Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Universitas Paramadina Gelar Seminar Strategi Komunikasi Politik, Singgung Soal Pemilu, KPU, dan Bawaslu

image-gnews
Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengusung tajuk Strategi Komunikasi Politik dalam Menghadapi Kampanye Pilkada 2024, Universitas Paramadina Jakarta berhasil menggelar seminar literasi media, pada Rabu, 12 Juni 2024 di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jakarta. 

Seminar ini dibuka pada pukul 09.00 dengan sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Tri Wahyuti. Adapun, dalam sambutannya, Wahyuti menekankan pentingnya pemahaman literasi media menjelang Pilkada serentak. “Pemahaman yang baik tentang strategi komunikasi politik adalah kunci untuk menciptakan kampanye yang berhasil dan bermartabat," ujar Wahyuti.

Selain menekankan pada literasi media, seminar ini juga memfasilitasi pertukaran pandangan antara para pakar, praktisi, dan mahasiswa melalui sesi diskusi interaktif dengan memperkuat semangat demokrasi dan transparansi, serta membangun jejaring dan kolaborasi antar lembaga dan praktisi politik.

Arif Adi Kuswardono, Direktur Program dan Berita TVRI, dalam sesi ini menekankan pentingnya penyampaian konten berita yang berkualitas dan edukatif dalam konteks pemilu. Ia juga menyoroti pentingnya regulasi dalam media sosial yang saat ini belum diatur secara ketat dibandingkan media mainstream. 

"Di era digital ini, media memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik. Kita harus memastikan bahwa konten yang disampaikan tidak hanya informatif tetapi juga mendidik dan bebas dari bias," ujar Arif. 

Menyambung Arif, Astri Megatari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta juga menyinggung soal mekanisme pemilu dan regulasi kampanye. Menurutnya, transparansi dan integritas adalah kunci dalam setiap proses pemilu. “Kami di KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” katanya. 

Lebih lanjut, Astri menambahkan bahwa Pilkada serentak di 38 provinsi di Indonesia, khususnya di Jakarta, memerlukan perhatian khusus karena sering dianggap seperti Pilpres. Pada kesempatan ini ia juga memperkenalkan maskot Pilkada Jakarta, yaitu Si Mayor, atau Macan Kemayoran, serta jingle kampanye edukasi Pilkada 2024. 

Selanjutnya, Quin Pegagan anggota divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta juga turut memberikan perspektif mengenai pengawasan kampanye dan pemilu. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan penegakan aturan menjadi langkah penting dalam mencegah praktik politik uang dan korupsi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bawaslu berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan keadilan pada setiap proses kampanye,” kata Quin. 

Terkait dinamika media dan tantangan dalam kampanye Pilkada 2024, Abdul Rahman dosen dan advisor dari Universitas Paramadina menjelaskan bahwa komunikasi politik harus didukung dengan pemahaman media dan perilaku pemilih. Hal tersebut, menurut Abdul, akan mendukung strategi yang akan diterapkan di lapangan. 

Mengenai strategi di lapangan, Erik Ardiyanto, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, menekankan pentingnya media sosial dalam komunikasi politik di era digital. "Media sosial memungkinkan partai politik menyebarkan informasi dengan cepat, efisien, dan lebih personal," ujarnya.

Lebih lanjut, Erik mencatat bahwa tantangan dalam komunikasi politik di Indonesia, termasuk isu politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak integritas demokrasi. "Di Indonesia, fenomena unik terjadi di mana peserta pemilu yang kalah sering bergabung dalam pemerintahan," katanya. 

Oleh sebab itu, Erik mendorong mahasiswa untuk tetap kritis dalam memilih dan memahami urgensi strategi komunikasi politik yang efektif. "Ini bukan sekadar soal menang atau kalah dalam kampanye, tapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang transparan dan sehat," kata dia.

Pada penutupan acara, seluruh pembicara sepakat menyampaikan harapan mereka terkait wawasan yang bermanfaat dan aplikatif bagi semua peserta, khususnya generasi muda. Dengan memahami strategi komunikasi yang efektif diharapkan peserta yang hadir dapat menghadapi kampanye Pilkada 2024 dengan lebih baik dan menciptakan proses pemilu yang lebih demokratis dan transparan.

Pilihan Editor: Cara Registrasi Ulanbg Calon Mahasiswa Baru UGM Jalur SNBT, Ini Berkas yang Perlu Disiapkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengaduan di Pilkada 2024 Berpotensi Lebih Banyak dari Pemilu, Ini Antisipasi DKPP

1 jam lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan teradu ketua dan anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak pengadu dan teradu ini terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengaduan di Pilkada 2024 Berpotensi Lebih Banyak dari Pemilu, Ini Antisipasi DKPP

Ketua DKPP menuturkan para peserta Pilkada 2024 diperkirakan sudah berhubungan erat dengan penyelenggara dan pengawas pemilu.


PDIP Sudah Ganti 7 Caleg Terpilih, Ada yang Mengundurkan Diri hingga Dipecat

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membacakan pengumuman nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepala Daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada 2024 berasal dari 169 daerah dengan rincian 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. TEMPO/Ilham Balindra.
PDIP Sudah Ganti 7 Caleg Terpilih, Ada yang Mengundurkan Diri hingga Dipecat

KPU mengaminkan penggantian caleg PDIP melalui empat kali perubahan keputusan, sejak penetapan pertama.


Bawaslu Pandeglang: Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Sembako di Pilkada

7 jam lalu

Foto bersama anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pendeglang, Sabtu, 28 September 2024. Dok. Pribadi
Bawaslu Pandeglang: Sanksi Pidana bagi Pemberi dan Penerima Sembako di Pilkada

Bawaslu Pandeglang jelaskan kriteria bantuan sembako yang dapat terkena sanksi pidana selama pilkada. Ancaman sanksi ini berlaku untuk pemberi dan penerima bantuan.


3 Perkara yang Digugat Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat Terkait Pemecatannya oleh PDIP

10 jam lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
3 Perkara yang Digugat Tia Rahmania ke PN Jakarta Pusat Terkait Pemecatannya oleh PDIP

Saat ini, permohonan Tia Rahmania sudah masuk ke tahap persidangan.


DKPP Tunggu Laporan dari Anggota DPR Terpilih yang Diganti soal Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

10 jam lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari  terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
DKPP Tunggu Laporan dari Anggota DPR Terpilih yang Diganti soal Dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu

KPU sebelumnya telah mengeluarkan keputusan mengenai penggantian anggota DPR terpilih dari PDIP dan PKB.


Link dan Cara Cek Daftar Nama Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024

21 jam lalu

Sejumlah pekerja membongkar dan memilah logistik ex Pemilu 2024 di gudang KPU Kota Semarang untuk selanjutnya akan dilelang, Jumat, 27 September 2024. Pembongkaran logistik ini dilakukan agar gudang KPU tersebut bisa digunakan untuk persiapan pengelolaan logistik Pilkada 2024. TEMPO/Budi Purwanto
Link dan Cara Cek Daftar Nama Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024

Untuk lebih mengenal calon pemimpin daerah pada Pilkada 2024, berikut link dan cara cek biodata serta profil calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.


Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan Dua Kader PKB yang Dipecat sebagai Anggota DPR Terpilih

23 jam lalu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta anggota, Lolly Suhenty dan Totok Hariyono saat menjelaskan pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara Pemilu 2024 di Media Center Bawaslu RI, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Bawaslu Perintahkan KPU Tetapkan Dua Kader PKB yang Dipecat sebagai Anggota DPR Terpilih

Bawaslu memerintahkan KPU sebagai pihak terlapor untuk menyatakan dua kader PKB tersebut memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPR.


Perludem Sarankan KPU Siapkan Tiga Langkah Ini untuk Atur Kampanye Pilkada di Medsos

1 hari lalu

Ilustrasi Media Sosial (Medsos).
Perludem Sarankan KPU Siapkan Tiga Langkah Ini untuk Atur Kampanye Pilkada di Medsos

Perludem menyatakan KPU perlu membuat banyak peraturan untuk mengatur proses kampanye di Pilkada 2024.


Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

1 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Penjelasan Bawaslu Banten Tentang Kasus Tia Rahmania

Bawaslu Banten menyatakan Tia Rahmania tidak terbukti melakukan penggelembungan suara. Tapi sejumlah PPK terbukti mengubah hasil suara pemilu.


Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

1 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Tia Rahmania Datangi Bareskrim Setelah Dipecat PDIP dan Batal Jadi Caleg Terpilih DPR RI

Tia Rahmania yang dipecat PDIP yang membuat dia gagal jadi caleg terpilih DPR RI mendatangi Bareskrim untuk berkonsultasi.