Budi Arie Bilang Satgas Antihoaks Kian Gencar Kerja, Sebut Kementeriannya Netral di Pemilu

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 2 November 2023 16:28 WIB

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus judi online di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2023. Kemenkominfo mencatat dari 18 Juli-18 Oktober 2023 telah melakukan pemutusan akses terhadap 425.506 konten perjudian online. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Satuan Tugas (Satgas) Antihoaks yang ada di bawah tanggung jawabnya bekerja semakin intensif menjelang Pemilihan Umum 2024.

Ia mengatakan Satgas Antihoaks tersebut semakin gencar bekerja mengingat di masa tahun politik ini hoax atau hoaks yang berpotensi memecah belah dan mengandung konten sensitif telah meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Kami memiliki Satgas Antihoaks di Kementerian Kominfo ini, dan memang kami bekerja semakin rajin mengingat tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat mana yang hoaks dan berita palsu," kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 2 November 2023.

Budi lebih lanjut menyatakan Kementerian Kominfo tetap akan mengambil posisi netral selama menangani hoaks politik yang beredar pada periode menjelang Pemilu 2024.

Lebih lanjut ia menegaskan semua hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa pasti akan ditangani dan diputus aksesnya.

Advertising
Advertising

"Pokoknya kami ini Kementerian Kominfo netral posisinya, siapa pun kandidatnya, apa pun partainya kalau ada hoaks, ada fitnah (di ruang digital), itu bisa kami proses," tegasnya.

Bahkan Budi mengatakan untuk konten hoaks yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik langsung kepada masyarakat dipastikan pelaku yang menyebar ataupun yang membuat bisa dijerat sesuai undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, pada Jumat, 27 Oktober 2023, Kementerian Kominfo mengungkapkan hoaks mengenai Pemilu 2024 meningkat drastis pada 2023 dibandingkan dengan 2022.

"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Budi di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta.

Peningkatan hoaks terkait dengan isu Pemilu itu makin terasa signifikan saat memasuki Juli 2023 dan terus meningkat hingga Oktober 2023. Bahkan dalam data terbaru Kemenkominfo untuk 27 Oktober 2023 sudah ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru yang menunjukkan penyebaran hoaks terkait Pemilu memang semakin memanas.

Pilihan Editor: Sebagian Wilayah Turun Hujan, Kekeringan Ekstrem Jawa Barat Berkurang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

8 jam lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

19 jam lalu

Tanggapi Revisi RUU Penyiaran, Menkominfo: Investigasi, Masa Harus Dilarang?

Menkominfo Budi Arie Setiadi tanggapi revisi RUU Penyiaran yang salah satunya isinya melarang investigasi jurnalistik

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya