Polusi Udara Jakarta Parah, Anggota DPR: Jangan Anggap Remeh

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 17 Agustus 2023 10:11 WIB

Monas terlihat samar akibat polusi udara di Jakarta, 11 Agustus 2023. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyarankan pemerintah melakukan pemetaan guna mengetahui daerah mana, yang memiliki tingkat polusi udara tinggi sebagai salah satu upaya penanganan jangka pendek.

Menurut dia, tingginya tingkat polusi udara saat ini tidak hanya di Jakarta, namun sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi, tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena itu tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik," kata Saleh melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2023.

Menurut dia, berdasarkan situs pemantau udara IQAir, Selasa 16 Agustus 2023, urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat, kadar Particulate Matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3, kemudian Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3) dan urutan ketujuh Kota Jakarta (109 ug/m3).

Saleh menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah, antara lain transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino.

Advertising
Advertising

Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia, untuk itulah sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

"Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Sekarang jumlah penderita flu tinggi sekali. Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh," ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, harus mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mahasiswa Jawa Timur Jadi Peserta Terbanyak Kampus Mengajar Angkatan 6

Penyebab polusi udara tiap daerah berbeda

Dia menambahkan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda, sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, misalnya Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, namun kegiatan tambangnya sangat tinggi dan pasokan listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta.

Sebelumnya, Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengungkapkan salah satu penyebab polusi udara yang kian pekat belakangan terkait dengan fenomena El Nino.

"Betul (ada kaitannya dengan El Nino). Jadi, biasanya karena berhubungan dengan kebakaran hutan," katanya.

Kondisi tersebut, menurut Edvin, diperparah jarangnya hujan di suatu wilayah sehingga tidak ada wet deposition atau proses penting menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer, sehingga banyak sekali polutan di udara.

Pilihan Editor: Daftar Nama Anggota Paskibraka Nasional 2023 dari 38 Provinsi di Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

46 menit lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

1 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

2 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

4 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

4 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

4 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

5 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

6 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

6 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

6 jam lalu

Aliansi BEM SI Ancam Bakal Gelar Aksi di DPR dan Kemendikbud Soal UKT

Jika setelah ini tidak ada itikad baik terkait kenaikan UKT, maka aliansi BEM SI akan mengeskalasikan gerakan di jalanan.

Baca Selengkapnya