Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Kaji Izin Ekspor Pasir Laut 66 Perusahaan, Kiara Kritik Keras

image-gnews
Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji dan menyeleksi 66 perusahaan yang telah mengajukan izin untuk ekspor pasir laut. Perizinan ini diajukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Hasil Pengelolaan Sedimentasi di Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan izin pengerukan pasir laut masih tahap perencanaan. "Sampai saat ini masih tahap perencanaan, jangan khawatir kami kendor di situ. Aparat di lapangan, kapal-kapal kami standby, apabila ini diterapkan kami siap mengamankan peraturan yang berlaku, siap menjaga jangan sampai disalahgunakan, bahkan jangan sampai mempengaruhi pulau kecil di dekatnya. Kami pastikan kami hadir di lapangan," ujarnya melalui konferensi pers secara daring, Senin, 23 September 2024.

Pung mengatakan sepanjang tahun 2024 belum ditemukan ada penambangan ilegal pasir laut. Pada awal Juni, KKP sempat mendeteksi ada dua kapal asing diduga mengeruk pasir di wilayah perbatasan laut Indonesia.Praktik ilegal tersebut terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura atau Malaysia dan di perairan Natuna.

Dia mengatakan timnya sempat memeriksa kapal pengeruk pasir laut Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) tersebut. "Kami sudah punya sistem, kamu punya peralatan, kami punya SDM, dalam sistem kami semua kapal dredger pasti terpasang AIS. Di AIS itu peredaran mereka diketahui, ketika melintas kami lngsung lakukan pemeriksaan, ternyata hanya melintas, sampai palka kami periksa," ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengkritik keras Presiden Joko Widodo serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono karena tidak segera mencabut peraturan ekspor pasir laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya bersikap mendengar masukan rakyat terkait ekspor pasir laut. Sementara, kata Susan, KKP terus melanjutkan pengkajian 66 perusahaan yang sedang mengajukan izin ekspor pasir laut.

“Alih-alih mendengar masukan publik, mengevaluasi serta menghentikan Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 26 Tahun 2023, KKP saat ini tengah mengkaji dan menyeleksi 66 perusahaan yang telah mengajukan izin untuk ekspor pasir laut," kata Susan.

Pilihan Editor: Peneliti IPB Yakin Proyek Cetak Sawah dan Tebu di Merauke akan Gagal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tata Kelola Layanan Jasa Kelautan KKP Diakui Skala Internasional

1 hari lalu

Penyerahan Sertifikat ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015 pada Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi dan Ekosistem Perairan serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar oleh Direktur PT. QAI Joko Nursapto disaksikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Maoppo, Senin, 28 Oktober 2024. Dok. KKP
Tata Kelola Layanan Jasa Kelautan KKP Diakui Skala Internasional

Bentuk pelayanan dengan ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015 ini telah diterapkan KKP


Upaya Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Air di Pulau-Pulau Kecil

3 hari lalu

Pulau Merak Kecil, Banten (TEMPO/Mila Novita)
Upaya Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Air di Pulau-Pulau Kecil

Pemerintah pusat dan daerah hendaknya memiliki target prioritas dan bertahap untuk menuntaskan keterbatasan air bersih pada 1.231 pulau secara bertahap


Soal Perubahan Daerah Pantura Jadi Tambak Udang, KKP: Masih Pembahasan

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau langsung klaster tambak udang vaname berkelanjutan di Desa Matang Rayeuk.
Soal Perubahan Daerah Pantura Jadi Tambak Udang, KKP: Masih Pembahasan

Direktur Pemasaran Ditjen PDSKP KKP, Erwin Dwiyana, menyatakanrencana perubahan kawasan Pantura menjadi industri tambak udang masih tahap pembahasan.


Terkini: Sritex Pailit, Ekonom Sebut PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial; Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Ha untuk Food Estate

5 hari lalu

Suasana Pameran tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, Indo Intertex 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Pameran ini menampilkan teknologi dan inovasi terbaru dari mesin tekstil, garmen dan digital printing, bahan baku, teknologi digitalisasi, kimia tekstil, pewarna tekstil, aksesoris, hingga produk tekstil lainnya. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Sritex Pailit, Ekonom Sebut PHK Massal Industri Tekstil Picu Krisis Sosial; Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Ha untuk Food Estate

Ekonom menyebut kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex dapat menimbulkan efek domino yang mengguncang sektor industri tekstil nasional.


Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

5 hari lalu

Ilustrasi kapal terombang-ambing di laut. Shutterstock
Ini Kronologi Kapal yang Ditumpangi Petugas KPK dan KKP Alami Kecelakaan di Jembrana

Kronologi kapal yang ditumpangi tim monitoring KPK dan KKP mengalami kecelakaan di perairan laut Jembrana, Bali.


KKP Ungkap Faktor Kematian Dugong dan Lumba-Lumba di NTT

6 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama
masyarakat melakukan penanganan seekor lumba-lumba jenis Dugong dugon jantan dalam kondisi mati, di Pantai Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, pada 10 Oktober 2024. Dok. KKP
KKP Ungkap Faktor Kematian Dugong dan Lumba-Lumba di NTT

Penyebab utama kematian mamalia laut di perairan NTT terungkap melalui penelitian KKP dan masyarakat setempat.


KKP Jamin Mutu Pasokan Ikan dari Hulu untuk Program Makan Bergizi Gratis

7 hari lalu

Kapal yang bersandar di Pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Kamis, Oktober 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perizinan berusaha aktif hingga Oktober 2024 sebanyak 14.386 unit kapal perikanan atau meningkat sekitar 19 persen dari tahun sebelumnya yang sebagian besar berasal dari kapal-kapal hasil migrasi. ANTARA/Fauzan
KKP Jamin Mutu Pasokan Ikan dari Hulu untuk Program Makan Bergizi Gratis

KKP menginisiasi kolaborasi dengan pihak lain untuk memastikan kualitas produk pangan dalam negeri untuk menjamin pasokan makan bergizi gratis


Tim Monitoring KPK Kecelakaan di Bali, Kapal yang Ditumpangi Terbalik

7 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
Tim Monitoring KPK Kecelakaan di Bali, Kapal yang Ditumpangi Terbalik

Tim pemantau KPK mengalami kecelakaan saat meninjau keramba budidaya lobster di tengah laut


KKP: 33 Perusahaan Baru Antre jadi Eksportir Produk Perikanan ke Uni Eropa

8 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP: 33 Perusahaan Baru Antre jadi Eksportir Produk Perikanan ke Uni Eropa

Data KKP menunjukkan hingga saat ini, total ada 176 jumlah perusahaan Indonesia yang tercatat dapat melakukan ekspor perikanan ke Uni Eropa.


Target KKP 5 Tahun ke Depan: Indonesia Jadi Top 10 Eksportir Produk Perikanan Terbesar Dunia

8 hari lalu

Suasana penjualan ikan hias dan tanaman laut di Pasar ikan Hias Sumenep, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nilai ekspor ikan hias Indonesia pada semester I 2023 sebesar 20,5 juta dolar AS atau meningkat 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menjadikan Indonesia menjadi eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia. TEMPO/Tony Hartawan
Target KKP 5 Tahun ke Depan: Indonesia Jadi Top 10 Eksportir Produk Perikanan Terbesar Dunia

KKP menargetkan Indonesia bisa masuk ke dalam deretan sepuluh negara sebagai eksportir terbesar di dunia melalui produk perikanannya.