PEMILU.AI, Platform Kampanye Berbasis Kecerdasan Buatan Diluncurkan, Ada Luky Djani

Kamis, 20 Juli 2023 18:20 WIB

Acara peluncuran PEMILU.AI di Djakarta Theater, Jakarta, 20 Juli 2023. Foto: Maria Fransisca Lahur

TEMPO.CO, Jakarta - Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai merambah dunia politik di Indonesia. Terobosan ini dinilai akan membantu para calon legislator untuk menjalankan strategi kampanye. Apalagi pada pemilihan umum 2024 akan ada calon legislator dengan jumlah besar, sekitar 300 ribu orang, yang berebut kursi dewan dengan jumlah terbatas.

Yose Rizal, founder PEMILU.AI memperkenalkan produknya itu di hadapan media di Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. "PEMILU.AI, platform kampanye politik berbasis teknologi generatif AI pertama di dunia," kata dia.

Ia menjelaskan platform ini memanfaatkan teknologi generatif artificial intelligence (AI) yang dapat memberikan gambaran wilayah sasaran, target suara, rekomendasi strategi, kegiatan dan kelompok sasaran per kecamatan berdasarkan isu kritikal daerah pemilihan, dan rekomendasi berita online di daerah pemilihan.

Tidak hanya itu, platform juga dapat merancang komunikasi kampanye mulai dari slogan, narasi pidato, caption media sosial, target sasaran iklan, dan desain alat peraga kampanye atau APK. Platform ini juga dapat menyediakan aplikasi monitoring tim sukses, yang dirancang untuk membantu calon legislatif meningkatkan peluang memenangkan pemilihan dalam kampanye mereka.

Yose berharap kemampuan bersama timnya dalam mengelola big data selama bertahun-tahun dapat menjadi jaminan bagi keamanan data PEMILU.AI. Ia membanggakannya karena berpengalaman memiliki ratusan klien di luar urusan politik.

Advertising
Advertising

Politicawave by Mediawave, lembaga yang mengembangkan platform Social Media Monitoring & Analytics di Indonesia, yang ia gawangi, dia sebut masih aman. “Dulu waktu kami bikin Politicawave banyak banget yang berusaha menjebol server kami,” kata Yose. Ia bersyukur bahwa sampai hari ini aman.

Ia menyatakan adanya usaha penjebolan dengan jumlah yang cukup banyak. Menurutnya, strategi keamanan lebih ia tingkatkan lagi serta memiliki partner kerja yang mempunyai sistem sekuriti tinggi.

Platform pintar PEMILU.AI diluncurkan oleh Politicawave by Mediawave, lembaga yang mengembangkan platform Social Media Monitoring & Analytics di Indonesia, bersama dengan Institute for Strategic Initiative atau ISI, lembaga berbasis riset sosial dan politik. Platform ini berperan sebagai konsultan politik personal.

Kehadiran platform ini ditujukan untuk membantu para calon anggota legislatif memahami lebih dalam perihal aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dengan beragam fitur inovatif, untuk meningkatkan peluang kemenangan pemilu.

Baca juga: Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Membahas Risiko AI

Platfom untuk kampanye pemilu

CEO PEMILU.AI Luky Djani menyatakan platform ini dirancang untuk menganalisis big data, seperti: data politik, data sosial ekonomi, data demografi, data profil persona caleg, hingga data media sosial dan media online dari daerah pemilihan. Sehingga, kata dia, nantinya bisa memberikan rekomendasi microtargeting strategi kampanye tepat sasaran yang sesuai dengan target suara, wilayah, dan kelompok sasaran, serta persona caleg.

Ia menjamin data berasal dari sumber yang legal dan bisa diolah. Menurut dia, platform PEMILU.AI ini membantu caleg memahami kompleksitas lanskap politik di Indonesia. "Pemilu yang sangat dinamis dan kompetitif, karena beragamnya etnis, budaya, ekonomi dan geografi, sering kali menjadi tantangan bagi para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat," kata dia.

Ia berharap platform PEMILU.AI menjadi terobosan baru yang solutif, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi calon wakil rakyat, khususnya dalam mengupayakan terwujudnya aspirasi masyarakat lewat pemilu yang berintegritas dan setara.

Luky menambahkan, guna mendukung pemilu yang berintegritas, PEMILU.AI menawarkan berbagai tools dan fitur berbasis teknologi generatif AI. Platform ini bisa memberikan strategi kampanye berdasarkan persona caleg, kampanye microtargeting tepat sasaran, hingga strategi komunikasi kampanye pada konstituen.

Luky menjanjikan platform ini akan memperlakukan semua caleg dari seluruh partai secara sama dan setara. “Kami tidak pilih kasih,” jelasnya. Ia juga memberikan daftar harga dari produknya. Untuk caleg DPRD kabupaten/ kota seharga Rp 29 juta, DPRD provinsi Rp 99 juta, DPR RI Rp 149 juta, dan DPD Rp 249 juta rupiah. “Biayanya sekali, bukan bulanan,” kata dia.

Pilihan Editor: Google Kembangkan AI yang Dapat Menulis Berita

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

11 menit lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

14 menit lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

58 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

2 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

3 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Google Tingkatkan Pengalaman Penelusuran dengan AI Generatif

6 jam lalu

Google Tingkatkan Pengalaman Penelusuran dengan AI Generatif

Google tingkatkan pengalaman pencarian dengan AI generatif Gemini, menawarkan AI Overviews untuk jawaban cepat, perencanaan, dan pencarian dengan video.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

7 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya