Kabupaten Sleman Mulai Terapkan Kebijakan Lima Hari Sekolah untuk TK Hingga SMP

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta akan mulai menerapkan lima hari sekolah mulai semester pertama tahun ajaran 2023/2024. Kebijakan itu berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.

"Kebijakan ini dilaksanakan serentak pada semua sekolah di bawah wewenang Pemkab Sleman dari jenjang TK/PAUD, SD, hingga SMP. Keseluruhan berjumlah 51.359 sekolah," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Sleman, Senin, 3 Juli 2023.

Kabupaten Sleman menjadi kabupaten terakhir di DIY yang menerapkan kebijakan lima hari sekolah.

Menurut Kustini, penerapan kebijakan tersebut telah didahului dengan kajian yang mencakup kesiapan teknis sekolah serta ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia. "Semula akan diterapkan di jenjang SMP dulu, namun setelah dikaji diputuskan untuk dilaksanakan serentak," kata dia.

Dalam penerapan kebijakan lima hari sekolah, pengaturan jadwal belajar diserahkan kepada masing-masing sekolah. Pengaturan jadwal selanjutnya akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Bupati Sleman.

"Kami tetap melakukan evaluasi secara berkala. Diharapkan dengan kebijakan lima hari sekolah, anak-anak bisa berinteraksi lebih baik bersama orang tua dan masyarakat," kata Kustini.

Adapun penerapan kebijakan lima hari sekolah ini, menurut Kustini, merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan karakter siswa melalui berbagai kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. "Selain itu juga untuk memaksimalkan tripusat pendidikan, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Ery Widaryana mengatakan pihaknya telah melakukan kajian, termasuk survei kepada sekolah. "Berdasar hasil kajian, mayoritas responden mendukung penerapan lima hari sekolah," kata dia.

Rinciannya, kesiapan dari aspek sarpras (sarana-prasarana) mencapai 90 persen, wali murid 91,6 persen dan peserta didik 81,9 persen. Adapun beberapa alasan ketidaksiapan, salah satunya menyangkut fasilitas tempat ibadah dan kantin yang belum memadai.

Mengenai persoalan itu, Ery menyarankan sekolah bekerja sama dengan pengelola tempat ibadah di sekitar lingkungan sekolah dan sekolah menganjurkan siswa untuk membawa bekal dari rumah.

"Tahun ini, Dinas Pendidikan ada anggaran makanan tambahan bagi anak TK dan SD yang akan dilaksanakan pada Agustus. Hanya saja karena keterbatasan anggaran, belum bisa menyasar semua sekolah," kata Ery.

Setelah penerapan kebijakan lima hari sekolah, Ery mengatakan sekolah masih boleh melakukan kegiatan pendampingan untuk penguatan karakter siswa pada hari Sabtu jika memang diperlukan.

Pilihan Editor: FSGI Dorong Sekolah Miliki Satgas Khusus untuk Cegah Perundungan