Top 3 Tekno: PLTU Suralaya, Kualitas Udara IKN, Aturan Jilbab Paskibraka 2024

Reporter

TEMPO

Jumat, 16 Agustus 2024 08:59 WIB

Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Terkini pada Jumat pagi ini, 16 Agustus 2024, dipuncaki artikel penjelasan mengenai profil PLTU Suralaya di antara belasan PLTU batu bara yang ada di sekitaran Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan segera mengkaji kemungkinan menyuntik mati PLTU Suralaya untuk menekan polusi udara Jakarta.

Berita terpopuler kedua masih terkait kualitas udara Jakarta. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mempunyai pandangan berbeda atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang memuji kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut kelompok itu, pujian Jokowi atas kualitas udara IKN sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.

Artikel yang menjelaskan aturan pakai-lepas hijab atau jilbab bagi Paskibraka 2024 menjadi yang terpopuler ketiga. Soal ini sedang ramai dibincangkan dan kritik menghujani Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karenanya.

Berikut Top 3 Tekno Berita Terkini pada Jumat pagi ini, 16 Agustus 2024, selengkapnya,

1. Hendak Dikaji Luhut untuk Ditutup, Ini Profil PLTU Suralaya di Antara Belasan PLTU di Sekitaran Jakarta

Advertising
Advertising

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera mengkaji kemungkinan segera menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Alasannya, untuk menekan polusi udara Jakarta.

Masjid Istiqlal yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Itu kami (akan) rapatin nanti yang (PLTU) Suralaya itu. Kan sudah banyak polusinya. Dan sudah (beroperasi) 40 tahun," ujar Luhut ditemui seusai menghadiri Supply Chain & National Kapasitas Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu, 14 Agustus 2024.

Luhut kemudian menyinggung indeks kualitas udara di Jakarta dan membandingkannya dengan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan di Singapura yang belakangan banyak dibincangkan. Menurutnya, kualitas udara Jakarta sudah sangat buruk, dengan nilai AQI 170-200 berbanding 6 di IKN, hingga menyebabkan banyak warga menderita gangguan pernapasan.

2. Walhi: Pujian Jokowi untuk Udara IKN sama dengan Pengabaian terhadap Jakarta

Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mempunyai pandangan berbeda atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang memuji kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut kelompok itu, pujian Jokowi atas kualitas udara IKN sama saja dengan pengabaian atas kondisi di Jakarta.

Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu 11 Agustus 2024. Kunjungan tersebut dilakukan sebelum berlangsungnya rapat kabinet pertama di IKN. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Seperti diketahui, Jakarta saat ini terbelit masalah polusi udara dan beban lingkungan yang berat, termasuk amblesan tanah. Kondisi Jakarta tersebut, Walhi menilai, selalu dijadikan justifikasi untuk pemindahan ibu kota negara.

"Terakhir Jokowi bilang udara di IKN bagus sekali, tidak seperti Jakarta, makanya pindah ke IKN itu pilihan yang tepat, karena Jakarta tidak layak huni dan sebagainya. Tinggalin aja lah, begitu kira-kira," kata Eksekutif Nasional Walhi, Abdul Ghofar, dalam konferensi pers di Kantor Eknas Walhi, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.

3. Bagaimana Aturan Penggunaan Hijab bagi Paskibraka? Ini Penjelasannya

Dugaan adanya pemaksaan melepas hijab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 ramai di media sosial. Dugaan itu menyeruak setelah foto dan video prosesi pengukuhan beredar memperlihatkan semua anggota Paskibraka nasional putri tidak ada yang mengenakan hijab.

Anggota Paskibraka 2024 berbaris seusai dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa, 13 Agustus 2024. Presiden mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 yang nantinya akan bertugas di Istana Negara, IKN pada 17 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Beragam reaksi datang dari berbagai pihak, salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar meninjau ulang surat keputusan (SK) tentang standar pakaian Paskibraka.

“BPIP dalam menyusun dan menetapkan standar pakaian Paskibraka harus mengakomodasi prinsip dasar perlindungan anak, tidak ada diskriminasi, serta nilai keberagaman yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” kata Anggota KPAI Aris Adi Leksono ketika dihubungi di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024.

Berita terkait

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

1 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

7 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

10 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

14 jam lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

17 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

20 jam lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

23 jam lalu

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.

Baca Selengkapnya

Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

1 hari lalu

Ekspor Pasir Laut Menuai Kritik Walhi dan Susi Pudjiastuti, Jokowi: Itu Sedimen, Meski Wujudnya Pasir

Ekspor pasir laut kembali digolkan lewat peraturan Mendag. Berbagai pihak lakukan kritik terhadap kebijakan ini. Apa kata Walhi dan Jokowi?

Baca Selengkapnya

Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut, Sedimen Itu Berbeda hingga Kritik dari Aktivis Lingkungan

1 hari lalu

Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut, Sedimen Itu Berbeda hingga Kritik dari Aktivis Lingkungan

Jokowi membantah membuka ekspor pasir laut. Menurut dia, ekspor yang dibuka adalah sedimen laut

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

1 hari lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya