TEMPO.CO, Bandung - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa atau BEM Kema Unpad mengkritik pejabat negara atau menteri yang mengisi kuliah umum di kampusnya. Menurut Ketua BEM Kema Unpad Haikal Febrian Syah, pengisi kuliah umum sebaiknya orang yang layak untuk memberikan pemahaman dan pencerdasan ke mahasiswa.
“Kami tidak masalah dengan orang yang diundang misalnya contoh menteri dan sebagainya tapi tolong kuliah umumnya benar-benar menjelaskan apa yang sesuai judul, tidak sekedar retorika dan pencitraan pencapaian kementerian,” kata Haikal, Rabu, 19 Juli 2023.
Menurut Haikal, daripada mengundang pejabat pemerintahan yang sifatnya pejabat politisi, lebih baik mengundang dosen tamu dari universitas luar Unpad atau profesor yang ahli di bidang kepakarannya. Misalnya yang pernah dilakukan Unpad semasa pandemi.
”Itu lebih menarik, pada sesi diskusi yang ditanyakan benar-benar memberikan pertanyaan yang berbobot,” ujar Haikal.
Pada 2023, setidaknya ada beberapa menteri yang datang memberikan kuliah umum. Ada salah seorang menteri, kata dia, yang menjelaskan soal reformasi birokrasi dengan semangat ketika menjabat bupati. Pertanyaan yang dilontarkan pada sesi diskusi juga dinilainya normatif. “Tidak daging lah kalau kata anak zaman sekarang,” kata Haikal.
Adapun dari pengalamannya sendiri, Haikal pernah diberi titipan pertanyaan jika ingin bertanya ke seorang menteri. Oleh staf protokolernya, dia diminta menanyakan bagaimana cara menjadi menteri.
Haikal pun urung mengangkat tangan untuk bertanya. “Pengalaman saya beberapa kali pertanyaan itu sudah di-setting,” ujarnya.
Haikal berharap Unpad bisa memberikan persyaratan bagi pejabat atau menteri yang akan mengisi kuliah umum dengan topik, seperti evaluasi dan target suatu kementerian dan memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menanyakan soal itu. “Jadi ibaratnya mahasiswa yang bertanya sebagai mitra kritis,” kata dia.
Kepala Kantor Komunikas Publik Unpad Dandi Supriadi mengatakan kedatangan menteri atau pejabat pemerintah ke kampus tidak selamanya berdasarkan undangan. Ada juga permintaan dari kementerian atau lembaga pemerintah karena ada misi road show atau sosialisasi program. “Contohnya seperti kedatangan Menteri Pendidikan, Menteri BUMN, dan Menpan RB,” ujarnya.
Unpad, menurut Dandi, akan menyambut selama materi dari para menteri berhubungan dengan kampus dan peningkatan pengetahuan mahasiswa. Materi kuliah umum bisa berasal dari kementerian atau dari Unpad jika mengundang pejabat atau menteri tertentu.
“Saat mereka melakukan sosialisasi, tentu akan banyak kinerja dan pencapaian yang akan diungkapkan, namun tetap koridornya adalah memberikan pengetahuan kepada sivitas dalam kajian akademis,” kata Dandi.
Masalah porsi menceritakan pencapaian lembaga yang lebih dominan dinilai Dandi sebagai masalah teknis penyampaian dari menteri atau pejabat. Unpad sebagai moderator akan membatasi apabila materinya mendekati ke kampanye politik.
“Karena Unpad melepaskan kepentingan politik siapapun dalam majelis akademik,” kata Dandi.
Dalam kuliah umum, terutama yang diatur oleh agenda kementerian atau lembaga pemerintah, menurut Dandi, tentu ada beberapa teknis public speaking untuk penyampaian materi yang akan disosialisasikan. Salah satunya dengan menjembatani pernyataan melalui pertanyaan yang sudah dipersiapkan.
“Pertanyaan dan jawaban yang disetting dapat dimengerti sebagai upaya untuk menjaga citra narasumber sekaligus untuk menjamin berjalannya sesi diskusi dengan lancar,” kata Dandi.
Pilihan Editor: Kuliah Umum Unpad Undang Ketua KPK Firli Bahuri, BEM Kema Siapkan Aksi Boikot
