TEMPO Interaktif, Jakarta - Garis merah yang cukup tebal itu seolah membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian dari utara ke selatan. Garis merah itu menandakan patahan geser atau Sesar Semangko, penyebab gempa daratan di Pulau Sumatera, yang memanjang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Warna merah itulah yang membedakan peta gempa 2002 dengan peta zonasi gempa Indonesia 2010, yang baru diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Jumat lalu.

Bukan hanya di Sumatera, bercak merah yang cukup mencolok juga terlihat di Pulau Sulawesi dan Papua. Pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara tak luput dari bercak merah itu. "Perbedaan mendasar dengan SNI 03-1726-2002 adalah peta lama itu belum memasukkan beberapa sesar aktif di daratan," kata Irwan Meilano, pakar geodesi dari Institut Teknologi Bandung, yang terlibat dalam tim revisi peta gempa Indonesia 2010. "Perbedaan warna dari merah menjadi merah sekali itu karena ada kontribusi dari sesar daratan. Itu yang dulu belum dimasukkan dalam peta lama, sekarang sedikit-sedikit sudah ada."

Dalam peta zonasi gempa yang baru ini, Kementerian PU memasukkan percepatan tanah di atas batuan dasar ketika terjadi gempa. Dalam peta zonasi gempa tersebut, setiap pulau diberi beragam warna: dari biru muda hingga merah tua. "Semakin tua warnanya atau semakin ke kanan, (artinya) tingkat bahaya semakin tinggi," kata M. Ridwan, pakar geologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU.

Peta baru ini, kata Ridwan, adalah revisi dari peta 2002, yang dianggap sudah terlalu lama. "Umurnya sudah delapan tahun, dan dalam kurun waktu itu banyak kejadian gempa besar di Indonesia, sehingga banyak desakan untuk segera menggantinya," katanya.

Untuk membuat peta baru ini, Kementerian Pekerjaan Umum membentuk tim revisi peta gempa 2010, yang beranggotakan para pakar geologi, seismologi, dan geodesi. Penggabungan para pakar itu dilakukan untuk mengetahui semua sumber gempa yang mungkin terjadi, mulai gempa di zona subduksi (pertemuan dua lempeng tektonik) sampai yang paling sulit mencari sumber gempa di daratan, yaitu di sesar aktif," kata Irwan. "Gempa Yogyakarta, misalnya, itu terjadi di Sesar Opak.

Mencari sesar aktif sebenarnya bukan perkara sulit, karena data satelit bisa memperlihatkan morfologi garis sesar dengan jelas. Namun tidak semua sesar itu memiliki potensi bencana yang sama, sehingga tim revisi harus melakukan kuantifikasi seberapa aktif sesar itu sebelum mewarnainya dengan kelir merah hingga merah gelap. "Mencari sesar aktif tapi belum pernah ada record gempa besar di patahan itu sangat sulit," kata Irwan. "Kalau yang mirip sesar kami masukkan seluruhnya, ya merah semua, tidak ada tempat untuk tinggal, kecuali di Kalimantan."

Untuk mengatasi masalah itu, masing-masing pakar dalam tim yang terdiri atas 11 orang tersebut melakukan beberapa metode pendekatan. Para pakar geologi melakukan pendekatan dengan menentukan apakah sebuah sesar berpotensi menjadi sumber gempa lewat morfologi dan geologisnya. Para pakar seismologi mengamati seberapa besar potensi gempa dari sudut kegempaannya. Sedangkan pakar geodesi menentukan kecepatan laju geser sesar itu dengan mengukur parameter slip rate. "Setelah definisi ada sumber gempa ditetapkan, kami bisa menghitung hubungan matematis antara panjang sumber gempa dan besarnya magnitude gempa," katanya.

Pengamatan geodesi dibutuhkan untuk mengukur seberapa aktif sebuah sesar. Hasil pengamatan itu mengindikasikan sesar di Jawa, misalnya Lembang, hanya sepersepuluh tingkat keaktifan sesar di Sumatera. "Laju gesernya tidak secepat sesar di Sumatera," katanya. "Sesar Sumatera laju gesernya dalam belasan hingga 20 milimeter per tahun, tapi kalau Sesar Lembang hanya 2 milimeter per tahun."

Bila dibandingkan dengan peta lama yang mengukur potensi bencana (hazard) dari rata-rata kegempaan di suatu tempat, peta baru ini lebih mendetail dengan memperhitungkan morfologi, kegempaan sesar, dan tingkat aktivitas sesar. "Ini mengikuti metodologi baku yang diikuti di negara-negara besar, seperti Jepang dan Amerika Serikat," kata Irwan. "Modelnya pun sudah tiga dimensi, jadi banyak sekali perbaikan daripada peta 2002."

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin menyatakan bahwa peta baru ini telah mengacu pada International Building Code 2006 serta analisis sumber gempa tiga dimensi dengan periode ulang 475 dan 2.475 tahun untuk peak ground acceleration, respons spektra periode pendek (0,2 detik), dan periode panjang (1 detik). "Dengan selesainya peta gempa Indonesia terbaru tahun 2010 ini, perhitungan beban gempa pada struktur akan lebih akurat dan efisien," kata Sumaryanto.

Peta ini telah mengakomodasi seluruh kebutuhan, dari bangunan gedung, bangunan air, hingga jembatan. Peta ini akan menunjang penyediaan dan pembangunan infrastruktur nasional yang tahan gempa. "Bangunan dan gedung, terutama di daerah rawan gempa, harus dirancang tahan gempa dengan mengacu pada peta ini," katanya. "Desain struktur harus memasukkan faktor beban gempa yang mengacu pada peta gempa ini. Kalau siap merespons gempa, baik jumlah korban maupun kerugian gempa akan berkurang."

Sumaryanto berharap pemerintah daerah dapat menggunakan peta ini sebagai acuan dalam pembangunan di daerahnya, termasuk peraturan dan perizinan mendirikan bangunan. Perubahan standar nasional gempa sebagai tindak lanjut peta zonasi gempa ini diperkirakan selesai pada Agustus mendatang. "Kami juga akan membuat mikrozonasi, zonasi gempa dalam skala mikro, untuk mengetahui kondisi permukaan tanah dan kerentanan bangunan, sehingga ke depan PU memiliki daftar risiko kerusakan akibat gempa," katanya. "Hal itu juga berguna dalam emergency plan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian akibat gempa."

Investasi pembangunan di daerah rawan gempa, kata Irwan, memang akan menjadi lebih mahal karena bangunan yang boleh didirikan di lokasi tersebut harus cukup kuat untuk menahan percepatan yang mungkin terjadi di daerah itu. "Tetapi para peneliti Jepang telah melakukan studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi investasi untuk persiapan, edukasi, dan memindahkan warga dari kawasan rawan ke daerah yang lebih aman, semakin sedikit dana yang harus dikeluarkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-gempa," ujarnya.

TJANDRA DEWI