Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Keluhan PPDB Jakarta dari Para Orang Tua

image-gnews
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) baru baru siswa jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA atau SMK sudah dimulai. Namun, di beberapa tempat, pendaftaran via daring atau PPDB online, termasuk PPDB Jakarta ini, menuai keluhan dari orang tua atau wali murid.

Berikut beberapa keluhan yang dialami orang tua atau wali murid saat mengikuti rangkaian PPDB Jakarta:

1. Salah daftar lokasi SD di PPDB Jakarta, harus tunggu satu semester
Seorang ibu bersama putra sulungnya datang dengan langkah tergesa ke Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta. Ia bernama Warni, 48 tahun, ingin mendaftarkan anak bungsunya ke sekolah dasar secara online.

Namun, Warni bercerita anak sulungnya itu keliru mendaftarkan alamat sekolah yang dituju. "Harusnya ke SDN 01 Gandaria Selatan tapi ke kliknya SDN Cilandak Barat 01," kata dia kepada Tempo, di SMAN 70 Jakarta pada Senin, 10 Juni 2024.

Setelah meminta saran dari petugas, Warni mendapatkan dua pilihan, yakni menunggu hingga hasil seleksi dan melakukan lapor diri ke sekolah. Jika tidak lapor, maka secara otomatis tidak bisa masuk negeri, hanya swasta.

Menurut informasi dari petugas, Warni bisa memilih opsi lain dengan menunggu satu semester. "Setelah itu (satu semester) kami bisa pindah ke sekolah yang dituju. Yang penting ada bangku kosongnya," kata dia.

2. Daya tampung beberapa sekolah swasta di Jakarta sudah penuh
Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta telah mengumumkan berakhir dan ditutupnya beberapa jalur PPDB Jakarta pada Rabu sore, 12 Juni 2024. Di antaranya adalah jalur PPDB Bersama tahap pertama.

PPDB Bersama tersedia untuk tingkatan SMP serta SMA dan SMK. Jalur ini memungkinkan calon peserta didik untuk bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta secara gratis ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari 22 sekolah swasta yang terlibat, 13 di antaranya sudah langsung terisi penuh. Mereka mengalokasikan jumlah kursi beragam, mulai dari lima sampai 50 setiap sekolah.  

Beberapa sekolah yang sudah langsung terisi seluruh daya tampungnya itu adalah SMAS YMIK 2, SMA Bunda Kandung, SMAS AS Syafiiyah 01, SMAS Al Azhar Syifa Budi, SMAS Fatahillah, SMA Kemala Bhayangkari 1, SMAS Dharma Karya Jakarta, SMAS Keluarga Widuri, SMAS Dewi Sartika, SMAS 17 Agustus 1945, SMAS Gita Kirtti 3, SMAS Muhammadiyah 18, dan SMA 2 Perguruan Cikini.

3. Jalur zonasi tidak tersedia di di SMK Area Jakarta
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklarifikasi soal nihilnya jalur zonasi PPDB untuk jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Jakarta, Salikun, mengatakan SMK memiliki program studi dan kejuruan pendidikan yang berbeda dengan SMA, sehingga keduanya tidak bisa disamakan.

"SMK memang tidak ada jalur zonasi karena SMK itu memakai bidang keahlian,” ucapnya, dikutip dari cuplikan video di  akun YouTube resmi Dinas Pendidikan DKI, JakdisdikTV, pada Rabu, 12 Juni 2024.

Dalam aturan main jalur zonasi, calon peserta didik wajib memilih lokasi yang berdekatan dengan domisili tempat tinggalnya. Skema ini tidak cocok diterapkan SMK yang jumlah dan jenis kejuruannya tidak merata, berbeda dengan SMA yang metode belajarnya seragam.

Menurut Salikun, jumlah SMK di wilayah Jakarta masih sedikit. Kejuruan pendidikannya juga berbeda. Kewajiban jalur zonasi, kata dia, akan membebani calon peserta didik yang seharusnya bisa memilih kejuruan sesuai minat masing-masing. Berbeda dengan jalur prestasi yang mengandalkan nilai akademik, jalur zonasi memakai ketentuan zona domisili.

MICHELLE GABRIELA | AISYAH AMIRA WAKANG | ZACHARIAS WURAGIL | ALIF ILHAM F
Pilihan editor: Cek Jadwal dan Perubahan Sistem PPDB di Jakarta, Jateng, Jatim, Kaltim dan Sumsel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

6 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan


Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

17 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

Topik tentang Ombudsman Banten menemukan praktik 'siswa siluman' menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

1 hari lalu

Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

JPPI mencatat masih ada aanak-anak yang tidak lulus PPDB sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.


Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

Ombudsman Banten kembali temukan 114 siswa siluman hasil PPDB tahun ini di SMAN Kabupaten Tangerang.


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

2 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

4 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

5 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

5 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

6 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Scala by Metranet Dukung Transformasi Digital di PPDB Online 2024

6 hari lalu

SCALA by Metranet memberikan solusi terbaik pelaksanaan PPDB Online 2024 serta memastikan proses pendaftaran siswa baru menjadi lebih efisien dan transparan.  Dok. Telkom
Scala by Metranet Dukung Transformasi Digital di PPDB Online 2024

Scala untuk memastikan proses pendaftaran siswa baru menjadi lebih efisien dan transparan.