TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.
Pada Jumat, 19 April 2024, di Jakarta, Indonesia — Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pasifik, bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk Environmental Justice Foundation dan Basel Action Network, mengirimkan surat ke kantor Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk mendesak para pemimpin ASEAN agar mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung mengenai instrumen global demi mengakhiri pencemaran plastik.
Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari seluruh Asia dan dunia. Delegasi dari negara-negara anggota ASEAN— bersama dengan sekitar 170 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berkumpul di Ottawa, Kanada, untuk pertemuan keempat Intergovernmental Negotiating Committee (INC-4) guna mengembangkan instrumen yang mengikat secara hukum internasional untuk mengakhiri pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut, pada tanggal 23 sampai dengan 29 April 2024 mendatang.
Asia Tenggara, yang sebagian besar merupakan negara kepulauan dengan pulau-pulau yang terkena dampak parah dari sampah laut, juga tercemar di berbagai tahap sepanjang rantai pasokan plastik, mulai dari ekstraksi bahan bakar fosil hingga pembuatan plastik dan produk plastik, transportasi, penggunaan, serta pembuangan.
Negara-negara di Asia Tenggara juga menjadi korban perdagangan sampah plastik ilegal yang terus-menerus dari negara-negara maju, menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Dari plastik sekali pakai hingga mikroplastik dan polusi beracun dari pembakaran, produksi plastik global yang tidak terkendali akan terus menjadikan komunitas di Asia Tenggara sebagai pihak yang paling banyak terkena beban pencemaran beracun kecuali negara-negara ASEAN mengambil tindakan.
“Para pemimpin ASEAN harus memanfaatkan Perjanjian Plastik Global untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dalam pembuangan sampah dan mendorong akuntabilitas pada
pemerintahan negara bagian utara yang selalu menggambarkan kawasan ini (Asia Tenggara) sebagai wilayah yang paling mencemari secara global, dengan maksud menciptakan permintaan palsu terhadap teknologi penanganan sampah yang pada akhirnya juga menghasilkan polusi dalam berbagai kerja sama pembangunan, sementara sebenarnya mereka (masih) membuang sampah plastik di perbatasan wilayah kita,” kata
Deputy Director for Campaigns of Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Asia Pacific, Mayang Azurin, melalui keterangan tertulis, Jumat.
“Kami mendesak ASEAN untuk menjaga wilayah ini sebagai tempat solusi yang bermanfaat, berkelanjutan, dan terbukti dengan memastikan Perjanjian Plastik Global yang ambisius,” Mayang menambahkan.
Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan kepada para
delegasi ASEAN untuk mengambil langkah konkret dalam perjanjian mengikat yang benar-benar mengatasi pencemaran di seluruh siklus hidup plastik, dengan memprioritaskan pengurangan produksi plastik global dan secara bertahap menghentikan
penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk polimer yang membentuk plastik.
International Pollutants Elimination Network (IPEN) Southeast and East Asia Regional Coordinator, Chinkie Pelino-Golle, menyebutkan sudah waktunya untuk mengakhiri kolonialisme sampah selama beberapa dekade; menghilangkan racun; memastikan transparansi dan jejak keberadaan bahan kimia di seluruh siklus hidup plastik; meningkatkan infrastruktur penggunaan kembali dan isi ulang; menerapkan tanggung jawab produsen yang diperluas; menjaga hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat atas kesehatan, udara bersih dan air; mendukung transisi yang adil; dan mengakhiri solusi-solusi palsu, seperti kredit plastik dan teknologi yang tidak mengatasi pencemaran pada sumbernya, serta pengganti plastik yang disayangkan seperti plastik biodegradable yang hanya memperburuk masalah.
Dengan hanya beberapa bulan tersisa untuk negosiasi perjanjian, kata dia, INC-4 merupakan pengingat penting bagi negara-negara anggota (PBB) untuk melindungi hak-hak rakyat mereka yang mata pencaharian, kesejahteraan, keadilan antar-generasi, dan keadilan gender semuanya tergantung pada nasib perjanjian yang prospektif.
"Kami menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk bernegosiasi tentang
perjanjian plastik yang mengandung ketentuan pengendalian yang kuat dan mengikat secara hukum untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan," kata Chinkie.
"Untuk melakukannya, solusi yang mencegah dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk penghapusan bahan kimia beracun dan peningkatan transparansi serta jejak keberadaan sepanjang siklus hidup plastik, harus diprioritaskan,” Chinkie menambahkan.
Koalisi organisasi masyarakat sipil ini juga menekankan bagaimana ASEAN dapat membuka jalan bagi perjanjian yang efektif, mencatat banyaknya solusi yang dipimpin oleh warga di Asia Tenggara dan upaya yang telah ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah nasional di wilayah ini untuk menerapkan kebijakan demi menekan pencemaran plastik.
Senior Campaigner and Southeast Asia Plastic Project Manager of the Environmental Justice Foundation, Salisa Traipipitsiriwat, menyebutkan sudah saatnya menerapkan pendekatan-pendekatan ini secara global dengan perjanjian yang mengikat secara hukum.
“ASEAN sangat penting dalam menerapkan solusi kreatif dan praktis untuk memerangi pencemaran plastik. Namun, sudah terlalu lama kawasan ini mengalami kelebihan pasokan kemasan plastik yang bermasalah, sekali pakai, dan tidak perlu, yang seringkali mengandung bahan kimia beracun yang tidak diregulasi,” kata Salisa Traipipitsiriwat.
Menurut dia, infrastruktur yang tidak memadai dan kesenjangan kebijakan telah menyebabkan tidak efektifnya solusi yang menjaga bisnis tetap berjalan seperti biasa. Perjanjian Plastik Global mewakili peluang unik bagi para pemimpin ASEAN untuk menunjukkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan mereka dalam mengatasi pencemaran plastik. "INC-4 dan INC-5 adalah saat yang penting bagi para pemimpin ASEAN—para pemimpin kita—untuk menuntut perjanjian yang kuat dan ambisius yang menempatkan manusia dan planet bumi sebagai prioritas utama,” ungkapnya.
Setelah INC-4, negara-negara anggota PBB akan berkumpul kembali pada bulan
November 2024 di Korea Selatan untuk putaran kelima dan terakhir dari negosiasi. Abdul Ghofar, Pollution and Urban Justice Campaigner of Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) mengatakan negara-negara ASEAN telah menjadi tempat di mana negara-negara maju membuang sampah mereka atas nama perdagangan sampah.
ASEAN juga merupakan pasar terbesar bagi perusahaan multinasional yang memproduksi jutaan ton sampah plastik, terutama kemasan sachet. "Mereka mendapatkan keuntungan, sementara kita mendapatkan masalah. Perjanjian Plastik Global adalah kesempatan besar bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan sumber utama pencemaran plastik, tetapi kita adalah sumber solusi untuk mengatasi pencemaran plastik," kata Ghofar.
"Kami sebagai warga ASEAN berharap bahwa para pemimpin ASEAN dapat memberikan contoh dengan mendukung upaya untuk mengakhiri kolonialisme sampah, mengurangi produksi plastik, dan mengintegrasikan ekosistem penggunaan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari," dia menambahkan.
Sedangkan, Senior Research Officer of Consumers' Association of Penang & Sahabat Alam Malaysia, Mageswari Sangaralingam, mengatakan bahwa kita tidak bisa mengatasi krisis plastik hanya dengan daur ulang. Menurut dia, pemikiran tentang sirkularitas atau keberlanjutan plastik adalah narasi yang salah. Dunia perlu menghentikan produksi plastik yang tidak perlu dan berbahaya, serta mengurangi produksi plastik secara keseluruhan, sambil memastikan transisi yang adil bagi kelompok yang paling rentan, komunitas adat, dan pekerja di sepanjang rantai nilai plastik, termasuk para pemulung, pekerja sampah, dan mereka yang bekerja dalam rantai nilai daur ulang. "ASEAN harus menjadi yang terdepan karena komunitas kami memiliki solusi untuk mengakhiri krisis plastik," kata dia.
Coordinator/Country Director of Vietnam Zero-Waste Alliance/Pacific Environment Vietnam, Xuan Quach, mengatakan ada banyak hambatan besar dalam kemajuan perjanjian ini, salah satunya adalah bagaimana memastikan transisi yang adil dalam rancangan perjanjian tersebut. Hal ini mungkin terkait dengan ketentuan pengecualian.
Ada kebutuhan besar akan penelitian ilmiah untuk memberikan kriteria dan indikator untuk menentukan hak pengecualian bagi negara anggota. "Break Free From Plastic dapat mengusulkan untuk memasukkan kriteria dan indikator yang menentukan hak pengecualian dalam lampiran dan melakukan pengembangan terhadap rangkaian kriteria dan indikator ini. Selain itu, penerapan wajib ketentuan mengenai ‘desain produk, komposisi dan kinerja’ secara global akan menciptakan peluang bagi semua negara anggota untuk bertindak bersama dalam kerja sama yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasokan global menuju produksi dan konsumsi plastik berkelanjutan," ungkapnya.
Pilihan Editor: Abu Vulkanik Gunung Ruang Berdampak Hingga Kalimantan dan Maluku, BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada
