Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisah Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Dapat Beasiswa dari Pemerintah

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Akbar Maulana, siswa SMKN 1 Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, mendapat beasiswa dari pemerintah. Akbar merupakan anak dari korban tragedi di Simpang KKA Aceh pada 1999. Dokumentasi: Puslapdik Kementerian Pendidikan.
Akbar Maulana, siswa SMKN 1 Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, mendapat beasiswa dari pemerintah. Akbar merupakan anak dari korban tragedi di Simpang KKA Aceh pada 1999. Dokumentasi: Puslapdik Kementerian Pendidikan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sembilan pelajar korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Aceh memperoleh beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pelajar tersebut terdiri dari tujuh siswa jenjang sekolah dasar, satu siswa SMP, dan satu siswa SMK.

Mereka merupakan anak korban pelanggaran HAM berat di Aceh, antara lain pada tragedi Rumoh Geudong di Gampong Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie pada 1989; tragedi Simpang KKA atau simpang Kraft di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara pada 1999; dan tragedi Jambu Keupok di Kabupaten Aceh Selatan pada 2003. 

“Ayah saya saat itu masih duduk di bangku SMA dan datang ke lokasi hanya untuk menonton, namun akhirnya tertembak," kata Akbar Maulana, siswa SMKN 1 Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dilansir dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan pada Ahad, 2 Juli 2023.

Akbar yang merupakan anak dari korban tragedi di Simpang KKA itu bercerita ayahnya meninggal saat kejadian itu pada 1999. Hal itu diungkapkan Akbar kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa, 27 Juni lalu saat Jokowi memberikan bantuan sosial ketika kunjungan kerja ke lokasi Rumoh Geudong di Aceh.

Akbar mengaku bersyukur memperoleh bantuan berupa beasiswa tersebut. Dengan uang beasiswa itu, Akbar mau membeli laptop untuk membantunya belajar. Dia juga ingin beli motor untuk memudahkan perjalanan dari rumah ke sekolah.

Beasiswa yang diberikan berupa tabungan dan peralatan sekolah. Pemberian beasiswa tersebut dilakukan oleh Kepala Puslapdik Abdul Kahar dan Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan dan Pemajuan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Rudy Syamsir sehari sebelum kunjungan presiden ke Aceh.

Sebanyak sembilan pelajar korban pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Aceh memperoleh beasiswa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dokumentasi: Kementerian Pendidikan.

Penerima beasiswa pendidikan lainnya Naufal Fakhrydin, siswa kelas 2 SD Nisam Antara, Desa Seumirah, Kabupaten Aceh Utara juga mengaku senang mendapat beasiswa. Naufal mengatakan dirinya bercita-cita ingin menjadi astronot.

“Saya senang menerima uang ini dan akan saya berikan untuk ibu," ujar Naufal. Sementara Naurah Syafiqah yang juga siswa SD Nisan Antara mengatakan uang beasiswa ingin dia belikan baju dan buku.

Kemendikbud Data Anak Korban Pelanggaran HAM Berat

Kepala  Puslapdik, Abdul Kahar menjelaskan, untuk sementara, data anak korban yang berhasil ditelusuri baru sebanyak 77 orang. Dari jumlah itu, 53 orang terdata berada di sekolah dasar dan menengah, sedangkan sisanya putus sekolah atau tidak terdata di satuan pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hubungan Megawati dan Jokowi Renggang karena Manuver Duetkan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024

4 menit lalu

Bagaimana nasib manuver Jokowi yang ingin menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo? Akankah Jokowi terus mendukung Prabowo atau berbalik kembali ke Ganjar Pranowo?
Hubungan Megawati dan Jokowi Renggang karena Manuver Duetkan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024

Megawati Soekarnoputri berang dengan manuver Jokowi yang ingin menduetkan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.


Jokowi Jajal Taksi Terbang EHang 216, Harganya Tembus Rp 8 Miliar

29 menit lalu

Jokowi jajal taksi Terbang EHang 216. (TEMPO/Erwan Hartawan)
Jokowi Jajal Taksi Terbang EHang 216, Harganya Tembus Rp 8 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjajal duduk di dalam taksi terbang EHang 216 disela-sela Hub SPACE 2023, Jumat, 28 September 2023.


Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

2 jam lalu

Warga menyaksikan bendungan air usai pembukaan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, 31 Agustus 2015. Warga dari berbagai daerah di Jawa Barat sengaja datang untuk melihat waduk terbesar ke dua di Indonesia. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Terkini: Mengapa Waduk Indonesia Tidak Capai 10 Persen Korea, KAI Tebar 73 Ribu Tiket Promo

Terkini: Mengapa Waduk Indonesia tidak mencapai 10 persen waduk di Korea, PT KAI tebar 73 tiket promo.


Megawati Ceritakan Varietas Padi MSP yang Dinamai Berdasarkan Inisial Namanya

2 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua partai keenam yang terkaya di Indonesia. Berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2021, Mega memiliki harta kekayaan sebanyak Rp214,2 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Ceritakan Varietas Padi MSP yang Dinamai Berdasarkan Inisial Namanya

Saat Rakernas IV PDIP, Megawati bercerita mengenai varietas padi berdasarkan inisial namanya, tapi ia meminta diganti menjadi Mari Sejahterakan Petani


Hasto Sebut Hari Terakhir Rakernas IV PDIP Bahas Pemenangan Ganjar

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memamerkan Mobil Bioskop PDIP di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 29 September 2023. ANTARA/HO-PDIP
Hasto Sebut Hari Terakhir Rakernas IV PDIP Bahas Pemenangan Ganjar

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan hari terakhir Rakernas IV PDIP diawali dengan pembahasan tentang pemenangan Pilpres 2024.


Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

3 jam lalu

Ilustrasi musim panen. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

Kebijakan sejumlah negara mengerem ekspor bahan pangan membuat Presiden Jokowi waswas. Bagaimana masa Soeharto wacanakan swasembada pangan?


Profil I.J. Kasimo, Penggagas Kasimo Plan untuk Ketahanan Pangan Era Orde Lama

4 jam lalu

IJ Kasimo. Wikipedia
Profil I.J. Kasimo, Penggagas Kasimo Plan untuk Ketahanan Pangan Era Orde Lama

Jokowi khawatir soal sejumlah negara yang menghentikan ekspor beras. Ini profil I.J. Kasimo tokoh ketahanan pangan era orde baru.


Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

4 jam lalu

Sejumlah massa aksi membakar ban dan melakukan orasi dalam aksi bertajuk 'September Hitam, Jawa Barat Lautan Suar' di depan Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat, 29 September 2023. Foto: TEMPO/Ananda Bintang
Peringati Pelanggaran HAM di September Hitam, Ketua BEM Kema Unpad: Bukannya Berkurang Malah Bertambah

Selain peringati pelanggaran HAM, massa aksi demonstrasi juga tuntut PJ Gubernur Bey Machmudin keluar dan temui massa untuk berdialog.


Jokowi Khawatir Soal Ketahanan Pangan, Ini Wacana Swasembada Pangan Orde Lama Lewat Rencana Kasimo

5 jam lalu

Ilustrasi Orang-orangan sawah. AFP PHOTO/ADEK BERRY
Jokowi Khawatir Soal Ketahanan Pangan, Ini Wacana Swasembada Pangan Orde Lama Lewat Rencana Kasimo

Jokowi khawatirkan kondisi ketahanan pangan akibat beberapa negara hentikan ekspor beras. Masa Orde Lama ada Rencana Kasimo swasembada pangan.


Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM

5 jam lalu

Konflik agraria terbaru yaitu terjadi di Pulau Rempang pada 8 September 2023. Hal itu bermula sejak hadirnya Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagai Otorita Batam. Otorita itu memiliki hak pengelolaan atas seluruh tanah di wilayah tersebut. Pulau Rempang menjadi salah satu pulau yang dikelola BP Batam. Pulau Rempang hendak dikosongkan untuk membuat proyek Rempang Eco City. Pulau itu sendiri dianggap sebagai kawasan hutan meskipun dihuni oleh sekira 7.500 penduduk. ANTARA
Pulau Rempang Belum Selesai, Berikut Tanggapan Kritis Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM

Persoalan Pulau Rempang belum selesai, beberapa lembaga menyampaikan tanggapan kritisnya seperti Walhi, Ombudsman, KontraS, NCW, dan Komnas HAM.