Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

Reporter

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terakhir data sistem pemantauan hutan memperlihatkan tingkat deforestasi Indonesia mengalami penurunan signifikan.

"Dalam tiga dekade terakhir tingkat deforestasi Indonesia telah menurun secara signifikan," kata Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto dalam acara di sela-sela Forum PBB untuk Hutan atau United Nations Forum on Forest (UNFF) di New York, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat 10 Mei 2024, seperti dilansir Antara.

Agus mengatakan, tingkat deforestasi secara netto turun 8,4 persen di antara periode 2021-2022, dengan penurunan deforestasi secara bruto mencapai 14,1 persen. Deforestasi netto Indonesia dalam periode 2021-2022 sebesar 104 ribu hektare, dibanding pada 2020-2021 sebesar 113,5 ribu hektare.

Menurut Agus, data ini diperoleh dari hasil pengolahan data, baik penginderaan jauh maupun pemeriksaan di lapangan atau kombinasi secara hibrida. Indonesia sendiri telah memiliki Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) untuk mengetahui kondisi hutan saat ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agus menjelaskan, Indonesia memiliki 23 kelas jenis tutupan lahan dibagi dalam area hutan dan bukan hutan. Area hutan termasuk hutan alami dan buatan serta bukan hutan, termasuk jenis vegetasi lain dan campuran. "Data tutupan lahan itu digunakan sebagai pertimbangan utama dalam formulasi kebijakan nasional dalam mengimplementasikan praktik manajemen hutan berkelanjutan," ujarnya.

Indonesia hadir UNFF ke-19 yang digelar di kantor pusat PBB di New York, pada 6-10 Mei 2024. Delegasi Indonesia, dipimpin oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Alue Dohong, terlibat dalam berbagai pembahasan mengenai kebijakan hutan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

8 jam lalu

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA /Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf
Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

Presiden Jokowi menilai PBB perlu bertindak lebih menyelesaikan akar persoalan konflik, yakni pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.


Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

8 jam lalu

Warga Timor Leste saat berbelanja di pasar Mahuitas, Lamaknen, Nusa Tenggara Timur, 12 Oktober 2015. Warga Timor Leste yang tinggal di perbatasan lebih memilih berbelanja di Indonesia karena letaknya lebih dekat dan harga yang lebih murah. ANTARA/Prasetyo Utomo
Kilas Balik Timor Timur Jadi Negara Timor Leste, Apa yang Terjadi Usai Referendum 2002?

Timor Timur atau yang sekarang disebut Timor Leste menjadi sebuah negara berdaulat 22 tahun lalu. Sebelumnya dilakukan referendum.


MA Kabulkan Uji Materiil, KLHK Kaji Tindakan Hukum terhadap Pembakaran Lahan di Perkebunan Tebu Lampung

13 jam lalu

Direkrut Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
MA Kabulkan Uji Materiil, KLHK Kaji Tindakan Hukum terhadap Pembakaran Lahan di Perkebunan Tebu Lampung

KLHK mengkaji upaya hukum terhadap praktik pembakaran lahan dalam aktivitas panen di perkebunan tebu di Provinsi Lampung.


Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

19 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui Tempo di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024. Dia memberikan komentar soal keterangan empat menteri dalam sidang lanjutan sengketa pilpres. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apa langkah Yusril ke depannya?


4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

19 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

Fahri Bachmid resmi menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Berikut sederet faktanya.


Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

19 jam lalu

Seseorang memegang bendera Palestina saat demonstran berbaris menuntut gencatan senjata dan diakhirinya serangan Israel di Gaza, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 19 Maret 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

Berikut alasan negara-negara di Pasifik menolak status anggota penuh Palestina di PBB.


Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 hari lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.


UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

1 hari lalu

Pengungsi Palestina yang berlindung di sebuah sekolah meninggalkan Rafah setelah pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur Kota Gaza selatan, di Jalur Gaza selatan 13 Mei 2024. REUTERS/Mohammed Salem
UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

Hampir separuh dari penduduk Rafah sudah meninggalkan wilayah itu sejak Israel melakukan serangan besar-besaran.


Gakkum KLHK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Berupa Sisik Trenggiling di Bukittinggi

2 hari lalu

Trenggiling. (ANTARA/HO-BKSDA Sumbar)
Gakkum KLHK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Berupa Sisik Trenggiling di Bukittinggi

Balai Penegakkan Hukum KLHK Wilayah Sumatera menetapkan tiga tersangka kasus perdagangan satwa dilindungi berupa 7,74 kilogram sisik trenggiling.


PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

2 hari lalu

Pengesahan Resolusi PBB mengenai Penanganan Anak yang Terasosiasi dengan Kelompok Teroris yang diajukan Indonesia pada Pertemuan ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (CCPCJ) yang berlangsung pada 13-17 Mei 2024, di Wina, Austria. sumber: dokumen KBRI Wina
PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

PBB melalui UNODC mengesahkan resolusi yang diajukan Indonesia mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris.