TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar menyebutkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dua kali lipat lebih baik daripada Melbourne dan Paris merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan bermasalah.
Menurut dia, perbandingan kualitas udara antara IKN dan Melbourne dan Paris merupakan perbandingan yang tidak relevan karena tidak melihat faktor seperti populasi penduduk, luas wilayah, skala perkotaan, jumlah kendaraan, jumlah industri, dan infrastruktur lain yang menjadi faktor penentu kualitas udara di suatu wilayah.
"Perbandingan kualitas udara antara IKN dan kota lain seperti Melbourne dan Paris yang dilakukan Jokowi lebih terlihat sebagai taktik pemasaran yang disertai dengan pengaburan informasi demi menarik investasi," kata Ghofar kepada Tempo, Kamis, 6 Juni 2024.
Ghofar juga mengkritik metode perbandingan kualitas udara IKN dengan kota-kota dunia lain dilakukan tanpa menyebutkan tingkat kualitas udara di IKN itu sendiri. Menurut dia, perbandingan kualitas udara tersebut berbasis asumsi, bukan berbasis hasil pengukuran kualitas udara yang bersumber dari misalnya Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).
"Komparasi kualitas udara juga dilakukan Jokowi dengan membandingkan kualitas udara antara IKN dengan Jakarta. Memang betul jika kualitas udara di Jakarta dan wilayah sekitarnya (Jabodetabek) lebih buruk, bahkan sering masuk dalam kategori tidak sehat."
Namun, kata Ghofar, pernyataan Jokowi tersebut justru mempermalukan dirinya sendiri sebagai salah satu tergugat dalam gugatan warga negara terkait polusi udara di Jakarta. Padahal Mahkamah Agung pada November 2023 telah memberikan putusan kasasi untuk perkara 2560 K/PDT/2023 dan memenangkan para penggugat.
"Presiden harusnya menjalankan putusan tersebut dengan mengupayakan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya. Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan yang besar dalam upaya pengendalian pencemaran udara tersebut," ucapnya.
Menyoal elektrifikasi kendaraan yang disinggung Jokowi sebagai bagian dari konsep IKN sebagai kota berkelanjutan, menurut Ghofar, Jokowi perlu melihat kembali data sumber polusi udara di Jakarta yang berasal dari sektor energi, industri dan transportasi.
Menurut dia, elektrifikasi kendaraan tidak dapat menjadi solusi tunggal dalam mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. "Jokowi perlu belajar dari pengalaman tersebut. Hal ini belum termasuk melihat sumber elektrifikasi dari kendaraan listrik yang kemungkinan besar masih akan berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil," ujarnya.
Menurut dia, saat ini saja lebih dari 80 persen sumber listrik Indonesia berasal dari bahan bakar fosil, termasuk juga di wilayah IKN. Ghofar meminta Jokowi juga memperhatikan dengan serius sumber bahan baku kendaraan listrik yang diperoleh dari proses ekstraktif di wilayah lain yang berdampak luas pada pemburukan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
"Jokowi harus menyadari bahwa IKN mungkin akan menjadi kota rendah emisi, tapi berdiri di atas kerusakan lingkungan di wilayah lain," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi optimistis indeks kualitas udara di IKN, Kalimantan Timur, yang kondisinya lebih baik, bahkan hampir dua kali lipat lebih baik dari udara di Kota Melbourne dan Kota Paris.
"Tadi pagi, saya membandingkan indeks kualitas udara di Jakarta, Singapura, Melbourne, Paris, dan di Nusantara," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda groundbreaking pembangunan gedung Bank BTN IKN, Rabu, 5 Juni 2024, diikuti dalam jaringan Sekretariat Presiden di Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Kepala Negara menjelaskan, indeks kualitas udara di Melbourne dan Paris, masing-masing berada pada angka 38 dari standar udara yang baik pada rentang 0-50. Sementara indikator kualitas udara di Singapura berada pada angka 44. "Di Ibu Kota Nusantara, belum diukur. Tetapi saya meyakini, pasti di sekitar 20-an," ujarnya.
Jokowi juga membandingkan kualitas udara di Jakarta pada kurun waktu yang sama, mencapai 176. "Di Jakarta jauh sekali dari standar itu. Saya kira bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Bodetabek," katanya.
Pilihan Editor: Soal Pembangunan Bandara Antariksa, BRIN Klaim Tidak Perlu APBN
