIA Kulon Progo di Gerbang Tol Banyudono.. Menyingkat waktu perjalanan ke Yogya

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

2 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

2 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya