Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantah Menteri Amran, Walhi Tegaskan Food Estate di Kalteng Picu Bencana

image-gnews
Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah membantah klaim Kementerian Pertanian yang menyebutkan proyek food estate di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai itu berhasil. Kebalikan dari klaim itu, Walhi menilai proyek food estate justru memperparah krisis ekologis serta merusak ekosistem hutan dan gambut di Kalimantan Tengah.

"Menjadi pemicu kebakaran hutan dan bencana polusi asap," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng, Bayu Herinata, dalam webinar yang diselenggarakan Eksekutif Nasional Walhi, Jumat, 26 Januari 2024. 

Bayu juga menegaskan bahwa food estate Kalimantan Tengah telah merampas ruang hidup dan tani masyarakat. Khusus masyarakat adat, hutan yang sebelumnya jadi sumber penghidupan dan ekonomi dan lahan pertanian pangan lokal, disebutkan Bayu, telah dikonversi jadi lahan singkong. "Menyebabkan bencana ekologi," kata Bayu menambahkan.  

Sebelumnya, di tengah pro dan kontra pembangunan food estate buntut debat cawapres kedua pada Ahad, 21 Januari lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan keberhasilan panen jagung di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan food estate tersebut sudah menghasilkan panen jagung sebanyak 6,5 ton per hektare

Menurut Amran, untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan di Gunung Mas dipujinya sudah mampu memberikan produksi yang baik. "Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi, dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” kata Amran dalam keterangannya, Rabu, 24 Januari 2024.

Dengan keberhasilan panen jagung itu, Menteri Amran mengklaim bukti bahwa teknologi pertanian yang diterapkan pada food estate telah tepat dan sesuai dengan harapan. Dia menyampaikan itu meski sebelumnya viral di media sosial kritik bahwa penanaman jagung itu dilakukan menggunakan media tanam dalam polybag--bukan di tanah di lahan yang ada.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Kalimantan Tengah, Bayu menambahkan, pemerintah membuat dua proyek food estate atau kawasan lumbung pangan. Proyek pertama yakni food estate padi yang mengambil lokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Total lahan yang direncanakan seluas  165 ribu hektare.

"Keseluruhan lahan berada di ekosistem hutan dan gambut yang berada di kabupaten tersebut," katanya.

Selain itu, food estate singkong yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau. Luasnya sekitar 31 ribu hektare untuk perencanaan. "Mayoritas di Gunung Mas, dialokasikan dari kawasan hutan, spesifik di kawasan hutan, beda dengan food estate padi yang sebagian besar lahan gambut," kata dia.

Dalam dua food estate itu, kata Bayu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengandeng BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia.

Pilihan Editor: Studi 120 Mahasiswa ITB Terhambat Karena Tunggak UKT, Ini Solusi yang Ditawarkan Kampus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


WALHI Bangka Belitung dan Masyarakat Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah Batu Beriga

4 jam lalu

Salah satu pelaksanaan ritual Taber Laut di Pulau Bangka yang dilaksanakan di Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada 5 Juni 2022. Dok. Istimewa
WALHI Bangka Belitung dan Masyarakat Tuntut Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah Batu Beriga

Kandungan logam berat (Pb, Cd, Cr) pada limbah cair kegiatan penambangan timah, menjadi bahan pencemar lingkungan.


Walhi Beberkan Kondisi Terkini di Pulau Rempang: Masyarakat Diadu Domba oleh Pemerintah

9 jam lalu

Warga memasang spanduk tolak relokasi saat acara halalbihalal di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Walhi Beberkan Kondisi Terkini di Pulau Rempang: Masyarakat Diadu Domba oleh Pemerintah

Tim solidaritas nasional untuk Rempang membeberkan kondisi di Rempang saat ini tidak sedang baik-baik saja.


Wagub Kalteng Edy Pratowo Bakal Maju dalam Pilkada 2024

4 hari lalu

Wakil Gubenur Kalimantan Tengah Edy Pratowo. ANTARA/Muhammad Arif Hidayat
Wagub Kalteng Edy Pratowo Bakal Maju dalam Pilkada 2024

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menyatakan siap maju dalam Pilkada 2024.


Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

4 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 29 April 2024. SYL disangkakan dengan Pasal 12 huruf e dan 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.


Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

11 hari lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak


Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

13 hari lalu

Perkebunan kelapa sawit PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.


22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

13 hari lalu

Perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dilihat dari atas pada Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.


Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

14 hari lalu

Walhi mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana penghapusan Amdal dan IMB dalam pengurusan perizinan investasi.  TEMPO/Galuh Putri Riyanto
Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.


Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

15 hari lalu

Pesan penawaran pinjaman online yang ada di gawai saat rilis kasus di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 15 Oktober 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.


Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

15 hari lalu

YLKI Catat Pinjol Ilegal Jadi Aduan Konsumen Tertinggi Selama 2023
Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.