TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, mengatakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 bisa mendorong restoratif justice, alias pendekatan mediasi, ketika timbul masalah dalam kegiatan aktivis lingkungan. Dengan beleid tersebut, aparat penegak hukum diharapkan tidak lagi mengedepankan prinsip kriminalisasi.

"Biasanya aktivis di bidang lingkungan memiliki kerentanan untuk dilaporkan balik, mengalami kriminalisasi, kemudian intimidasi dan ancaman,” ucap Anis kepada Tempo, Selasa, 17 September 2024.

Peraturan yang diteken pada 30 Agustus lalu merupakan aturan pelaksana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau UU Lingkungan Hidup. Dengan hadirnya beleid anyar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), para pejuang lingkungan lebih terlindungi.

Merujuk Pasal 2 ayat 1 Permen LHK Nomor 1 Tahun 2024, ‘Orang yang Memperjuangkan Lingkungan Hidup’ tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pejuang lingkungan hidup, dalam hal ini, meliputi korban atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Menurut Anis, kesepakatan antara KLHK dan aparat penegak hukum penting untuk memastikan aturan ini berjalan secara efektif. Sosialisasi dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil juga urgen. “Sehingga aktivis juga tahu soal adanya aturan ini," tutur dia.

Anis optimistis bahwa regulasi baru ini bisa mengikis angka kriminalisasi aktivis lingkungan. Menurut dia, tim penilai KLHK bisa memberikan masukan kepada penegak hukum, bila ada kasus yang melibatkan aktivis lingkungan. “Semoga bisa dikolaborasikan dan disinergikan dengan kerja hak asasi manusia dan kerja organisasi masyarakat sipil.”

Pilihan Editor: Jalur Pelayaran Ternate-Jailolo Buka-Tutup Akibat Cuaca Buruk di Maluku Utara