Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MA Kabulkan Uji Materiil, KLHK Kaji Tindakan Hukum terhadap Pembakaran Lahan di Perkebunan Tebu Lampung

image-gnews
Direkrut Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Direkrut Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, saat konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengidentifikasi setidaknya 20 ribu hektare perkebunan tebu di Provinsi Lampung yang ditengarai dipanen dengan cara dibakar. Pembakaran lahan secara berulang sejak 2021 itu dinilai telah menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan meningkatkan emisi karbon di udara.

"Pada periode 2021 kami menemukan lahan perkebunan tebu seluas 5.400 hektare dibakar. Lalu di 2023 kami menemukan sekitar 14 ribu hektare lahan yang dibakar. Lokasinya pemantauan ini hanya kami cek di dua perusahaan, belum seluruhnya," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, dalam konferensi pers di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024.

Rasio menyatakan timnya telah ke lapangan untuk menyelidiki kasus dugaan pencemaran lingkungan ini. Namun ternyata, kata dia, pembakaran lahan dalam pemanenan tebu diizinkan oleh pemerintah setempat melalui penerbitan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tebu. 

Menurut Rasio, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 sebenarnya telah direvisi lewat penerbitan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023. Tapi isi dari kebijakan baru tersebut dinilai lebih parah sebab memperbolehkan perusahaan membakar lahan perkebunan tebu secara sembarangan dan bersamaan tanpa alat cek kualitas udara.

Cara panen tebu dengan dibakar telah meresahkan masyarakat Provinsi Lampung. Rasio memaparkan, website KLHK telah menerima sedikitnya lima aduan masyarakat ihwal permasalahan ini. Hasil pantauan siber di media sosial juga menemukan banyak unggahan berisi keluhan masyarakat atas pembakaran lahan tebu di Lampung. "Kami tidak tinggal diam, seluruh laporan dan data di lapangan kami tampung," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas dasar tersebut, KLHK pada Januari lalu mengajukan uji materiil alias judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023. MA mengabulkan permohonan tersebut pada 19 Maret lalu. Putusan MA Nomor 1 P/HUM/2024 itu memerintahkan pencabutan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023.

"Kami mengapresiasi kebijaksanaan hakim karena mau mengabulkan uji materiil terhadap kebijakan ini," kata Rasio. 

Saat ini, menurut Rasio, KLHK tengah membicarakan langkah lanjutan atas putusan tersebut. KLHK, kata dia, akan berupaya menuntaskan segala kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas panen tebu dengan cara dibakar di Lampung. "Instrumen penegakannya sedang dibicarakan, unsur pidana bisa saja diterapkan," ujarnya. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

39 menit lalu

Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso (tengah), memberikan salam seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis di PN Jakarta Pusat, Jakarta, 27 Oktober 2016. Jessica menyatakan tidak terima akan keputusan Majelis Hakim. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).


KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

KLHK akan kaji data Komisi Eropa yang menyebut Indonesia menyumbang emisi 1,24 Gt setara CO2e atau 2,3% emisi GRK global.


Asisten Gazalba Saleh Mengaku Diperintah Membuat Resume Putusan Perkara di MA Lewat Secarik Kertas

1 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Asisten Gazalba Saleh Mengaku Diperintah Membuat Resume Putusan Perkara di MA Lewat Secarik Kertas

Jaksa KPK menghadirkan asisten Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, untuk bersaksi dalam sidang dugaan gratifikasi


KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) usai membuat berita acara pemeriksaan di Komisi Yudisial (KY) pada Kamis, 18 Juli 2024. Gradasi sebelumnya melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung terkait perkara batas usia minimal kepala daerah. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY memproses dugaan pelanggaran kode etik tiga hakim Mahkamah Agung yang mengubah tafsir batas usia kepala daerah pada saat dilantik.


Pertama Kali, IDF Akui Kekurangan Tank dan Tentara setelah Serangan Balas Dendam ke Gaza

1 hari lalu

Tentara Israel berjalan di samping kendaraan militer di dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Israel selatan, 8 Mei 2024. REUTERS/Ammar Awad TPX
Pertama Kali, IDF Akui Kekurangan Tank dan Tentara setelah Serangan Balas Dendam ke Gaza

Militer Israel (IDF) mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa menderita kehilangan tank yang rusak dalam serangan balas dendam ke Gaza


Wacana Pulau Sampah di Jakarta, KLHK Ingatkan Tak Ada TPA Baru Mulai 2030

2 hari lalu

Foto udara pembangunan fasilitas pengelolaan sampah Landfill Mining dan RDF Plant di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 10 Oktober 2022. Pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah endapan sampah menjadi bahan bakar tersebut pembangunannya telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Wacana Pulau Sampah di Jakarta, KLHK Ingatkan Tak Ada TPA Baru Mulai 2030

KLHK ingatkan komitmen Zero Waste Zero Emission 2050. Artinya, tak boleh ada TPA baru mulai 2030. Lalu bagaimana dengan pulau sampah?


Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

2 hari lalu

Pulau Semakau. gofishing.sg
Wacana Pulau Sampah bak Semakau Landfill, Jakarta Diingatkan Jangan Hanya Pindahkan Masalah

Bukan hanya KLHK, DPRD juga belum mendapat informasi secara langsung tentang wacana pulau sampah di Kepulauan Seribu.


BKSDA dan Perusahaan Tambang Gelar Pertemuan Pasca-video Viral Anoa, Ini yang Disepakati

2 hari lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
BKSDA dan Perusahaan Tambang Gelar Pertemuan Pasca-video Viral Anoa, Ini yang Disepakati

Sudah tiga kali pertemuan dilakukan antara BKSDA Sulawesi Tenggara dan PT Sulawesi Cahaya Mineral sejak video kemunculan anoa viral di medsos.


Top 3 Tekno: Pesan untuk Pendamping MPLS, Rimba Raya Tunggu KLHK, dan Riset AI Soal Jawaban ChatGPT

3 hari lalu

Murid baru mengikuti MPLS di SLBN A Pajajaran Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra di Bandung, Jawa Barat, 15 Juli 2024. Kendalanya proses belajar mengajar kerap terganggu oleh ODGJ dan tuna wisma yang tinggal dalam satu komplek institusi pendidikan disabilitas netra tertua di Indonesia tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Top 3 Tekno: Pesan untuk Pendamping MPLS, Rimba Raya Tunggu KLHK, dan Riset AI Soal Jawaban ChatGPT

Berbagai contoh pesan yang bisa dibuat siswa baru untuk pendamping MPLS menjadi pembuka Top 3 Tekno, Rabu, 17 Juli 2024.


Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

3 hari lalu

Ilustrasi daun kayu putih. Pixabay.com/abeldomi
Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

BRIN sebut produktivitas dari industri minyak kayu putih perlu ditingkatkan dengan metode ilmiah supaya mutu genetik yang dihasilkan menjadi unggul.