Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejumlah Sekolah di Boyolali Tak Penuhi Kuota, Pelaksanaan PPDB Zonasi Akan Dievaluasi

Reporter

image-gnews
Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 SMP Negeri (SMPN) di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah tidak memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2023-2024.

"Ada 10 sekolah dari total 52 SMPN di Boyolali yang tidak memenuhi kuota PPDB pada tahun ini," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali Lasno, Rabu, 26 Juli2023.

Sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya adalah SMPN 2 Selo, SMPN 2 Sambi, SMPN 2 Nogosari, SMPN 2 Klego, SMPN 2 dan 3 Juwangi, SMPN 3 Simo, SMPN 2 Gladagsari serta SMPN 2 dan 3 Cepogo. Lasno menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor kedekatan dengan tempat tinggal.

Contohnya di SMPN 2 Gladagsari yang memiliki daya tampung tiga kelas dengan jumlah 96 kursi. Namun, jumlah siswa yang diterima sebanyak 82 siswa yang artinya masih ada kekurangan 14 kursi.

Menurut Lasno, memang ada kasus di beberapa daerah yang tahun lalu terjangkau zonasi, namun tahun ini tidak. Hal tersebut sesuai dengan faktor jarak, seperti jumlah populasi anak di sekitar sekolah. Kemudian, sistem zonasi yang digunakan dinas dengan menarik garis lurus jarak dari titik kedudukan rumah ketua RT setempat ke sekolah sehingga bukan masing-masing rumah siswa ke sekolah. Jika ada siswa dengan jarak yang sama, maka akan diurutkan dari usia paling tua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, Lasno mengatakan pihaknya akan melakukan sejumlah evaluasi, terutama di jalur zonasi dan afirmasi, meski secara keseluruhan, PPDB berjalan lancar.

Menyinggung soal afirmasi, Lasno menyebut jalur ini memberikan slot khusus pada anak-anak dari keluarga tidak mampu meski pihaknya tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Sebab, jalur afirmasi ini memiliki aturan tertulis, yaitu (diperuntukkan) anak-anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Sehingga, kami belum bisa mengakomodir anak-anak dari keluarga yang bukan pemegang KIP dan program keluarga harapan (PKH)," kata Lasno.

Pilihan Editor: Respons Muhadjir Effendy Soal Kepala Daerah Tolak Zonasi PPDB

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips buat yang Pilih Homeschooling untuk Anak

6 jam lalu

Ilustrasi homeschooling. shutterstock.com
Tips buat yang Pilih Homeschooling untuk Anak

Buat para orang tua yang lebih memilih homeschooling buat anak, bukan belajar di sekolah umum, berikut beberapa tips dari pakar.


Sekolah di Bekasi Ungkap Penganiayaan Anak oleh Orang Tuanya, Sering Disabet Pakai Hanger

4 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan anak. youtube.com
Sekolah di Bekasi Ungkap Penganiayaan Anak oleh Orang Tuanya, Sering Disabet Pakai Hanger

Bocah laki-laki, usia 10 tahun, menjadi korban penganiayaan oleh ayahnya sendiri di sebuah rumah kontrakan di Jatiluhur, Kota Bekasi.


Kunjungi Sekolah di Rempang yang Kena Gas Air Mata, Bahlil Lahadalia: Sudah Belajar Seperti Biasa

6 hari lalu

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengunjungi sekolah di Pulau Rempang, Batam. Dok. ANTARA
Kunjungi Sekolah di Rempang yang Kena Gas Air Mata, Bahlil Lahadalia: Sudah Belajar Seperti Biasa

Kericuhan pecah di Pulau Rempang saat petugas BP Batam datang untuk melakukan pengukuran lahan.


Dugaan Pungli Sekolah di Depok, Pimpinan DPRD Minta Disdik Jabar Pecat Guru dan Kepsek yang Terlibat

6 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Dugaan Pungli Sekolah di Depok, Pimpinan DPRD Minta Disdik Jabar Pecat Guru dan Kepsek yang Terlibat

Sejumlah orang tua SMA negeri di Kota Depok melaporkan dugaan pungli dengan modus dana sumbangan pendidikan


Sumbangan Sekolah Tidak Boleh untuk Pembangunan Fisik, SMKN 1 Depok Dinilai Melanggar Pergub

7 hari lalu

SMKN 1 Kota Depok. YouTube
Sumbangan Sekolah Tidak Boleh untuk Pembangunan Fisik, SMKN 1 Depok Dinilai Melanggar Pergub

Menurut anggota DPRD Jabar pembangunan fisik sekolah harus dianggarkan pemerintah, tidak boleh dibebankan kepada wali murid.


Pengertian OSIS, Sejarah, Tujuan dan Fungsinya

7 hari lalu

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). wikipedia.org
Pengertian OSIS, Sejarah, Tujuan dan Fungsinya

OSIS menjadi satu-satunya organisasi siswa sah di sekolah yang mencakup semua kelompok kegiatan pelajar di suatu sekolah.


Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

8 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.


Soal Praktik Pungli di Sekolah, Irjen Kemendikbud Minta Inspektorat Daerah Buka Kanal Pelaporan

8 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Soal Praktik Pungli di Sekolah, Irjen Kemendikbud Minta Inspektorat Daerah Buka Kanal Pelaporan

Kemendikbudristek memaparkan pembagian kewenangan pemerintah dalam menangani kasus terkait pungli seperti yang terjadi di Bogor.


Komnas HAM ke Rempang, Temukan Selongsong Peluru Gas Air Mata di Atap Sekolah

8 hari lalu

Selongsong peluru gas air mata yang ditemukan Komnas HAM di atas atap SDN 24 Galang, Pulau Rempang, Kota Batam. Foto Istimewa
Komnas HAM ke Rempang, Temukan Selongsong Peluru Gas Air Mata di Atap Sekolah

Meskipun kejadian sudah berlangsung 10 hari yang lalu, Komnas HAM saat berkunjung ke sekolah masih menemukan adanya selongsong peluru gas air mata.


Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

8 hari lalu

Sejumlah wali murid bersama massa yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar melakukan aksi Ngaruwat Massal PPDB 2023 di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023. Aksi itu diikuti para orang tua yang kesulitan memasukan anaknya ke sekolah negeri akibat sistem zonasi dan dugaan kecurangan pada PPDB 2023. TEMPO/Prima Mulia
Evaluasi Kemendikbudristek tentang PPDB Zonasi: Paling Banyak Manipulasi KK

Penyimpangan terbanyak dalam seleksi PPDB adalah manipulasi kartu keluarga (KK).