TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) , Jamaluddin Jompa, memaparkan peranan perguruan tinggi untuk mengatasi potensi konflik sosial saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam Focus Group Discussion Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada Kamis, 14 Juli 2022.
Jamaluddin mengatakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak masih memerlukan kajian dan evaluasi. "Pembangunan demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.
Perguruan tinggi, lanjutnya, memiliki peranan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu, juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora.
Ia menjelaskan secara politik, Pemilu serentak menciptakan proses demokrasi yang efektif dan efisien. Dari segi prosedural, perlunya mendiskusikan dan mengkaji secara empiris dengan pendekatan ilmiah agar permasalahan pada Pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi.
Ia menambahkan diperlukan pembentukan tim terpadu pengelolaan konflik sosial Pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lemhanas bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menjadi koordinator tiap wilayah. Tim ini, kata dia, berfungsi melakukan kajian komprehensif mengenai potensi konflik dan aksi yang harus dilakukan. "Secara umum, perguruan tinggi memiliki tiga peranan umum, baik makro, meso dan mikro," katanya.
Misalnya, dari aspek makro, Unhas dapat melibatkan pakar dan guru besar dari berbagai disiplin ilmu dalam pencanangan kebijakan. Hanya bersifat pemberi masukan dengan pengambil keputusan tetap di tangan DPR.
Deputi Bidang Pengkajian Stratrgis Lemhannas Reni Mayerni menyatakan dalam penyelenggaraan pemilu, konflik sosial sering kali terjadi dan hal ini membutuhkan antisipasi sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus melalui pemberian saran dan masukan untuk melengkapi konsep rencana strategis menyukseskan Pemilu 2024.
Baca juga: 5 Siswa Wakili Indonesia di Olimpiade Fisika di Swiss
