Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elaelo: Imbauan dari SAFEnet hingga Domain yang tidak Aman

image-gnews
Tampilan web Elaelo sebelum resmi diluncurkan. FOTO/elaelo.id/
Tampilan web Elaelo sebelum resmi diluncurkan. FOTO/elaelo.id/
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kemunculan situs web Elaelo terus menjadi sorotan menghebohkan masyarakat atau warganet Indonesia belakangan ini. Situs web ini dinilai tidak aman dan masyarakat diimbau untuk waspada. Elaelo ini menjadi sorotan, bahkan viral di media sosial karena sempat beredar itu buatan Kominfo, namun kabar itu dibantah.

1. Imbauan dari SAFEnet

Organisasi masyarakat sipil SAFEnet mengomentari soal Elaelo. SAFEnet menyebut masyarakat harus waspada saat mengakses Elaelo. "Mengakses situs yang tidak aman memang bisa sangat berbahaya, apalagi sampai memasukkan data pribadi. Bahayanya, data kita diambil oleh pihak lain dan dipergunakan tanpa sepengetahuan kita," kata Kepala Divisi Keamanan Digital SAFEnet, Daeng Ipul, Rabu, 19 Juni 2024.

Daeng mengatakan, selain Elaelo aplikasi Threads buatan Meta yang baru-baru ini juga ramai dibicarakan masih tidak aman untuk diakses. "Jangankan situs Elaelo, untuk aplikasi seperti Threads pun, kami sangat berhati-hati, karena situs tersebut mengambil banyak sekali data dari penggunanya. Ini juga menjadi salah satu isu kalau bicara soal privasi," kata Daeng.

2. Cabut Label Kominfo

Awal kemunculannya, Elaelo menyematkan tagline di bagian bawah situs web dengan kata 'Under Construction by Kominfo' yang membuat banyak masyarakat menilai situs ini dibuat oleh Kominfo. Pada Rabu, 19 Juni 2024, label itu telah diganti menjadi 'Under Construction by Democracy Fighters'.

Pada Rabu siang, 19 Juni 2024, situs web Elaelo hanya menampilkan layar muka dominasi hitam dengan latar belakang logo Garuda ditambah musik pengiring lagu Pancasila. Terdapat banner tulisan warna putih yang isinya, 'Ela Elo Is Coming, Big Features Will Be Ready'.

3. Elaelo Bukan Buatan Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, elaelo.id bukan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah. "Memang bukan dari (Kementerian) Kominfo," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan pada Rabu, 19 Juni 2024 dikutip dari Antara.

Fitur Cek Hoaks dalam situs web Aduankonten.id milik Kementerian Kominfo, informasi yang menyatakan situs elaelo.id sebagai platform 'Under Construction by Kominfo' termasuk hoaks.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Tingkat Keamanan Elaelo Rendah

Kemunculan Elaelo yang pada awalnya berisi tulisan 'Under Construction by Kominfo' mengundang komentar dari pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya. Ia menilai, situs web Elaelo memiliki tingkat keamanan yang rendah dan sulit untuk diakses.

"Siapa yang klaim Elaelo buatan pemerintah? Kalau benar Kominfo yang membuat ini situs, patut menjadi pertanyaan besar. Kok websitenya seperti itu. Lagi pula Kominfo kan regulator, kok malah jadi pemain," kata Alfons, Selasa, 18 Juni 2024.

Elaelo menjadi topik perbincangan setelah beredar rumor akan menjadi pengganti X. Namun Alfons menilai kondisi ini tidak mungkin terjadi, sebab situs Elaelo masih jauh dari kata layak terutama daridomainnya yang disebut tidak aman. 

5. Domain Tidak Aman

"Domainnya (Elaelo) saja tidak secure (aman), kalau model begini mau jadi pengganti X, ibaratnya ikan lohan mau ganti paus. Kan beda levelnya. Jangankan Elaelo, Threads saja yang jagoan dan berpengalaman sampai hari ini belum berhasil menggeser X," kata Alfons saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Juni 2024.

Alfons menjelaskan, hadirnya situs web atau aplikasi yang digunakan bagi banyak pengguna tidak mudah. Sangat sulit untuk suatu server bisa menampung ratusan juta pengguna dan beroperasi selama bertahun-tahun. 

ALIF ILHAM FAJRIADI | ANTARA

Pilihan Editor: Begini Kata Pakar Keamanan Siber soal Situs Elaelo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Website Gratis untuk Cek Usia Mental, Ini Link dan Cara Mainnya

2 jam lalu

Ada beberapa website gratis untuk cek usia mental Anda. Foto: Canva
4 Website Gratis untuk Cek Usia Mental, Ini Link dan Cara Mainnya

Ada beberapa website gratis untuk cek usia mental Anda. Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan emosional. Berikut caranya.


Begini 5 Cara Mendapatkan Koin TikTok Tanpa Harus Membeli

20 jam lalu

Logo TikTok (tiktok.com)
Begini 5 Cara Mendapatkan Koin TikTok Tanpa Harus Membeli

Jika Anda ingin mendapatkan koin TikTok tanpa harus membeli, berikut beberapa cara yang bisa Anda coba.


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

1 hari lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

2 hari lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.


Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

3 hari lalu

Jaksa Penuntut Umum (JPU ) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan base transciever station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Jaksa menuntut eks pejabat pembuat komitmen Kementerian Kominfo dengan hukuman 7 tahun penjara dalam kasus korupsi BTS 4G.


Bekas Anak Buah Johnny G. Plate Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

3 hari lalu

Jaksa Penuntut Umum (JPU ) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan base transciever station (BTS) 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Bekas Anak Buah Johnny G. Plate Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa menuntut Tenaga Ahli Menteri Kominfo, Walbertus Natalius Wisang dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus korupsi BTS 4G.


Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

3 hari lalu

Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza (tengah) memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI Kominfo Elvano Hatorangan, Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI Kominfo Muhammad Feriandi Mirza, dan Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemmy Sutjiawan sebagai tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan program Bakti Kominfo di lingkungan Kemenkominfo. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Korupsi Bakti Kominfo, Feriandi Mirza Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo, Feriandi Mirza, 6 tahun penjara


Bosan Setiap Hari Dapat Broadcast, Begini Cara Keluar dari Channel Instagram

5 hari lalu

Logo Instagram. Kredit: TechCrunch
Bosan Setiap Hari Dapat Broadcast, Begini Cara Keluar dari Channel Instagram

Channel Instagram saat ini menjadi tren banyak influencer. Sebagai pengikut kita sering merasa berlebihan dengan pesan yang masuk.


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

5 hari lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

5 hari lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.