TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Alumni Sudan meminta pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota untuk memfasilitasi kepulangan mahasiswa asal Indonesia di Sudan. Ketua Ikatan Alumni Sudan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Muhammad Fakhrurrazi Anshar mengatakan kepala pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten penting untuk lebih proaktif terhadap mahasiswa dari daerahnya yang di Sudan.
"Kami pandang penting untuk disampaikan kepada semua kepala daerah untuk mengambil tindakan proaktif karena ini keadaan yang tidak diinginkan," urainya pada konferensi pers di Makassar, Senin, 14 April 2023.
Fakhrurrazi menyampaikan peran pemda dibutuhkan lantaran proses evakuasi sedang berlangsung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Port Sudan menuju Jeddah. Setelah itu, para mahasiswa akan terbang ke Jakarta.
Setelah tiba di Jakarta, diharapkan peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelajar ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Musababnya, menurut dia, kepulangan para WNI yang 90 persen didominasi para mahasiswa itu belum jelas mekanismenya untuk kembali ke daerah asal masing-masing.
"Kami ingin tekankan kepada para pemerintah daerah agar ikut proaktif karena nanti anak-anak kita ketika tiba di Jakarta, belum tahu nasib mereka," ujarnya.
Maka dari itu, IKA Sudan di Indonesia mendorong kepada semua pemerintah daerah agar mencari data atau fokus untuk membuat satu tim khusus untuk mengevakuasi warganya dari Sudan. IKA Sudan pun mendorong Kemenlu bersama KBRI di Sudan agar bisa segera mengevakuasi WNI agar selamat pulang ke Tanah Air.
Kemenlu menjadwalkan evakuasi tahap II dilakukan pada Senin, 24 April 2023, setelah evakuasi tahap pertama berhasil dilakukan dan tengah menunggu diberangkatkan dari Port Sudan menuju Jeddah. Para mahasiswa itu dievakuasi karena terjadi perang saudara antara paramiliter Rapid Support Force (RSF) dan militer Sudan yang terus memburuk di Ibu Kota Khartoum.
Pilihan Editor: Aktivis lingkungan Asal Sumut Raih Penghargaan Internasional Goldman 2023
