Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

7 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus kebocoran data di Indonesia semakin sering terjadi. Terbaru, sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilaporkan telah diretas dan diperjualbelikan di dark web dengan nilai Rp 150 juta.

Kebocoran data semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara, termasuk negara maju, juga menghadapi masalah peretasan data. Lantas, negara mana saja yang mengalami kebocoran data paling banyak?

Menurut laporan perusahaan keamanan siber, Surfshark, sebanyak 60,9 miliar titik data telah terekspos sejak 2004, dengan 17,2 miliar di antaranya berupa alamat email. Rata-rata setiap email bocor bersama 2,5 data tambahan.

Surfshark juga menyusun daftar negara dengan kebocoran data terbanyak per 15 April 2024. Berikut daftarnya:

1. Amerika Serikat  

Rata-rata setiap warga Amerika telah kehilangan 37 titik data akibat pelanggaran siber sejak 2004. Data yang sering bocor mencakup format kompresi Zip, nama depan, nama belakang, dan kata sandi, dengan total mencapai lebih dari 12,5 miliar titik data.

2. Rusia  

Lebih dari 4,3 miliar data Rusia bocor, termasuk nama depan, nomor telepon, nama belakang, dan kata sandi. Salah satu insiden besar di Rusia adalah penjualan data pribadi 60 juta pemegang kartu kredit Sberbank di pasar gelap online pada 2019.

3. Cina  

Sekitar 2 miliar data bocor di Cina, terutama nama, alamat IP, nama pengguna, kata sandi enkripsi, dan kata sandi. Salah satu insiden signifikan adalah kebocoran data 364 juta pengguna WeChat dan QQ pada Maret 2019.

4. Prancis  

Data yang sering terekspos di Prancis meliputi tanggal lahir, kata sandi enkripsi, nama pengguna, dan kata sandi, dengan total kebocoran lebih dari 1,4 miliar data. Serangan ransomware terhadap perusahaan asuransi AXA pada Mei 2021 adalah salah satu kasus terbesar.

5. Brasil  

Brasil mencatat lebih dari 1,2 miliar data yang bocor. Salah satu insiden terbesar terjadi pada 2020, dengan terbukanya 243 juta data pribadi yang mencakup nama lengkap, alamat, dan nomor telepon.

6. India  

Di India, sekitar 1,2 miliar data terekspos, termasuk nama depan, nomor telepon, dan kata sandi. Beberapa perusahaan besar yang menjadi sasaran peretasan adalah Aadhaar, BigBasket, Air India, Dominos, dan State Bank of India.

7. Inggris  

Lebih dari 1,06 miliar data bocor di Inggris, mencakup nama, nama pengguna, dan kata sandi. Salah satu kasus terbesar adalah kebocoran data di Dixons Carphone yang kehilangan 14 juta catatan pribadi dan 5,6 juta informasi kartu pembayaran pada Juli 2017.

ANDIKA DWI | SUKMA KANTHI NURANI

Pilihan Editor: Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

31 menit lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kerja dengan Pansus DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang perubahan atas undang - undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menkopolhukam Akui Ada Celah Keamanan Usai Audit PDNS 2

Pada 20 Juni 2024, PDNS 2 di Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru diklaim pulih pada Agustus lalu.


Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

2 jam lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Menkopolhukam Klaim Sebagian NPWP yang Bocor Bukan Data Asli

Menko Polhukam mengklaim bahwa sebagian data NPWP bukan data asli.


Kantor Imigrasi Pematangsiantar Deportasi dan Tangkal Seorang WNA Asal Amerika

4 jam lalu

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat. (ANTARA/HO-Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar)
Kantor Imigrasi Pematangsiantar Deportasi dan Tangkal Seorang WNA Asal Amerika

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Pematangsiantar, WNA dari Amerika Serikat itu sudah overstay 55 hari.


Korsel Sebut Korea Utara Pertimbangkan Uji Coba Nuklir Menjelang Pilpres AS

6 jam lalu

Korea Utara melakukan uji coba rudal jelajah yang diluncurkan oleh kapal selam di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea pada 28 Januari 2024. Rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam (SLCM) yang baru dikembangkan, yang mempercepat persenjataan nuklir angkatan lautnya. KCNA via REUTERS
Korsel Sebut Korea Utara Pertimbangkan Uji Coba Nuklir Menjelang Pilpres AS

Penasihat keamanan nasional Presiden Korea Selatan sebut Korea Utara sedang mempertimbangkan uji coba nuklir menjelang Pilpres AS.


6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

7 jam lalu

Bjorka. Istimewa
6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi, Pegiat Keamanan Siber: Bjorka Paham Dinamika Politik Indonesia

Tak kurang dari 6 juta data NPWP dijebol Bjorka. Pegiat keamanan siber sebut Bjorka memiliki pemahaman tentang dinamika politik dan sosial Indonesia.


Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

1 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Sederet Kasus Kebocoran Data Terbaru 6 Juta Data NPWP Diretas Bjorka, Siapa Tanggung Jawab?

Bjorka, seorang hacker, diduga bertanggung jawab atas kebocoran data 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, Kaesang, dan pejabat lainnya.


Kamala Harris Tantang Lagi Donald Trump Debat Capres AS

1 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
Kamala Harris Tantang Lagi Donald Trump Debat Capres AS

Kamala Harris menantang Donald Trump untuk kembali debat capres AS. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Donald Trump.


Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

2 hari lalu

Kebocoran data di Indonesia seringkali terjadi bak penyakit menahun yang terus menggerogoti keamanan siber. Korbannya dari jasa fotokopi hingga instansi negara.
Daftar Kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling Banyak di Instansi Pemerintah

Kasus kebocoran data pribadi ini bukan pertama kali terjadi. Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kasus kebocoran data terus berulang.


Pakar Ungkap Dua Kemungkinan Sumber Kebocoran Data DJP

2 hari lalu

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)
Pakar Ungkap Dua Kemungkinan Sumber Kebocoran Data DJP

Alfons Tanujaya, menduga ada dua kemungkinan sumber kebocoran data 6 juta data pribadi dari Direktorat Jenderal Pajak.


Kasus Dugaan Kebocoran Data Kembali Terjadi, Sekitar 6 Juta Npwp Diduga Diperjualbelikan

2 hari lalu

Dugaan kebocoran data ini menjadi kasus yang ke sekian kali terjadi.
Kasus Dugaan Kebocoran Data Kembali Terjadi, Sekitar 6 Juta Npwp Diduga Diperjualbelikan

Sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) diduga bocor dan diperjualbelikan.