Kemendikbud Percepat Layanan Kenaikan Pangkat Dosen, Bisa Cuma 2 Bulan

Reporter

Antara

Editor

Devy Ernis

Jumat, 18 Maret 2022 07:00 WIB

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempercepat layanan dalam proses kenaikan pangkat dosen. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Nizam mengatakan proses kenaikan pangkat dosen bisa dilakukan hanya dalam dua bulan. Nizam menyebut hal itu bisa terwujud apabila semua persyaratan telah lengkap.

“Kami sudah menetapkan standar pelayanan minimal untuk layanan karier dosen. Proses kenaikan pangkat dosen dapat dilakukan hanya dalam waktu dua bulan saja,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Nizam dalam acara pencanangan zona integritas Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2022.

Jika proses kenaikan pangkat dosen tersebut lebih dari setahun, Nizam mengatakan kemungkinan besar karena adanya syarat yang belum dipenuhi. Ia menyebut semua proses pengurusan kenaikan pangkat tersebut dapat dipantau melalui sistem.

“Dengan demikian bisa diketahui, kurangnya di mana, misalnya karya ilmiah yang belum cukup. Nah, itu dia harus memperbaikinya dengan menambah karya ilmiahnya,” kata dia.


Selama syarat untuk kenaikan pangkat tersebut dipenuhi, pihaknya akan berusaha menuntaskan layanan tersebut dalam waktu dua bulan. Nizam mengenang dulu sewaktu mengurus kenaikan menjadi guru besar, dua kali berkas dia hilang saat proses pengurusan.

Advertising
Advertising

“Bayangkan, karya ilmiah yang setumpuk itu harus dicari lagi dan harus diajukan kembali. Bahkan prosesnya mencapai dua tahun hanya untuk kenaikan guru besar. Sekarang hanya 55 hari kerja, asalkan syaratnya lengkap,” kata dia.

Kementerian Pendidikan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada unit kerja Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan.

Nizam menyebut ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan zona integritas di lingkungan direktoratnya, di antaranya memberikan layanan terbaik tanpa ada perilaku koruptif, meningkatkan penggunaan teknologi untuk mengembangkan layanan berbasis daring dan mengembangkan sistem cashless sehingga ada transparansi informasi tanpa ada lagi penyelewengan dan penggelapan uang.

Baca juga:

Kronologi Forum Orang Tua Mencari Kejelasan Konflik SBM ITB

Berita terkait

JPPI: Pernyataan Kemendikbud Pendidikan Tinggi 'Tertiary Education' Menciutkan Mimpi Anak Bangsa Untuk Kuliah

1 jam lalu

JPPI: Pernyataan Kemendikbud Pendidikan Tinggi 'Tertiary Education' Menciutkan Mimpi Anak Bangsa Untuk Kuliah

Kata JPP soal pernyataan Kemendikbud yang sebut pendidikan tinggi sifatnya pilihan.

Baca Selengkapnya

Aturan PPDB, Sekolah Wajib Menerima 20 Persen Siswa dari Keluarga Tidak Mampu

2 hari lalu

Aturan PPDB, Sekolah Wajib Menerima 20 Persen Siswa dari Keluarga Tidak Mampu

Terdapat 4 jalur sistem PPDB, salah satunya adalah penerimaan siswa dari keluarga tidak mampu yang diatur dalam regulasi. Pelanggar ada sanksinya.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Kembali Diminta Mengajar Program Doktor di Universitas Jayabaya

3 hari lalu

Bamsoet Kembali Diminta Mengajar Program Doktor di Universitas Jayabaya

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, kembali diminta untuk mengajar program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar Indonesia

3 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar Indonesia

Bamsoet mengikuti Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) sebagai pemenunah persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen di Indonesia.

Baca Selengkapnya

5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

5 hari lalu

5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

Alasan pentingnya MPLS dilakukan kepada siswa baru, tentu saja menghindari tindakan mengarah perpeloncoan atau bullying.

Baca Selengkapnya

Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

6 hari lalu

Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat melakukan sebuah investigasi hak-hak sipil ke sebuah sekolah di setalah Texas

Baca Selengkapnya

Flexing Mahasiswa KIP, Dosen Administrasi Publik Beberkan Kekurangan Puslapdik

8 hari lalu

Flexing Mahasiswa KIP, Dosen Administrasi Publik Beberkan Kekurangan Puslapdik

Viral flexing mahasiswa penerima fasilitas bantuan keuangan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) belum berarti menunjukkan bantuan yang salah sasaran

Baca Selengkapnya

Dosen FKUI Raih Penghargaan Best Paper pada Kongres Obstetri dan Ginekologi di Jepang

9 hari lalu

Dosen FKUI Raih Penghargaan Best Paper pada Kongres Obstetri dan Ginekologi di Jepang

Dosen FKUI dapat bersaing di dunia medis secara global.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Kampus Sebut Banyak Dosen Bermimpi Jadi Komisaris Akibat Gaji Rendah

10 hari lalu

Serikat Pekerja Kampus Sebut Banyak Dosen Bermimpi Jadi Komisaris Akibat Gaji Rendah

Gaji mayoritas dosen yang masih di bawah Rp 3 juta membuat mereka tergiur dengan jabatan yang ditawarkan secara politis oleh penguasa.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Serikat Pekerja Kampus Ungkap Sederet Permasalahannya

10 hari lalu

Mayoritas Dosen Bergaji di Bawah Rp 3 Juta, Serikat Pekerja Kampus Ungkap Sederet Permasalahannya

Hasil penelitian Serikat Pekerja Kampus menemukan mayoritas dosen masih berpenghasilan di bawah Rp 3 juta pada kuartal pertama 2023.

Baca Selengkapnya