TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan obyek vital nasional, khususnya lokasi militer, perlu dilindungi agar tidak dijadikan sasaran permainan yang memanfaatkan fitur maps dari Google. "Kami juga akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi obyek vital nasional tersebut," kata Rudi dalam keterangan resminya, Rabu, 10 Agustus 2016.
Menteri Rudiantara bertemu dengan para petinggi Google di kantornya, Rabu, 10 Agustus 2016. Dalam pertemuan itu, Rudi membahas game-game yang memanfaatkan fitur maps dari Google, seperti Pokemon GO yang tengah digandrungi masyarakat. (Baca: Hari Ini, Menteri Rudiantara dan Google Bahas Pokemon GO)
Atas permintaan Rudi tersebut, Google menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka akan mendekati para penyedia game berbasis maps, termasuk pengembang Pokemon GO, untuk memperhatikan permintaan Rudi.
Dalam keterangan tertulis Rudi, Google menyatakan terus menjaga komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam membahas isu-isu penting yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. "Seperti kebutuhan dalam penanganan aplikasi berbasis maps tersebut," ujar Rudi.
Demam gamePokemon GO melanda sebagian besar masyarakat. Game yang diproduksi Niantic ini menggunakan teknologi GPS dan augmented reality sehingga pemain bisa mencari monster Pokemon langsung di lingkungan nyata yang tampak di layar ponsel.
Namun game tersebut memunculkan kontroversi. Pemerintah mengeluarkan larangan bagi para pegawai kementerian dan lembaga untuk memainkan game tersebut di lingkungan kerja. Alasannya, game tersebut dapat membahayakan keamanan nasional.
