TEMPO.CO, Jakarta - Lagi dan lagi, keamanan data pribadi yang dipegang oleh negara perlu dipertanyakan. Kali ini, lebih dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak disingkat NPWP yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diduga bocor dan diperjualbelikan.
Terdapat kebocoran berupa data Nomor Identitas Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui akun X miliknya menyampaikan, “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah,” tulisnya pada Rabu, 18 September 2024. Data-data yang bocor tersebut di dalamnya diduga terdapat milik Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Dijual Seharga Rp 152 juta
Teguh turut menyertakan gambar berupa tangkapan layar di forum jual beli data hasil peretasan. Di dalam foto, tampak akun anonim dengan nama Bjorka sebagai user, tertanggal Rabu, 18 September 2024. Akun tersebut mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 6,6 juta data pribadi yang dijual di forum tersebut dengan harga 10 ribu Dolar AS atau setara dengan Rp 152,96 juta.
Berdasarkan temuan Teguh, terdapat 10 ribu sampel di dalam daftar yang tersedia di forum ilegal untuk diperjualbelikan. “Field di dalam sampel: NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” tulis teguh lebih lanjut.
NPWP milik sejumlah pejabat turut bocor
Teguh juga menyertakan daftar berisi 25 nama teratas yang terdapat di dalam 10 ribu sampel yang ada. Nama Jokowi duduk di urutan paling atas. Diikuti nama anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Di bawahnya, tertera nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nama Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga ada di dalam daftar tersebut bersama nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta data pejabat pemerintah lainnya.
“Di dalam sampel, Anda akan menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri lainnya yang juga tidak berguna,” demikian tertulis dalam narasi berbahasa Inggris pada halaman berjudul “6 Juta Nomor Pembayar Pajak Indonesia (NPWP)” itu.
Menkeu Sri Mulyani minta DJP dan Kemenkeu evaluasi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.
“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis.
Di sisi lain, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP. Ia pun menyebutkan setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.
Respons Jokowi: Karena keteledoran password
Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut buka suara terkait dugaan bocornya data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Presiden Jokowi, peristiwa kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain. Dia pun menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebocoran data itu terjadi.
“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ucap Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.
Kepala Negara mengatakan, hal itu bisa menjadi ruang untuk diretasnya data oleh hacker agar bisa masuk ke dalam sistem. Lebih lanjut, Jokowi meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data NPWP tersebut.
“Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” ucap dia.
HATTA MUARABAGJA | HANIN MARWAH | HILMAN FATHURRAHMAN | INGE KLARA SAFITRI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI | ALPADILLAH GINANJAR
Pilihan editor: Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?
