TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), banjir masukan dari kalangan yang selama ini menjadi pengguna data citra satelit tersebut. Di antaranya adalah data yang diharapkan lebih akurat atau beresolusi lebih tinggi dan lebih terbarui.
Rapat diselenggarakan daring pada Selasa, 17 Mei 2022. Rapat berlanjut ke diskusi spesifik aplikasi di lima bidang: pertanian dan pertambangan; tata ruang, sumber daya air dan DAS; lingkungan, kehutanan dan kebencanaan; pesisir dan laut; pertahanan dan keamanan.
Pelaksana tugas Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendryan, menyatakan mencatat sejumlah masukan itu yang dinilainya berharga. Selain lebih akurat dan baru, ada pula permintaan peningkatan kecepatan layanan. Juga integrasi data dan bimbingan teknis.
"Lalu, juga potensi riset seperti deteksi ruang terbuka hijau dan deteksi populasi tertentu seperti rumpun bambu," katanya.
Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Triharjanto, menjelaskan bahwa rapat koordinasi nasional itu rutin digelar setiap tahun sejak 2015. Dengan transisi bergabungnya LAPAN ke BRIN, dia menuturkan, pelayanan data satelit penginderaan jauh saat ini dialihkan dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi BRIN.
Pelatihan untuk sumber daya manusia di pusat data itu dilakukan oleh Pusat Riset Penginderaan Jauh di Organisasi Riset penerbangan dan Antariksa. Menurut Robertus, "Atas sinergi yang sangat baik, pelayanan data penginderaan jauh untuk kebakaran hutan, zona potensi ikan, tutupan lahan pertanian, dan lain lain, nyaris tidak mengalami interupsi.”
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengatakan, pemanfaatan data citra satelit penginderaan jauh hingga saat ini telah banyak dirasakan di berbagai bidang. Rapat diharapkannya dapat menghasilkan rekomendasi untuk dijadikan dasar ataupun referensi dalam mengambil kebijakan.
"Untuk pelayanan kebutuhan citra satelit penginderaan jauh yang lebih prima di masa depan,” kata Handoko.
Berikut beberapa contoh masukan yang datang dalam rapat,
1. Bidang pertanian dan pertambangan:
-Pengguna dari Polri mendukung program BRIN namun membutuhkan kecepatan dalam mendapatkan informasi.
-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan data untuk kebun rakyat yang bebas (gangguan) awan.
-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membutuhkan citra untuk studi awal, menengah dan tinggi untuk mengetahui wilayah sawah dan rawa.
-SKK Migas membutuhkan data untuk monitoring sumur migas terutama sumur tua, ilegal dan tumpahan minyak.
2. Bidang tata ruang, sumber daya air dan DAS:
Beberapa kementerian/lembaga membutuhkan data resolusi tinggi dan sangat tinggi (SPOT 6/7/8 dan Pleiades) terbaru (2020-2021) untuk menyusun Rencana Detil Tata Ruang dan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah.
3. Bidang lingkungan, kehutanan dan kebencanaan:
-Beberapa berharap data disampaikan ke pengguna merupakan data sudah siap pakai yang sudah melalui proses orthorektifikasi.
-Pengguna dari Polri mengharapkan data citra satelit bisa lebih akurat untuk lokus/tempus agar dapat digunakan unuk melihat kejadian di lokasi dan waktu yang diinginkan.
-Beberapa daerah meminta bimbingan teknis, seperti dari Bappeda Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Bappeda Kutai Timur.
-Disampaikan potensi riset deteksi ruang terbuka hijau, informasi potensi rumpun bambu, data UAV Drone, fusi data citra satelit dan kelembapan tanah.
Hasil analisis citra satelit penginderaan jauh dari LAPAN untuk lokasi bencana longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 9 Januari 2019. ANTARA/HO-LAPAN
4. Bidang pesisir dan laut:
Disampaikan kebutuhan citra satelit dan informasi biogefisik maupun pemanfaatannya untuk pesisir dan laut, antara lain untuk arkeologi, mangrove, pemantauan kerusakan pantai, pertambangan dan ketersediaan larva ikan.
5. Bidang pertahanan dan keamanan:
-Sehubungan dengan batas wilayah ada permintaan data untuk perbatasan negara dengan Timor Leste, Malaysia dan Papua. Data tentang pulau kecil terluar dan batas wilayah administrasi desa.
-Kebutuhan data citra satelit penginderaan jauh sebagai dukungan alat bukti dalam perkara tindak pidana.
Baca juga:
Kepala BRIN Bicara Kemungkinan Teknologi SpaceX untuk Indonesia
