Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Membahas Risiko AI

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan pertemuan pertamanya tentang kecerdasan buatan (AI) pada hari Selasa, 18 Juli 2023.

Dalam pertemuan, Cina mengatakan teknologi itu tidak boleh menjadi "kuda pelarian" dan Amerika Serikat memperingatkan agar tidak menggunakannya untuk menyensor atau menekan orang.

Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly, yang memimpin pertemuan, mengatakan AI akan secara fundamental mengubah setiap aspek kehidupan manusia. “Kita sangat perlu membentuk tata kelola global teknologi transformatif karena AI tidak mengenal batas,” tambahnya setelah mengatakan bahwa AI dapat membantu mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan ekonomi.

Namun, dia juga memperingatkan bahwa teknologi tersebut memicu disinformasi dan dapat membantu aktor negara dan non-negara dalam pencarian senjata.

Dewan beranggotakan 15 orang itu mendapat pengarahan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Jack Clark, salah satu pendiri startup AI profil tinggi Anthropic, dan Profesor Zeng Yi, salah satu direktur Pusat Penelitian Cina-UK untuk Etika dan Tata Kelola AI.

“Aplikasi AI militer dan non-militer dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi perdamaian dan keamanan global,” kata Guterres.

Guterres mendukung seruan beberapa negara untuk pembentukan badan PBB yang baru “untuk mendukung upaya kolektif untuk mengatur teknologi luar biasa ini,” meniru Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim.

Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun menggambarkan AI sebagai "pedang bermata dua" dan mengatakan Beijing mendukung peran koordinasi pusat PBB dalam menetapkan prinsip-prinsip panduan untuk AI.

“Apakah itu baik atau buruk, baik atau jahat, tergantung pada bagaimana umat manusia menggunakannya, mengaturnya dan bagaimana kita menyeimbangkan pengembangan ilmiah dengan keamanan,” kata Zhang, seraya menambahkan bahwa harus ada fokus pada manusia dan AI untuk mengatur pembangunan dengan baik dan untuk "mencegah teknologi ini menjadi kuda yang kabur".

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jeffrey DeLaurentis, juga mengatakan ada kebutuhan bagi negara-negara untuk juga bekerja sama dalam AI dan teknologi baru lainnya untuk mengatasi risiko hak asasi manusia yang mengancam merusak perdamaian dan keamanan.

“Tidak ada negara anggota yang boleh menggunakan AI untuk menyensor, membatasi, menekan, atau melemahkan orang,” katanya kepada dewan.

Rusia mempertanyakan apakah dewan, yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, harus membahas AI.

“Yang diperlukan adalah diskusi profesional, ilmiah, berbasis keahlian yang dapat memakan waktu beberapa tahun dan diskusi ini sudah berlangsung di platform khusus,” kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy.

REUTERS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.