Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Universitas Paramadina Gelar Seminar Strategi Komunikasi Politik, Singgung Soal Pemilu, KPU, dan Bawaslu

image-gnews
Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Universitas Paramadina Gelar Lomba Tulis Guru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengusung tajuk Strategi Komunikasi Politik dalam Menghadapi Kampanye Pilkada 2024, Universitas Paramadina Jakarta berhasil menggelar seminar literasi media, pada Rabu, 12 Juni 2024 di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jakarta. 

Seminar ini dibuka pada pukul 09.00 dengan sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Tri Wahyuti. Adapun, dalam sambutannya, Wahyuti menekankan pentingnya pemahaman literasi media menjelang Pilkada serentak. “Pemahaman yang baik tentang strategi komunikasi politik adalah kunci untuk menciptakan kampanye yang berhasil dan bermartabat," ujar Wahyuti.

Selain menekankan pada literasi media, seminar ini juga memfasilitasi pertukaran pandangan antara para pakar, praktisi, dan mahasiswa melalui sesi diskusi interaktif dengan memperkuat semangat demokrasi dan transparansi, serta membangun jejaring dan kolaborasi antar lembaga dan praktisi politik.

Arif Adi Kuswardono, Direktur Program dan Berita TVRI, dalam sesi ini menekankan pentingnya penyampaian konten berita yang berkualitas dan edukatif dalam konteks pemilu. Ia juga menyoroti pentingnya regulasi dalam media sosial yang saat ini belum diatur secara ketat dibandingkan media mainstream. 

"Di era digital ini, media memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik. Kita harus memastikan bahwa konten yang disampaikan tidak hanya informatif tetapi juga mendidik dan bebas dari bias," ujar Arif. 

Menyambung Arif, Astri Megatari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta juga menyinggung soal mekanisme pemilu dan regulasi kampanye. Menurutnya, transparansi dan integritas adalah kunci dalam setiap proses pemilu. “Kami di KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” katanya. 

Lebih lanjut, Astri menambahkan bahwa Pilkada serentak di 38 provinsi di Indonesia, khususnya di Jakarta, memerlukan perhatian khusus karena sering dianggap seperti Pilpres. Pada kesempatan ini ia juga memperkenalkan maskot Pilkada Jakarta, yaitu Si Mayor, atau Macan Kemayoran, serta jingle kampanye edukasi Pilkada 2024. 

Selanjutnya, Quin Pegagan anggota divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta juga turut memberikan perspektif mengenai pengawasan kampanye dan pemilu. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan penegakan aturan menjadi langkah penting dalam mencegah praktik politik uang dan korupsi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bawaslu berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan keadilan pada setiap proses kampanye,” kata Quin. 

Terkait dinamika media dan tantangan dalam kampanye Pilkada 2024, Abdul Rahman dosen dan advisor dari Universitas Paramadina menjelaskan bahwa komunikasi politik harus didukung dengan pemahaman media dan perilaku pemilih. Hal tersebut, menurut Abdul, akan mendukung strategi yang akan diterapkan di lapangan. 

Mengenai strategi di lapangan, Erik Ardiyanto, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, menekankan pentingnya media sosial dalam komunikasi politik di era digital. "Media sosial memungkinkan partai politik menyebarkan informasi dengan cepat, efisien, dan lebih personal," ujarnya.

Lebih lanjut, Erik mencatat bahwa tantangan dalam komunikasi politik di Indonesia, termasuk isu politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak integritas demokrasi. "Di Indonesia, fenomena unik terjadi di mana peserta pemilu yang kalah sering bergabung dalam pemerintahan," katanya. 

Oleh sebab itu, Erik mendorong mahasiswa untuk tetap kritis dalam memilih dan memahami urgensi strategi komunikasi politik yang efektif. "Ini bukan sekadar soal menang atau kalah dalam kampanye, tapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang transparan dan sehat," kata dia.

Pada penutupan acara, seluruh pembicara sepakat menyampaikan harapan mereka terkait wawasan yang bermanfaat dan aplikatif bagi semua peserta, khususnya generasi muda. Dengan memahami strategi komunikasi yang efektif diharapkan peserta yang hadir dapat menghadapi kampanye Pilkada 2024 dengan lebih baik dan menciptakan proses pemilu yang lebih demokratis dan transparan.

Pilihan Editor: Cara Registrasi Ulanbg Calon Mahasiswa Baru UGM Jalur SNBT, Ini Berkas yang Perlu Disiapkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catatan Penting bagi KPU dan Bawaslu soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

4 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari ketika ditemui usai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ke-6, di KPU RI, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Catatan Penting bagi KPU dan Bawaslu soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

KPU dan Bawaslu kompak buka suara terkait jadwal pelantikan kepala daerah seiring putusan MA. Apa catatannya?


Alasan Bawaslu Sebut Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Perlu Disikapi Hati-hati

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Alasan Bawaslu Sebut Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Perlu Disikapi Hati-hati

KPU menyatakan akan melaksanakan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Bawaslu Minta Pengawas Daerah Serius Tangani Informasi Awal Pelanggaran Pilkada 2024

6 jam lalu

Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Bawaslu memutuskan menjatuhkan sanksi teguran kepada Zulkifli Hasan karena terbukti melanggar administratif Pemilu 2024 dengan tidak melakukan cuti sebagai menteri perdagangan saat kampanye di beberapa daerah. ANTARA/Aprillio Akbar
Bawaslu Minta Pengawas Daerah Serius Tangani Informasi Awal Pelanggaran Pilkada 2024

Bawaslu menyebut informasi awal soal dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditangani serius ke depan bakal berpotensi menjadi masalah.


Tim Mahasiswa UGM Teliti Wacana Pemilu Hijau di Indonesia, Apa Itu?

6 jam lalu

Kendaraan melintas dekat Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di batang pohon di Kembangan, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Pemasangan APK di batang pohon yang sebagian besar menggunakan paku tersebut selain melanggar Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024. TEMPO/Fajar Januarta
Tim Mahasiswa UGM Teliti Wacana Pemilu Hijau di Indonesia, Apa Itu?

Mahasiswa UGM melakukan riset pemilu hijau untuk melihat pengaruh wacana terhadap perilaku memilih masyarakat perkotaan.


Pemerintah Quad Tawarkan Beasiswa bagi Mahasiswa dari ASEAN

6 jam lalu

Bagi Anda yang sedang mencari beasiswa di luar negeri, maka harus tahu negara dengan pendidikan gratis. Berikut ini ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Quad Tawarkan Beasiswa bagi Mahasiswa dari ASEAN

Quad menawarkan beasiswa bagi mahasiswa dari negara-negara Quad dan ASEAN untuk menempuh gelar magister dan doktor di bidang sains di Amerika Serikat


Bawaslu Terima 33 Sengketa untuk Tahap Penyerahan Dukungan Perseorangan Pilkada 2024

9 jam lalu

Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi (kiri) didampingi anggota Majelis Sidang Bawaslu Totok Hariyono (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan pihak terlapor Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Bawaslu memutuskan menjatuhkan sanksi teguran kepada Zulkifli Hasan karena terbukti melanggar administratif Pemilu 2024 dengan tidak melakukan cuti sebagai menteri perdagangan saat kampanye di beberapa daerah. ANTARA/Aprillio Akbar
Bawaslu Terima 33 Sengketa untuk Tahap Penyerahan Dukungan Perseorangan Pilkada 2024

Bawaslu meminta pengawas pemilu di daerah untuk menegakkan keadilan pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan tahun ini.


Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

18 jam lalu

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli saat melakukan pengecekan gudang logistik KPU untuk persiapan penghitungan suara ulang, amanah putusan MK. Polresta Samarinda
Jelang PSU di Kaltim, KPU Pastikan Kondisi Kotak Suara di 147 TPS Aman dan Tersegel

PSU di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pileg 2024.


Menjelang Pemilu, Emmanuel Macron Ingatkan Ancaman Perang Sipil di Prancis

20 jam lalu

Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri sesi pleno di New Africa-France 2021 Summit di Montpellier, Prancis, 8 Oktober 2021. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Menjelang Pemilu, Emmanuel Macron Ingatkan Ancaman Perang Sipil di Prancis

Menurut Emmanuel Macron, ada kelompok-kelompok di Prancis yang mendorong pada perpecahan supaya diselenggarakan pemilu.


Ketua KPU Mengaku Kerepotan Laksanakan Putusan MA Jika Tanggal Pelantikan Tak Serentak

21 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Mengaku Kerepotan Laksanakan Putusan MA Jika Tanggal Pelantikan Tak Serentak

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku kerepotan untuk melaksanakan putusan MA soal batas usia calon kepala daerah saat pelantikan di Pilkada 2024 ini.


Ketua KPU Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Menjelang Pilkada 2024 Harus Jadi Perhatian

23 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Sebut Peretasan Pusat Data Nasional Menjelang Pilkada 2024 Harus Jadi Perhatian

Ketua KPU Hasyim Asy'ari ikut mengomentari peretasan Pusat Data Nasional yang berimbas ke 210 lembaga pemerintah.