TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, angkat suara mengenai pidato perdana Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi Presiden RI 2024–2029. Dia menganggap Prabowo lupa soal misi-ke 8 Astacita yang berbunyi ‘Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur’. Padahal, misi itu selalu didengungkan pada masa kampanye.
“Kalau didengar, pidato perdana presiden (Prabowo) psikologisnya dipenuhi semangat eksploitasi sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya,” kata Zenzi ketika dihubungi Tempo, Ahad, 20 Oktober 2024.
Menurut Zenzi, spirit eksploitasi itu bisa saja muncul akibat turbulensi ekonomi. Namun, bila dilaksanakan secara terburu-buru, eksploitasi tersebut justru mengancam hak generasi mendatang untuk mewarisi kekayaan alam dan biodiversitas Indonesia.
Selagi menghitung potensi pendapatan ekonomi, kata dia, regulator kerap lupa menghitung jumlah kekayaan alam dan budaya yang hilang. “Akibat eksploitasi satu jenis komoditi,” tutur Zenzi.
Zenzi juga menyoroti soal risiko munculnya beban keuangan pemerintah dan masyarakat akibat eksploitasi yang berlebihan. Sebelum kerusakan semakin parah, Walhi Nasional meminta pemerintah menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan kebijakan lingkungan. Pasalnya, dalam pidato kenegaraan perdana, Presiden Prabowo menyinggung soal eksploitasi kekayaan alam, tapi nihil membahas dampaknya terhadap lingkungan.
“Kami melihat secara garis besar, kelestarian dan daya dukung lingkungan bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas awal dalam kebijakan kepemimpinan Presiden Prabowo,” katanya kepada Tempo.
Surambo mengakui bahwa swasembada pangan dan swasembada energi yang dibahas oleh Prabowo dalam pidato tersebut juga penting. Namun, urgensi itu harus didampingi dengan kebijakan mengenai daya tampung lingkungan hidup.
Persoalan daya tampung perkebunan sawit, kata dia, bisa disoroti oleh pemerintahan baru. Luas perkebunan sawit secara nasional sudah menembus 17,3 juta hektare, hampir menyundul batas atas (cap) perkebunan sawit seluas 18,158 juta hektare.
“Sehingga swasembada energi untuk perkebunan sawit harus dilakukan lewat moratorium permanen perizinan baru perkebunan sawit,” tuturnya.
Berikutnya, Delapan Misi Priotitas Prabowo
