TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menandatangani kerja sama peminjaman lahan 500,08 hektare di Waingapu untuk pembangunan proyek shrimp estate atau tambak udang modern oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penandatangan kerja sama itu berlangsung di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024. "Sudah tanda tangan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumba Timur, Markus, Jumat, 9 Februari 2024.
Menurut Markus, kebutuhan lahan untuk shrimp estate mencapai 3.700 hektare. Sisa lahan yang dipakai adalah lahan hak guna usaha (HGU) milik PT Ade Agro Industri. "Dulunya untu tanaman kapas, selanjutnya perkebunan jagung. Terakhir perkebunan sorgum. Dari sekian hektare itu tidak semua ditanami. Banyak juga belum dimanfaatkan, di dalamnya juga ada lahan pemda," ujarnya.
Dalam perjanjian pemakaian lahan itu, Pemda Sumba Timur meminta KKP memasukkan poin memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. "Kami sudah menyekolahkan putra-putri Sumba Timur ke Poltek Perikanan milik KKP," ucapnya. Terdapat sekitar 300 anak Sumba Timur yang bersekolah perikanan dalam 4 tahun terakhir di 10 Politeknik Perikanan milik KKP. "Di Sumba Timur juga ada kampus yang punya prodi perikanan. Kami sekolahkan anak-anak Sumba juga di sana."
Selain di teknis perikanan, Markus juga menyatakan, kuota untuk tenaga keamanan diharapkan diambil dari orang Sumba Timur. "Kalau memang kebutuhan spesifikasinya tidak ada di Sumba bisa pakai tenaga kerja dari luar," ucap dia.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB. Haeru Rahayu, mengatakan program shrimp estate digeber untuk mencapai target produksi 2 juta ton udang per tahun. Melalui program shrimp estate, KKP akan menggulirkan dua proyek, yakni membangun percontohan (modelling) dan merevitalisasi tambak tradisional di 13 daerah sentra produksi udang nasional.
Pembangunan tambak udang di Sumba Timur merupakan bagian dari proyek modelling. Menurut Haeru, proyek percontohan ini diharapkan akan menarik minat pihak swasta untuk turut dalam program revitalisasi tambak udang tradisional, yang ditargetkan bisa mencakup area seluas 9.000 hektare.
Proyek pemerintah ini mendapat kritik dari lembaga yang bergerak di bidang lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menilai pengembangan proyek shrimp estate dapat mengancam ekosistem mangrove. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Parid Ridwanuddin mengatakan, proyek ini memiliki konsep yang sama dengan food estate yang terbukti telah gagal dan merusak lingkungan.
Parid menjelaskan, shrimp estate yang tengah dibangun oleh pemerintah itu berfokus pada komoditas udang vaname. Komoditas itu dipilih karena mempunyai pasar yang tinggi di luar negeri dan domestik. Lokasi proyek shrimp estate, di antaranya di Kebumen Jawa Tengah. KKP kini meresmikan lagi shrimp estate di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Lahan pesisir yang dibuka di Sumba, ujar Parid, sangat luas sehingga berdampak pada semakin menyusutnya ekosistem mangrove.
IRSYAN HASYIM
