Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan layanan transportasi online, Uber Technologies Inc, kembali diguncang masalah dengan mundurnya Jeff Jones, presiden Uber. Jones adalah ahli pemasaran yang dipekerjakan untuk membantu menaikkan reputasi Uber.
Jones keluar kurang dari tujuh bulan setelah bergabung dengan perusahaan yang berkantor pusat di San Francisco itu, tulis Reuters mengutip juru bicara Uber, Senin 20 Maret 2017.
Alasan Jeff Jones keluar belum jelas namun sudah dipertanyakan sejak awal bulan ini ketika Uber mengeluarkan pengumuman mencari pejabat untuk membantu perusahaan itu bersama CEO Travis Kalanick. "Kami ingin berterima kasih pada Jeff untuk enam bulan di perusahaan ini dan kami doakan yang terbaik," demikian bunyi keterangan tertulis Uber.
Jones bergabung dengan Uber sejak Agustus lalu dan digadang menjadi Kalanick kedua. Ia bertugas mengatasi operasi global Uber, termasuk memimpin program, layanan lokal di tiap kota, pemasaran dan layanan pelanggan.
Sebelum Jones keluar, eksekutif teknik Uber Amit Singhal diminta mengundurkan diri menyusul dugaan pelecehan seksual saat ia bekerja di Google Alphabet Inc.
Awal bulan ini, Ed Baker, wakil presiden produk dan pertumbuhan Uber juga mundur. Pada saat yang sama, peneliti keamanan Uber Charlie Miller meninggalkan perusahaan itu.
Uber beberapa waktu belakangan ini menghadapi serangkaian kontroversi sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib perusahaan ini di tangan Kalanick.
Seorang mantan pegawai Uber bulan lalu membuat tulisan yang menyebutkan tempat kerja itu menganggap lazim untuk pelecehan seksual dan tidak dihukum. Unggahan tersebut lalu diinvestigasi oleh mantan pengacara kota AS Eric Holder.
Media bisnis Bloomberg pernah memuat video Kalanic memaki seorang pengemudi yang memprotes pemotongan tarif yang dibayarkan kepada para pengemudi. Kalanick, akhirya menyampaikan permintaan maaf terbuka.
Awal bulan ini, Uber mengakui penggunaan program rahasia bernama Greyball. Program ini akan mengubah tampilan aplikasi untuk pengendara demi menghindari pihak berwenang di kota-kota yang melarang layanan transportasi online itu.
ANTARA
Iklan
