TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan peserta meriahkan kegiatan bertajuk cerdas berpolitik untuk kebijakan yang berpihak pada kesehatan publik. Kegiatan ini diusung oleh Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bekerja sama dengan BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI dan Tempo Media Group.
Kegiatan ini digelar selama dua pekan, mulai dari 2 hingga 14 Desember 2023 kemarin. Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, 100 peserta hadir secara luring dan tiga ribu penonton memeriahkan lewat streaming youtube.
Latar belakang diadakannya kegiatan tersebut bermula dari keresahan terhadap isu kesehatan yang menjadi isu minor dalam perumusan kebijakan. IYCTC menilai bahwa momen pemilu 2024 bisa menjadi pengingat untuk mendorong narasi progresif dari capres dan cawapres terhadap isu kesehatan publik.
IYCTC melihat ada masalah kesehatan di Indonesia yang ditandai sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) menyatakan 70,2 juta penduduk Indonesia adalah perokok.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Eva Susanti mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia. Perilaku merokok masih menjadi ancaman dan hasil studi menyebut kalau perokok berisiko terkena penyakit dan kematian dini.
"Indonesia memandang peran anak muda sangat penting, U menyebutkan bahwa pemerintah wajib berpartisipasi aktif secara inklusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Maka dalam IYTCT #2 juga menghadirkan perwakilan pemuda dalam talk show muda berpolitik," kata Eva dari keterangan yang diterima Tempo pada Jumat 15 Desember 2023.
Momentum Politik untuk Kesehatan Publik
Selaku Program Manager IYCTC, Ni Made Shellasih menyampaikan, talk show yang digelar di kegiatan ini menyoroti Indonesia yang berada di urutan perokok tertinggi di Asia. Secara tidak langsung kegiatan ini juga memberikan otokritik terhadap pemerintah Indonesia sebab tidak optimal dalam mengatur konsumsi rokok.
Bahkan, Shellasih mencontohkan terhadap tidak selesainya regulasi yang mengatur tentang konsumsi rokok di Indonesia. Padahal UU Kesehatan Omnibus Law yang baru ataupun pada proses deadlocknya wacana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengendalian Bahan Mengandung Zat Adiktif seharusnya sudah direvisi sejak 208. "Namun berakhir tidak selesai," ujar Shellasih.
"Rokok produk legal tapi tidak normal, maka perlu dikendalikan konsumsinya. Saat ini pemerintah sedang menyusun RPP Kesehatan yang salah satunya mengatur tentang pasal zat adiktif. Kami mendesak agar kebijakan ini regulasinya diperkuat," kata Shellasih.
Public Affairs Lead Bijak Memilih, Try Luthfi Nugroho menyampaikan, momentum politik serupa kini penting bagi anak muda untuk mengetahui rekam jejak dari para capres, cawapres, legislatif maupun eksekutif. "Kita harus mengetahui isu apa yang mau kita perjuangkan, misalkan tentang pengendalian rokok dan mengetahui partai politik mana yang mendukung isu ini," ujar Luthfi.
Luthfi menyebut bahwa Bijak Memilih menyediakan informasi untuk mengetahui rekam jejak dari para peserta Pemilu 2024, terutama yang mendukung atau tidaknya terhadap isu kesehatan publik serupa rokok ini. "Kalau melihat dari ketiga capres, mereka semua peduli pada isu anak dan kesehatan ibu. Kalau aspek rokok, tidak ada yang spesifik menyebutkan itu. Tapi lebih ke pola hidup sehat. Maka gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya," ucap Luthfi.
Pilihan Editor: Covid RI Naik Jelang Libur Nataru, Pemerintah akan Wajibkan Pakai Masker Kembali?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
