Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SAFEnet Pertanyakan Keamanan Data di PDNS, Fasilitas yang Diklaim Masih Bersifat Sementara

image-gnews
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum menyampaikan catatan kritis atas RUU Polri di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap menolak dan menuntut DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan RUU Polri karena dianggap menjadikan Polri lembaga "Superbody" dan gagal mendesain perbaikan fundamental. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menyebut penjelasan ihwal Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) membingungkan publik dan menunjukkan kelemahan komitmen pemerintah. "Semua ini menjadi pertanyaan besar mengenai kemampuan tata kelola PDN dalam menjaga keamanan data-data yang disimpan secara sepihak oleh pemerintah pusat," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin, 24 Juli 2024.

Menurut dia, tim SAFEnet masih sering menemukan laporan kasus dugaan kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah. Salah satu kasus yang menonjol adalah pembobolan 34 juta data paspor Indonesia yang didagangkan di situs daring, serta masalah registrasi prabayar nomor layanan telekomunikasi dan

Lumpuhnya PDNS di Surabaya menjadi babak baru masalah kelemahan perlindungan data. Membuktikan tidak adanya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan infrastruktur vital,” ucap dia.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya memastikan bahwa serangan berjenis ransomware membuat data dari 120 instansi pemerintahan dikunci lewat metode enkripsi. Serangan peretas ini mengakibatkan pelayanan publik terganggu sejak 20 Juni 2024 lalu, salah satunya sistem imigrasi bandara.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menyebut Indonesia belum memiliki Pusat Data Nasional (PDN), sehingga yang beroperasi adalah fasilitas sementara yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Telkom Sigma atau PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Karena PDN belum selesai, maka dibuatlah PDNS oleh Kominfo di Surabaya dan Jakarta. Kebetulan yang kena adalah di Surabaya," kata Hinsa dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Senin kemarin.

Merujuk penjelasan di situs resmi Kominfo, PDN merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen dalam keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan.

Lantaran PDN masih dibangun, Kominfo menyelenggarakan PDNS yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintahan. Pemerintah berharap PDNS bisa menjadi wadah sebelum migrasi pusat data atau data center dari instansi pemerintah secara bertahap. PDN Sementara pun memiliki fitur layanan seperti Government Cloud Computer.

Layanan cloud besutan Kominfo itu digadang-gadang memiliki integrasi dan konsolidasi antara pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah. Platform itu memakai sistem proprietary dan open source software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus, serta penyediaan teknologi untuk big data dan kecerdasan buatan (AI) bagi instansi pemerintah pusat dan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peretas PDNS Minta Tebusan Rp 131 Miliar

Peretas PDN sempat meminta uang sebanyak USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar (dalam kurs Rp 16.399) kepada pemerintah Indonesia. Peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan.

Wakil Menteri Komunikasi, Nezar Patria, mengatakan kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. Dia belum bisa memastikan apakah pemerintah akan mengikuti permintaan pembayaran USD 8 juta tersebut.

"Kami sedang konsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terdapat," ucap Nezar.

Peretasan dengan ransomware LockBit 3.0 sebenarnya bukan pembahasan baru di dunia siber Tanah Air. Mengutip Koran Tempo Edisi 17 Mei 2023, kelompok hacker Lock Bit 3.0 mengklaim sudah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang aktif dan berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi di Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar di beberapa negara sempat menjadi korban ransomware mereka, seperto perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.

Pilihan Editor: Peringatan Dini Cuaca Hari Ini, BMKG: Ada Sirkulasi Siklonik di Papua Barat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

16 jam lalu

Ilustrasi peretasan situs dan data. (Shutterstock)
SAFEnet akan Gugat Menkominfo dan Kepala BSSN jika Tak Bertanggung Jawab atas Polemik PDN

SAFEnet berencana menggugat Menkominfo dan Kepala BSSN dalam kaitan peretasan PDN


SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

1 hari lalu

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
SAFEnet Ajukan Keberatan Akibat Peretasan Pusat Data Nasional

SAFEnet meminta pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan BSSN atas peretasan pada Pusat Data Nasional.


Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

3 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungi Data Center Tangsel, Budi Arie Ingin Pastikan Kehati-hatian Pemulihan PDNS 2

Budi Arie mengatakan inspeksi mendadak ini juga untuk memastikan penguatan keamanan siber dilakukan dengan optimal.


Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

4 hari lalu

Lumpur bekas cut and fill proyek PDN Kominfo mencemari Pantai Teluk Mata Ikan, di Nongsa Batam, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Wisata Pantai Teluk Mata Ikan Batam Tercemar Proyek Pembangunan PDN Kominfo

Pelaku pariwisata destinasi Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Kota Batam mengeluhkan dampak lingkungan dari pembangunan proyek Kominfo


Polri Gandeng BSSN dalam Tes Akademik Seleksi Akpol untuk Cegah Kecurangan dan Peretasan

6 hari lalu

Seorang perwira yang baru dilantik mencium kaki ibunya usai Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri tahun 2023 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Presiden Joko Widodo melantik 833 perwira TNI dan Polri dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Polri Gandeng BSSN dalam Tes Akademik Seleksi Akpol untuk Cegah Kecurangan dan Peretasan

BSSN akan memastikan tidak adanya kecurangan dan peretasan selama tes CAT untuk masuk Akpol berlangsung.


Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

6 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut 86 Layanan dalam PDNS Sudah Pulih, termasuk Portal Beasiswa Kemendikbud

Menkopolhuka Hadi Tjahjanto menyampaikan pemulihan layanan pada PDNS 2 telah bertambah menjadi 86 layanan.


Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

8 hari lalu

Peretas Akan Rilis Kunci Dekripsi Akses PDNS. (X/Brain Cipher)
Dirjen Dikti Klaim Data PDDikti Aman dari Peretasan PDNS 2

Layanan PDDikti tidak terganggu akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.


Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

8 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Imigrasi Masih Andalkan AWS, Tunggu PDNS Pulih Total Usai Kasus Ransomware

Regulator Imigrasi masih menunggu pemulihan PDNS. Layanan imigrasi masih ditempatkan di cloud Amazon Web Service


Menko Polhukam: 30 Layanan PDNS Pulih, 137 Lainnya Masih dalam Proses

8 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Menko Polhukam: 30 Layanan PDNS Pulih, 137 Lainnya Masih dalam Proses

Menko Polhukam menyatakan, 30 layanan sudah dipulihkan usai terjadinya serangan siber ransomware ke PDNS 2 Surabaya.


Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

9 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Tidak Ikut PDNS, Data OJK dan Perbankan Tidak Terdampak Peretasan

Pengelolaan data OJK dilakukan terpisah dan tidak masuk sistem PDNS.