Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepemimpinan Prabowo Subianto Diprediksi Utamakan Ekonomi Eksploitatif

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid pesimis terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Oktober mendatang. Dia justru menduga, pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka akan mengutamakan kemajuan ekonomi yang eksploitatif.

“Hal itu bisa terlihat dari inisiatif besar pada investasi utang seperti kereta cepat Whoosh, pengembangan industri nikel di Halmahera, dan industri nikel di Morowali,” kata Usman dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu, 29 Mei 2024. Menurut dia, proyek-proyek raksasa yang dirintis Presiden Joko Widodo itu tak bisa dihentikan begitu saja. Karena telah melalui proses kontrak yang besar.

Kekhawatiran muncul lantaran Prabowo memiliki ambisi besar, yakni meningkatkan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen dalam setahun. Hal itu sempat dilontarkan Prabowo ketika berbicara dalam Qatar Economic Forum pada Rabu, 15 Mei lalu. Target ambisius ini diperkirakan bakal mengorbankan banyak hal, terutama sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat.

Imbasnya, Usman memprediksi tidak akan ada keadilan ekologis dalam kepemimpinan Prabowo. Padahal keadilan ekologis sangat dibutuhkan di tengah banyaknya kasus konflik agraria dan ekspansi korporasi raksasa yang merampas ruang hidup masyarakat.

Sikap pesimis Usman makin terpupuk lantaran berkaca dari perjalanan hidup Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Purnawirawan militer itu disebut tumbuh dari keluarga kaya raya dengan bisnis utama yang mengeksploitasi sumber daya alam. Bisnisnya, antara lain industri kayu dan penguasaan konsesi. Meskipun Prabowo pernah berjanji dalam kepemimpinannya akan menjaga kekayaan alam.

Dia menganjurkan agar masyarakat bersama gerakan oposisi pemerintah bekerja secara efektif untuk melakukan pengawasan. "Masyarakat sipil harus memikirkan membangun mekanisme kontrol yang kuat kepada kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan. Kalau nggak ada kekuatan kontrol yang kuat, potensi besar menuju eksploitasi lebih besar akan terus terjadi.”

Terlebih jika berkaca pada infrastruktur hukum yang sudah dibuat untuk mengakomodasi praktik eksploitasi sumber daya alam. Di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Ditambah ada lagi peraturan setingkat menteri dan turunannya. Bahkan konsesi dari kemmenterian investasi kepada organisasi kemasyarakat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan,” ucap Usman.

Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Asfinawati menyebutkan adanya potensi konflik agraria yang berpeluang makin membesar pada era pemerintahan Prabowo. Ditandai adanya rencana mengubah undang-undang kepolisian. “Kalau itu jadi, akan gampang bagi kepolisian menyadap, memperlambat koneksi internet, dan ini akan memberangus masyarakat,” ucap Asfinawati.

IRSYAN HASYIM

Baca Juga: Politik Perusakan Lingkungan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

8 jam lalu

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono (tengah) dan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (kiri) memberikan keterangan pers soal isu makan bergizi gratis Rp 7.500 di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar soal anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per porsi dan menegaskan satu hal pasti dalam program tersebut adalah jumlah kucuran APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Prabowo Terkait Makan Gratis: Cukup Gizi dan Optimal Jumlah Penerima Manfaat

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpesan terkait program makan bergizi gratis: cukup gizi dan optimal jumlah penerima manfaat.


KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik

13 jam lalu

Ilustrasi buzzer. Shutterstock
KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik

Kelompok buzzer acapkali menyerang mahasiswa dan akademisi yang tengah mengkritik pemerintah.


Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober

1 hari lalu

Wamen Investasi Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan Wamen Pertanian Sudaryono setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Yashinta Difa
Fakta-fakta Menarik Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Pemerintahannya Rampung 20 Oktober

Dua jabatan Wamen baru yang ditambahkan Jokowi dalam reshuffle kabinet yaitu Wakil Menteri Keuangan II atau Wamenkeu II dan Wakil Menteri Investasi.


Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

1 hari lalu

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. ANTARA/HO-Universitas Al-Azhar Jakarta/am.
Begini Kritik Pengamat Soal Mundurnya Gibran sebagai Wali Kota Solo

Pengamat mengkritik langkah mundur Gibran yang dinilai terlambat.


Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu: Peran Ini Untuk Kontinuitas

1 hari lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu: Peran Ini Untuk Kontinuitas

Thomas Djiwandono angkat bicara mengenai tugasnya di Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.


PDIP Kritik Pelantikan Keponakan Prabowo sebagai Wakil Menteri Keuangan

2 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Kritik Pelantikan Keponakan Prabowo sebagai Wakil Menteri Keuangan

PDIP menegaskan, perombakan kursi wakil menteri bukan hal mendesak menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Calon Wakil Menteri Keuangan, Untuk Memuluskan Transisi Kekuasaan?

2 hari lalu

Bendahara umum Partai Gerindra sekaligus keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. ANTARA
Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono Calon Wakil Menteri Keuangan, Untuk Memuluskan Transisi Kekuasaan?

Keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono disebut akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. Untuk memuluskan transisi kekuasaan?


Gibran Uji Coba Makan Siang Gratis di Solo Pekan Depan

2 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang-barang pribadinya dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Selepas menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada Pimpinan DPRD Solo, Gibran memilih tak lagi menggunakan fasilitas negara. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Uji Coba Makan Siang Gratis di Solo Pekan Depan

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait isu pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 7.500 per anak. Ia membantah isu tersebut.


Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Annisa Febiola.
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan klaim berkomunikasi dengan calon pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini tanggapan tim Prabowo-Gibran.