Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Peretas Berikan Kunci Dekripsi pada Situs Anak Disabilitas yang Kena Ransomware

image-gnews
ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, membagikan pengalamannya diberikan kunci dekripsi secara gratis oleh peretas ransomware. Kejadian ini berlangsung pada Mei 2023 lalu, saat Vaksincom diminta oleh kliennya yang mengalami serangan siber dari kelompok peretas bernama Mallox.

Kala itu situs yang diretas oleh Mallox merupakan buatan dari anak-anak disabilitas. Situs itu tidak dilengkapi dengan proteksi tambahan untuk mengamankan file, akibatnya rentan terkena serangan siber. "Situs yang membantu anak disabilitas menjadi korban ransomware dan filenya diretas oleh Mallox," kata Alfons, Rabu, 10 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang dibagikannya.

Vaksincom, kata Alfons, awalnya cukup kebingungan untuk membuka data enkripsi atau terkunci akibat peretasan. Jenis serangan serupa ini biasanya dilakukan oleh peretas yang ujung-ujungnya bakal meminta tebusan berupa uang atau sejenisnya. "Sangat mustahil untuk bisa membuka file terenkripsi. Situs itu juga tidak dibekali backup data dan proteksi keamanan."

Karena merasa mustahil, Alfons mengambil tindakan untuk menghubungi Mallox melalui dark web atau pasar gelap. Saat komunikasi terjalin via pesan singkat, Mallox tidak percaya kalau situs yang diretasnya itu dibuat oleh anak-anak disabilitas dan meminta buktinya. Alfons menyebut, Vaksincom memberikan semua bukti yang dibutuhkan.

"Mallox langsung memberikan kunci dekripsinya secara gratis. Tidak lupa Mallox juga memberikan nasihat dan saran bagaimana mengamankan sistem dari serangan ransomware. Kami sudah mencoba kunci yang diberikan dan ternyata berfungsi," ujar Alfons.

Beberapa waktu lalu Indonesia mengalami serangan siber jenis ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya. Ratusan data instansi pusat dan daerah dikunci dan tidak bisa diakses. Peretas bernama Brain Cipher sudah memberikan kunci PDNS 2 secara gratis tanpa imbalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Insiden pemberian kunci ini pun dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pengalihan isu atau akal-akalan pemerintah. Sebagian menduga uang tebusan atau semacamnya sudah diberikan, namun ditutupi supaya terkesan hacker memberikan kunci secara gratis. Merespons konspirasi ini, Alfons menyebut bahwa peretas bisa saja memberikan kunci dekripsi secara gratis dengan alasan-alasan tertentu.

"Anda tidak percaya kalau ransomware juga bisa peduli dan memberikan kunci dekripsi secara gratis? Kalau memang tidak mengalami langsung, memang hal ini sulit dipercaya," ujar Alfons, seraya menyebut, "Vaksincom mengalami sendiri, dan kami sudah berkecimpung di dunia sekuriti sejak 25 tahun lamanya."

Sementara itu, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persadha, membeberkan kalau kunci dekripsi yang diberikan oleh kelompok Brain Cipher memang bisa digunakan untuk memperbaiki PDNS. Namun, menurut dia, diperlukan proses yang lama untuk memulihkan seluruh data ini.

"Info terbaru sudah bisa digunakan, tapi masih butuh proses yang lama karena besarnya data dan banyaknya server di PDNS," kata Pratama saat dihubungi Tempo, Selasa.

Pilihan Editor: Fitur Baru YouTube Mampu Hapus Audio dengan Hak Cipta Berkat Teknologi AI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

12 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.


Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP

12 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP

Bjorka setidaknya empat kali membobol data-data di Indonesia, khususnya data-data yang termasuk dokumen rahasia negara.


Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

13 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Eks Penyelidik KPK Lihat Pola Peretasan Bjorka Muncul Setiap Ada Isu Besar Politik

Tak kurang 6 juta data NPWP kena peretasan dan dijual di dark web. Eks penyelidik KPK meilhat pola kemunculan hacker Bjorka seiring isu besar politik.


6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

13 hari lalu

Aulia Postiera penggiat Security IT atau keamanan siber dan eks penyidik KPK. Foto: istimewa
6 Juta Data NPWP Bobol Termasuk Data Pajak Jokowi, Begini Tanggapan Pegiat Keamanan Siber Ciberity

Tak kurang dari 6 juta data NPWP jebol diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta. Data itu termasuk milik JOkowi, Gibran, dan 23 pejabat lain


Survei Cloudflare Ungkap 65 Persen Perusahaan Korban Ransomware Rela Bayar Tebusan

15 hari lalu

Cara Setting DNS Cloudflare. Foto: Canva
Survei Cloudflare Ungkap 65 Persen Perusahaan Korban Ransomware Rela Bayar Tebusan

Cloudflare mengungkapkan 65 persen organisasi sasaran pemerasan via perangkat digital rela bayar tebusan. Efek ketahanan digital yang lemah.


Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

15 hari lalu

Presiden Jokowi pondok pesantren Gus Miftah di Sleman Yogyakarta di sela kunjungan kerja meresmikan tol Jogja-Solo, di Jawa Tengah Kamis 19 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Tak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data NPWP yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani sampai Menko Airlangga.


Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

16 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara


Server Indodax Diserang Kelompok Hacker Korea Utara, Bagaimana Nasib Aset Kripto Pengguna?

21 hari lalu

Ilustrasi kripto. Pexels/Alesia Kozik
Server Indodax Diserang Kelompok Hacker Korea Utara, Bagaimana Nasib Aset Kripto Pengguna?

Peretasan oleh kelompok hacker asal Korea Utara melumpuhkan layanan Indodax sejak Rabu, 11 September 2024.


Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

22 hari lalu

CEO Indonesia Digital Asset Exchane atau Indodax (sebelumnya bernama Bitcoin Indonesia) Oscar Darmawan bersama COO Indodax Edita Purnamasari saat konferensi pers soal pergantian nama perusahaannya di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018. Tempo/Adam Prireza
Bos Indodax: Serangan Sistem Keamanan Perusahaan Diduga Terafiliasi dengan Korea Utara

Serangan sistem keamanan Indodax pada Rabu, 11 September 2024 dinilai terafiliasi dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara.


Dugaan Catut KTP untuk Pilgub Jakarta dan Sederet Kasus Data Pribadi Bobol

49 hari lalu

Ilustrasi KTP. Shutterstock
Dugaan Catut KTP untuk Pilgub Jakarta dan Sederet Kasus Data Pribadi Bobol

Tak hanya untuk pemilu, setiap lembaga, instansi, maupun perusahaan mampu mendapatkan data KTP seseorang dalam waktu singkat untuk aneka kepentingan.