Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaringan Pribadi Virtual VPN Dilarang di Negara Ini dengan Alasan Keamanan

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ilustrasi penggunaan VPN (Pixabay)
Ilustrasi penggunaan VPN (Pixabay)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia berencana memblokir Jaringan Pribadi Virtual (VPN) dan protokol tertentu yang dianggap oleh komisi ahli sebagai ancaman, kantor berita negara RIA melaporkan mengutip korespondensi dari kementerian digital.

Mengutip Reuters, Senin, 13 November 2023, permintaan layanan VPN melonjak setelah Rusia membatasi akses ke beberapa media sosial Barat setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan ke Ukraina pada Februari 2022.

Undang-undang Rusia tahun 2017 mewajibkan penyedia teknologi VPN untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Rusia dan membatasi akses ke konten yang dilarang oleh Rusia atau dilarang sendiri.

Banyak layanan VPN yang masih digunakan secara luas di seluruh Rusia dan telah terjadi perdebatan publik di kalangan anggota parlemen tentang seberapa jauh tindakan yang harus dilakukan dalam memblokir layanan VPN yang masih mengizinkan akses ke informasi terlarang dan juga sejumlah informasi lainnya.

RIA mengutip balasan dari kementerian digital terhadap pidato anggota parlemen Anton Tkachev yang menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang menurutnya merupakan rencana untuk memblokir semua VPN, sebuah langkah yang menurutnya akan meningkatkan tekanan pada orang Rusia dengan melarang mereka menggunakan beberapa peralatan rumah tangga sederhana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Berdasarkan keputusan komisi ahli, penyaringan layanan VPN dan protokol VPN tertentu dapat dilakukan pada jaringan komunikasi seluler untuk lalu lintas asing yang diidentifikasi sebagai ancaman,” RIA mengutip pernyataan kementerian.

RIA mengatakan kementerian mengatakan bahwa pengelakan pembatasan informasi tertentu dianggap sebagai ancaman.

Pilihan Editor: Prakiraan Cuaca BMKG: Cuaca Berawan dan Hujan Ringan-Sedang Mendominasi Wilayah Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

Wacana penambahan menteri menjadi 40 Kementerian dalam Kabinet Prabowo sedang ramai dibahas, Gerindra pun mendukung.


Siapakah Andrei Belousov, Menteri Pertahanan Pilihan Putin?

2 jam lalu

Andrei Belousov. REUTERS
Siapakah Andrei Belousov, Menteri Pertahanan Pilihan Putin?

Presiden Rusia Vladimir Putin secara mengejutkan mengusulkan Andrei Belousov, seorang sipil ekonom menjadi menteri pertahanan.


BPJS Kesehatan Minta Maaf soal Jaringan Eror, Layanan Kembali Normal

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Minta Maaf soal Jaringan Eror, Layanan Kembali Normal

Jaringan BPJS Kesehatan dilaporkan eror pada Senin, 13 Mei 2024. BPJS pun sempat menjadi trending topic di media sosial X.


Rusia Rebut 5 Desa di Kharkiv dari Ukraina Lewat Pertempuran Sengit

23 jam lalu

Rusia Rebut 5 Desa di Kharkiv dari Ukraina Lewat Pertempuran Sengit

Rusia merebut lima desa dari Ukraina di wilayah Kharkiv. Rusia melakukan serangan besar-besaran di akhir pekan lalu.


Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan sebelum Prabowo Dilantik

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.


Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

2 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto. Foto: Tim Media Prabowo
Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.


PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

2 hari lalu

Mardani Ali Sera. Dok TEMPO
PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.


Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

2 hari lalu

Pedagang memajang foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 masih berjalan dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan Apindo agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan.


Plus Minus KTT Perdamaian Ukraina di Swiss

2 hari lalu

Pekerja kota menurunkan patung Mykola Schors, seorang komandan lapangan Soviet selama Perang Saudara Rusia, di tengah invasi Rusia yang sedang berlangsung, di Kyiv, Ukraina 9 Desember 2023. REUTERS/Gleb Garanich
Plus Minus KTT Perdamaian Ukraina di Swiss

Rusia tidak diundang ke pertemuan tanggal 15-16 Juni 2024 dalam KTT Perdamaian Ukraina di Lucerne, Swiss.


PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

Respons PPP soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.