TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen secara nasional.
"Mengamati kondisi terbaru, P2G mendorong pemerintah mempertimbangkan memulai sekolah PTM 100 persen bertahap, tentu berdasarkan kajian epidemiologis dan data mutakhir,” ujar Satriwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.
Hal itu berdasarkan perkembangan kasus sebaran Covid-19 terbaru yang menunjukan tren penurunan kasus termasuk positivity rate yang kini sudah menyentuh sekitar tujuh hingga delapan persen.
P2G juga meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memperhitungkan juga memetakan perkembangan kasus Covid-19 hingga dua pekan ke depan, termasuk mengamati tren kasus Covid-19 secara global. Sebab, kata dia, di Cina cukup mencemaskan kondisi ledakan kasus varian Delta Omicron.
“Terpenting jika postivity rate sudah menyentuh angka lima persen. P2G mendukung sekolah dibuka PTM 100 persen. Angka tersebut jelas berdasarkan rekomendasi WHO selama ini,” kata dia.
Pemerintah, kata dia, hendaknya juga memperhatikan tingkat perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit yang berada di bawah lima persen, termasuk angka keparahan.
"Poin P2G, dasar memulai PTM 100 persen harus tetap mengacu pada data dan kajian epidemiologis mutakhir. Prinsip kehati-hatian,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri.
Iman menambahkan sekolah dapat PTM 100 persen jika daerah sudah masuk PPKM level satu, sedangkan PPKM level dua sebaiknya tetap PTM terbatas 50 persen.
P2G juga meminta agar sekolah, guru, orang tua, dan siswa tetap konsisten membiasakan adaptasi kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Selain itu, aspek yang juga penting adalah membangun ikatan antara siswa, guru dan siswa dengan siswa.
Evaluasi P2G selama dua tahun pembelajaran jarak jauh, sekolah dan guru menghadapi kendala yang cukup besar, kaitannya dengan membangun ikatan emosional dengan siswa.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti mengatakan PTM sesuai dengan SKB 4 Menteri.
"Dinas Pendidikan dan sekolah dapat mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir. SKB Empat Menteri yang berlaku saat ini sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Silakan dicermati kembali poin-poin yang diatur di SKB Empat Menteri,” kata Suharti.
Baca juga:
Kabupaten Bekasi Rencanakan PTM 100 Persen Mulai April
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
