TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginginkan Indonesia dan Malaysia saling belajar terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini dihadapi.

"Saya kira kita saling belajar saja apalagi Indonesia kan akan jadi pusat koordinasi untuk penanganan asap lintas batas negara," kata Siti Nurbaya di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat, 20 Oktober 2023.

Berdasarkan data yang dimiliki, Siti memastikan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak sampai menyeberang ke Malaysia.

Dengan alasan itu, menurut dia, salah alamat apabila Malaysia kemudian menyampaikan komplain ke Indonesia. "Berdasarkan data, tidak ada 'transboundary haze' (asap lintas batas) jadi enggak bisa dikomplain ke Indonesia," kata dia.

Apalagi, menurut Siti, karhutla di Indonesia juga dipicu dari area lahan konsesi sejumlah perusahaan asing termasuk di antaranya berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang dan China. "Jadi menurut saya sih saling belajar saja," ujar dia.

Mengenai surat yang dikirim Pemerintah Malaysia, Siti Nurbaya memastikan bahwa surat tersebut tidak memuat komplain ke Indonesia.

Melalui surat tersebut, menurut dia, pemerintah negeri jiran itu justru menawarkan bantuan untuk penanganan karhutla.

"Saya sudah baca suratnya. Isinya bukan komplain. Dia hanya mengatakan bahwa kualitas udara di tempat dia tidak baik kemudian kalau ada kerja sama yang bisa dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia dia senang sekali bisa bantu," ujar Siti.

Meski demikian, Menteri LHK menegaskan bahwa terhadap wilayahnya yang begitu luas, Indonesia telah memiliki sistem sediri untuk penanganan karhutla dan kini sedang dikerjakan.

"Wilayah kita kan gedenya minta ampun, coba bandingkan Malaysia dengan Indonesia, 'emang' ini tidak kebalik gitu lho. Tapi yang pasti kita punya sistem sendiri kita kerjakan dan kita rapikan, sekarang sedang dirapikan. Memang fluktuatif turun naik," ujar dia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Malaysia melaporkan telah mengirimkan surat kepada Indonesia terkait polusi asap lintas batas.

Surat itu dikirim oleh Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia Nik Nazmi Nik Ahmad.

Melalui surat itu, dia menginformasikan tentang dampak karhutla Indonesia terhadap Malaysia dan mendesak pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti isu tersebut.

Malaysia protes asap

Sebelumnya, dilansir oleh Reuters, Malaysia meminta negara tetangganya, Indonesia, dan sekelompok negara Asia Tenggara untuk mengambil tindakan ketika kualitas udara memburuk di seluruh negeri akibat kabut asap kebakaran di Indonesia. Menteri lingkungan hidup Malaysia menyatakan hal ini kepada Reuters pada hari Kamis, 5 Oktober 2023.

Kualitas udara telah mencapai tingkat tidak sehat di beberapa wilayah Malaysia dalam beberapa hari terakhir, dan Kuala Lumpur menyalahkan kebakaran yang terjadi di Indonesia – meskipun Jakarta membantah mendeteksi adanya asap yang melintasi perbatasannya ke Malaysia.

Hampir setiap musim kemarau, asap dari kebakaran untuk pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp dan kertas di Indonesia menyelimuti sebagian besar wilayah tersebut, membawa risiko terhadap kesehatan masyarakat dan mengkhawatirkan operator wisata dan maskapai penerbangan. Banyak dari perusahaan yang memiliki perkebunan ini adalah perusahaan asing atau tercatat di bursa asing.

Kebakaran yang menyebabkan kabut asap menyebar ke seluruh wilayah pada tahun 2015 dan 2019 membakar jutaan hektar lahan dan menghasilkan emisi yang memecahkan rekor, menurut para ilmuwan.

Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia, mengatakan ia telah mengirim surat kepada mitranya dari Indonesia minggu ini mengenai kabut asap.

“Kami menyampaikan surat kami untuk memberi tahu pemerintah Indonesia dan mendesak mereka agar mengambil tindakan mengenai masalah ini,” katanya dalam sebuah wawancara. “Kita tidak bisa terus menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal.” Ia kembali menegaskan, sebagian besar titik api yang terindikasi kebakaran berada di Indonesia.

Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan perkebunan milik Malaysia yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan mereka mematuhi hukum dan mencegah pembakaran, katanya.

Ia menyerukan tindakan bersama oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) baik melalui undang-undang atau perjanjian untuk mencegah kabut asap tahunan. “Saya berharap setiap negara bisa terbuka untuk mencari solusi karena dampak kabut asap sangat besar terhadap perekonomian, pariwisata, dan khususnya kesehatan,” katanya.

Dia mengatakan Malaysia masih "serius" mempertimbangkan undang-undang serupa dengan Singapura yang mewajibkan perusahaan bertanggung jawab atas polusi udara. Namun ada kekhawatiran mengenai apakah Malaysia dapat mengadili para pencemar yang berbasis di luar negeri, katanya.

Pilihan Editor: Buat Sistem Pemantau Kualitas Udara, Mahasiswa Unsera Raih Medali Emas Ajang Robotik Internasional

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.