DPRD Palangka Raya Minta Status Darurat Karhutla Segera

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TNI dan Polri melakukan pemadaman karhutla di Palangka Raya (Tempo/Karana we)

    TNI dan Polri melakukan pemadaman karhutla di Palangka Raya (Tempo/Karana we)

    TEMPO.CO, Palangka Raya - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sigit K. Yunianto meminta pemerintah setempat segera menetapkan status Darurat Karhutla.

    "Melihat kondisi yang ada, sudah saatnya pemerintah menetapkan status darurat seperti yang dilakukan Kabupaten Kotawaringin Timur," kata Sigit di Palangka Raya, Senin, 16 September 2019.

    Menurut politisi PDI Perjuangan itu, saat ini kondisi di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu pemerintah setempat diminta bertindak dengan cepat.

    "Untuk penetapan status darurat memang ada kriteria. Kriteria harus didukung realita. Nah saat ini realitanya asap tebal maka segera untuk diambil kebijakan dalam hal ini penetapan status darurat karhutla," ucapnya.

    Penetapan status darurat karhutla sangat diperlukan guna semakin memaksimalkan upaya penanggulangan karhutla dan dampak buruk pekatnya kabut asap yang terus menyelimuti Palangka Raya.

    Akibat pekatnya kabut asap tersebut, indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Kota Palangka Raya masuk kategori berbahaya untuk kesehatan. Saat ini sekolah di "Kota Cantik" juga telah ditetapkan libur selama sepekan sebagai upaya meminimalkan dampak negatif kabut asap yang mengancam siswa.

    Tak hanya itu, tebalnya kabut asap membuat jarak pandang terbatas. Aktivitas penerbangan di Bandara Tjillik Riwut Palangka Raya pun hampir lumpuh selama dua hari.

    "Melihat kondisi itu yang dapat dilihat secara kasat mata, seharusnya, pemerintah kota segera ditetapkan status darurat karhutla. Karena kondisi sudah cukup parah. Saya akan segera koordinasi dengan wali kota," ujar Sigit.

    Sementara itu, meski sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi, sampai saat ini dengan berbagai kondisi yang ada, Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.