Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenali Jenis Biodiesel dari Minyak Kelapa Sawit: Ini Arti B20, B30, B35, dan B100

image-gnews
Petugas menunjukkan perbedaan bahan bakar B20 dan B30 saat peluncuran B30 di kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6) Pemerintah melakukan uji coba penggunaan Bahan Bakar campuran Biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar solar kendaraan bermesin diesel. Tempo/Tony Hartawan
Petugas menunjukkan perbedaan bahan bakar B20 dan B30 saat peluncuran B30 di kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6) Pemerintah melakukan uji coba penggunaan Bahan Bakar campuran Biodiesel 30% (B30) pada bahan bakar solar kendaraan bermesin diesel. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaBiodiesel sebagai salah satu alternatif terbarukan untuk bahan bakar fosil, hadir dalam berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan kondisi lingkungan.

Jenis-jenis biodiesel ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi industri energi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya energi yang terbatas. Biodiesel dari minyak kelapa sawit menjadi salah satu bahan baku yang cukup produktif. Berikut adalah beberapa jenis biodiesel:

Biodiesel B20

Biodiesel B20 merupakan campuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen solar. Program pemerintah ini diberlakukan sejak Januari 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008.

Biodiesel B30 & B35

Biodiesel B30 adalah campuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen solar. Program ini mulai berjalan pada Januari 2020 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak Desember 2022 hingga Januari 2023, pemerintah Indonesia mulai mendorong transisi dari B30 ke Biodiesel B35 untuk digunakan oleh masyarakat luas. Komposisi B35 terdiri dari 35 persen biodiesel dan 65 persen solar, dan mulai digunakan oleh masyarakat umum per 1 Februari 2023.

Biodiesel B100

Biodiesel B100 adalah bahan bakar nabati untuk mesin diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester atau FAME) yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi.

Pilihan Editor: Manfaat Biodiesel dalam Pengembangan Energi Hijau

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

22 jam lalu

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

Pertamina tengah menyiapkan wacana emerintah soal bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur guna menekan polusi dikota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.


Rencana Suntik Mati PLTU Batu Bara, 3 Kementerian Akan Keluarkan Keputusan dalam Waktu Dekat

4 hari lalu

Semburan asap dari pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih terlihat dari pesisir pantai Kelurahan Bungus Selatan, Kota Padang. Foto: Fachri Hamzah/Tempo.
Rencana Suntik Mati PLTU Batu Bara, 3 Kementerian Akan Keluarkan Keputusan dalam Waktu Dekat

Kementerian ESDM menyebut akan ada Keputusan Menteri mengenai pemberhentian proyek-proyek batu bara dalam waktu dekat ini. T


Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

4 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Siapkan BBM Rendah Sulfur untuk Tekan Polusi

Pemerintah sedang mengkaji bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur untuk mengurangi polusi udara.


Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri

4 hari lalu

Ilustrasi ekspor bauksit. Shutterstock
Staf Menteri ESDM Tanggapi Usulan DPR untuk Relaksasi Ekspor Bauksit: Amanat UU, Diolah dalam Negeri

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah soal rencana relaksasi ekspor bauksit.


ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

4 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi.


ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

4 hari lalu

Panel pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Pantai Kondangmerak, Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 21 Januari 2021. (TEMPO/Abdi Purmono)
ESDM dan IBEKA Kerja Sama untuk Program Patriot Energi ke-4, Targetkan Peningkatan Elektrifikasi di Daerah 4 T

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan IBEKA Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi.


Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi di RAPBN 2025, Ini Detailnya

4 hari lalu

Suasana SPBU di pinggir Jalan Tol S. Parman, Jakarta Barat. BBM subsidi jenis Pertalite sudah tidak dijual. SPBU bernomor 31.114.01 itu hanya menawarkan Pertamax Turbo, Pertamax 92, Pertamax Green 95, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Kementerian ESDM Usulkan Volume BBM Bersubsidi di RAPBN 2025, Ini Detailnya

Usulan volume BBM bersubsidi tersebut terdiri dari minyak tanah sebesar 0,51 - 0,55 juta KL dan minyak solar sebesar 18,33 - 19,44 juta KL.


Xiaomi Sebut Belum Terima Gugatan Hukum dari Gree Electric Soal Pelanggaran Hak Paten

6 hari lalu

Logo baru Xiaomi (kiri) dan logo lama (kanan). Kredit: Xiaomi/The Verge
Xiaomi Sebut Belum Terima Gugatan Hukum dari Gree Electric Soal Pelanggaran Hak Paten

Gree Electric Appliances Co. Ltd. mengajukan gugatan kepada Xiaomi atas pelanggaran hak paten pada kipas listrik Xiaomi MIJIA.


Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

6 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Tidak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

7 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.